Keren, ITB STIKOM Bali Dapat Panggung di Forum G20

Pada KTT yang mengusung semboyan 'Recover Together, Recover Stronger' atau 'Pulih Bersama, Bangkit Perkasa’ tersebut,  ITB STIKOM Bali diminta mempresentasikan tentang ekonomi digital di depan para kepala negara/pemerintahan yang tergabung dalam Forum G20.

Permintaan itu disampaikan oleh Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr Yulius MA,  ketika menjadi narasumber seminar nasional ‘Peningkatan Kompetensi dan Literasi Masyarakat Melalui Kartu Prakerja dan Tax Deduction’ di kampus ITB STIKOM Bali, Renon, Denpasar, Kamis (16/12/2021).

Menurut Yulius, Indonesia mendapat kepercayaan  sebagai Presidensi G20 selama setahun ke depan, sehingga  Indonesia harus mampu memperlihatkan kelebihan-kelebihannya agar diketahui masyarakat  dunia. Karenanya terbuka peluang bagi ITB STIKOM Bali untuk mempresentasikan ekonomi digital.

 “Ada tiga topik yang dibahas dalam G20 nanti,  yakni ekonomi digital, energi terbarukan,  dan emisi gas.  Tapi yang saya harapkan ITB STIKOM Bali bisa menyampaikan ide tentang ekonomi digital yang  bermanfaat bagi dunia, atau paling tidak bagi Indonesia. Bisa dalam bentuk seminar internasional dengan narasumber asing atau dapat melakukan pameran. Nanti kami fasilitasi,” terang Yulius, alumnus Magister Ekonomi Internasional Nigata University, Jepang.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPMM) ITB STIKOM Bali, Dr  Evi Triandini MEng,  menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak rektorat agar kesempatan ini segera disikapi pihak kampus dengan membentuk sebuah tim guna menggodok materi ekonomi digital dimaksud.

“Pada intinya ITB STIKOM Bali sangat siap,” kata Evi yang juga menjadi moderator dalam seminar yang dilangsungkan secara hybrid tersebut.

Seminar nasional ini dibuka oleh Wakil Rektor II ITB STIKOM Bali Putri Srinadi SE MMKom,  mewakili Rektor Dr Dadang Hermawan yang saat ini sedang ada di Turki.  Putri Srinadi menjelaskan, ITB STIKOM Bali berada di bawah Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar, juga ada STT Bandung di Jawa Barat, Politeknik Nasional Denpasar dan Polteknik Ganesha Guru, delapan SMK TI Global dan beberapa lembaga vokasi.

Dalam paparannya, Yulius  menjelaskan, pendidikan vokasi di Indonesia makin menggeliat setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman lima tahun lalu. Kepada Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Jokowi minta agar diajarkan pendidikan vokasi. Sebab, 60 persen angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan SMP ke bawah. Untuk memperbaiki struktur angkatan kerja itulah, maka perlu ada lembaga pendidikan vokasi.

Sayangnya, sesuai data Biro Pusat Statistik (BPS), lulusan pendidikan vokasi seperti SMK dan Politeknik ternyata menyumbang angka pengangguran terbesar, sekitar 20-30 persen. Artinya desain pendidikan vokasi mulai dari tingkat SMK hingga politeknik ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

“Ini agak aneh, lembaga vokasi yang lulusannya harusnya masuk, ternyata menyisakan pengangguran terbesar. Masih menurut data BPS juga, ternyata pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga vokasi dan sekolah umum itu ternyata mismatch dengan kebutuhan dunia industri, sekitar 50 persen. Jadi apa yang diharapkan dunia vokasi dengan dunia industri ternyata tidak cocok,” sorot Yulius.

Bertolak dari kenyataan tersebut, lanjut Yulius, paling lambat akhir bulan ini pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi.  Manfaat dari Perpres tersebut, pertama adalah pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi berdasarkan demand oriented.  Kedua, pemerintah menempatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) selevel dengan pemerintah sehingga bersama-sama terlibat dalam pembuatan keputusan. *mao