Pangdam Udayana Minta Komponen Pariwisata di Bali Jangan Nekat Demo

Pangdam mengingatkan aksi demo justru akan berdampak buruk terhadap pariwisata dan Bali. Hal ini disampaikan Pangdam di sela acara ‘Sambung Wirasa dengan Insan Pers’ di Media Center Korem 163/Wirasatya, Jalan Melati Denpasar, Kamis (16/12) siang, menanggapi isu segelintir kalangan pariwisata hendak menggelar demo. Pangdam mengaku memahami situasi para pelaku pariwisata dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Namun, perlu disadari bahwa pemerintah tidak bisa dengan mudah mengambil keputusan.

Saat ini, kata Pangdam, banyak sekali isu yang menganggap pemerintah terkesan mempersulit kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali. “Saya katakan logikanya tidak masuk akal, karena tidak ada untungnya. Malah yang ada adalah tambah sulit," tegas Pangdam.

Menurut Pangdam, pemerintah tidak bodoh dalam mengambil kebijakan. Pemerintah Indonesia termasuk berani dalam mengambil kebijakan dengan memberi kelonggaran aktivitas di tengah pandemi Covid-19, meskipun sedikit demi sedikit. Pemerintah juga tidak sampai ambil kebijkakan lockdown, sebagaimana dilakukan beberapa negara lain.

Diingatkan Pangdam, demo adalah hak. Tetapi, perlu diingat aksi demo itu justru bisa menyusahkan Bali. Menghadapi situasi saat ini, seharusnya semua elemen masyarakat kompak untuk bisa melewati pandemi Covid-19. Harapannya, kepercayaan wisatawan mancanegara meningkat.

Pemerintah, kata Pangdam, sudah mempermudah penerbangan masuk ke Indonesia. Tetapi, aturan di negara asal wisatawan sangat ketat, sehingga belum memungkikan melancong ke luar negeri. Pangdam kemudian membandingkan aturan karantina di berbagai negara.

"Indonesia terapkan karantina hanya 3 hari (belakangan naik jadi 10 hari menyusul munculnya kasus varian Omicron, Red). Kalau di China, karantina (bagi pelaku perialanan luar negeri) sampai 3 minggu. Begitu pula di negara lain,” katanya.

“Kalau negara lain sampai berlakukan kebijakan lockdown, pemerintah kita tidak ada melakukan itu. Pemerintah sangat hati-hati, bukan mempersulit. Kalau terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan banyak orang mati, siapa yang tanggung jawab?" lanjut Jenderal TNI Bintang Dua ini.

Pangdam juga mengajak masyarakat untuk tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pangdam berharap liburan Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022 bisa dilewati dengan baik, tanpa adanya lonjakan kasus Covid-19. Dikatakan, semua negara di dunia belum ada yang berani lengah dengan Covid-19.

Sementara itu, Kodam IX/Udayana siap menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G-20) yang akan digelar di Bali, Oktober 2022 mendatang. Pangdam Maruli Simanjuntak pun meminta dukungan masyarakat, dengan menjaga kondusivitas keamanan dan menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurut Pangdam, saat ini sedang dilakukan persiapan agar para delegasi KTT G-20 dari berbagai negara dapat dilayani dengan baik. Khusus untuk pengamanan kepala negara, akan dilakukan TNI yang ditunjuk Presiden melalui Panglima TNI. Nantinya, ada seorang Letjen TNI yang akan koordinir pasukan pengamanan.

Ada pengamanan VVIP (selevel kepala negara), pengamanan VIP (para delegasi), dan pengamanan wilayah. Dalam pelaksanaanya, ada Protap termasuk salah satunya adalah koordinasi dengan pengamanan dari negara lain.

"Pengamanan VVIP itu pasti urusannya Paspampres. Sementara pengamanan VIP dilakukan oleh kepolisian. Kemudian, pengamanan wilayah dikomando oleh Pangdam dan Satgas Evaluasi dipimpin Kasdam," tegas Pangdam. *pol