Webinar DPD II Golkar Denpasar Jadi Ajang Curhat Pekaseh
DENPASAR, NusaBali
Persoalan pertanian mulai susahnya petani mendapatkan pelayanan infrastruktur pertanian, hingga ancaman habisnya lahan pertanian di Bali, hingga pemanfaatan teknologi pertanian dibedah habis dalam webinar tentang ‘Perlindungan dan Pemberdayaan Petani’ yang diselenggarakan DPD II Golkar Denpasar, Sabtu (11/12).
Webinar yang menghadirkan akademisi hingga pejabat Dinas Pertanian Kota Denpasar, di Kantor DPD II Golkar Denpasar, Jalan Surapati Nomor 9, Denpasar, dipandu anggota Fraksi Golkar DPRD Denpasar Anak Agung Mahendra, dihadiri Ketua DPD II Golkar Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, Ketua Fraksi Golkar DPRD Denpasar Putu Oka Mahendra, Kadis Pertanian Kota Denpasar Anak Agung Bayu Bramasta, akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana Ni Wayan Sri Sutari, komunitas petani muda keren, serta sejumlah tokoh dan praktisi pertanian yang mengikuti secara online.
Pekaseh (Kelian Subak) Sembung, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Nyoman Sudiarta yang mendapatkan kesempatan berbicara menuangkan unek-unek di hadapan Bayu Bramasta. Kata Sudiarta, di Subak Sembung masalah irigasi, masalah sampah yang mengganggu lahan pertanian belum ada solusi sampai saat ini.
“Apa yang kami alami di Subak Sembung sudah sangat sering kami sampaikan ke pemerintah. Sampai saat ini belum ada solusinya. Tolonglah Pak Kadis Pertanian bisa memfasilitasi perbaikan infrastruktur irigasi di wilayah kami,” ucap Sudiarta.
Kalau soal hasil pertanian, menurut Sudiarta tidaklah terlalu menjadi persoalan. Namun saluran irigasi jebol tidak ada pihak berwenang yang membantu. “Karena soal hasil bertani itu bagi kami relatif sifatnya. Karena anggota Subak Sembung sebagian besar menjadikan lahan pertanian dan bertani sebagai pekerjaan tambahan, untuk menjaga warisan leluhur, agar lahan pertanian tidak dijual. Kalau kami tidak dibantu dalam penanganan masalah krama subak, masyarakat tidak melirik pertanian lagi,” urai Sudiarta.
Atas kondisi itu, Bayu Bramasta menegaskan pemerintah tetap ingin mempertahankan petani penggarap dan petani sebagai pemilik langsung lahan pertanian. “Kami harus lindungi dua-duanya. Kalau soal alih fungsi lahan pertanian di Denpasar, memang kondisi ini sulit, antara telur dan ayam, mana yang duluan? Sekarang pekerjaan bertani harus diakui kurang diminati, sawah pada nganggur, akhirnya dijual sehingga beralih fungsi lahan itu,” ujar Bayu Bramasta.
Kata Bayu Bramasta, ke depan perlu didorong pola bertani dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga minat anak muda untuk bertani meningkat, tdak beralih ke pekerjaan lainnya. “Mau tak mau, petani sekarang harus pakai teknologi,” tegas Bayu Bramasta.
Soal anggaran untuk pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, Bayu Bramasta melempar ke Fraksi Golkar. “Kalau kami usulkan di APBN mungkin peruntukannya harus dicarikan supaya tidak menyalahi aturan. Kalau dari APBD Denpasar, masih bisa, di sini ada Wakil Ketua DPRD Denpasar (Mariyana Wandira) bersama kawan-kawan bisa memperjuangkan,” kata Bayu Bramasta.
Webinar yang digelar DPD II Golkar Denpasar kemarin langsung di-resume menjadi sebuah rekomendasi. Mariyana Wandira usai webinar mengatakan rekomendasi hasil webinar akan diserahkan kepada pemegang kebijakan. “Nanti rekomendasi dari hasil webinar Golkar Denpasar ini akan kami serahkan kepada Walikota Denpasar,” ujar politisi asal Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Menurut Mariyana Wandira, saat ini Bali selalu bertumpu pada sektor pariwisata, termasuk Kota Denpasar. Saat pandemi Covid-19 terjadi, akhirnya sektor yang pernah jadi primadona ini terpuruk. Masyarakat mau kembali bertani, lahan pertanian sudah tidak ada. “Tidak ada istilah terlambat, kami gelar webinar ini untuk mencari solusi, termasuk mendorong lahirnya petani muda, dan entrepreneur di sektor pertanian dengan teknologi maju,” tegas Mariyana Wandira. 7 nat
1
Komentar