Koster: 'Ekonomi Kerthi Bali', Solusi Berkeadilan

Dalam sidang paripurna tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan Ekonomi Kerthi Bali menjadi solusi ekonomi berekeadilan.  Sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin kemarin, dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP), didampingi Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Suyasa (dari Fraksi Gerindra). Selain Ranperda tentang Pembentukan Perumda Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali, ada 4 rancangan regulasi lagi yang diketok palu.

Keempat rancangan regulasi tersebut, masing-masing Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (di bekas Galian C Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung), Ranperda tentang Labelisasi Barang Hasil Usaha Krama Bali dengan Branding Bali, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Ranperda tentang Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bali.

Dalam pidato ‘Penyampaian Pendapat Kepala Daerah terhadap 5 Ranperda’ yang diketok palu di sidang paripurna kemarin, Gubernur Koster mengungkap kekhawatirannya atas semakin masifnya pihak tertentu menjual Bali untuk kepentingan ekonomi, sementara masyarakat Bali tidak menikmatinya. Sebagai solusi, kata Gubernur Koster, Ekonomi Kerthi Bali yang sudah diluncurkan Presiden Jokowi Bali adalah jalan menuju ekonomi berkeadilan untuk krama Bali.

Gubernur Koster menyebutkan, maju pesatnya teknologi digitalisasi berdampak terhadap persaingan ketat di segala bidang. Nama besar Bali telah membuat banyak pihak tertarik. Ada  pihak yang datang sebagai wisatawan, ada juga yang memanfaatkan kedatangannya untuk kepentingan ekonomi. "Apa-apa Bali dijual. Banyak pihak pakai nama Bali. Produknya memang mudah dikenal, karena Bali lebih dikenal daripada Indonesia," ujar Gubernur Koster.

Bahkan, kata Gubernur Koster, mereka yang memakai nama Bali dalam memasarkan produknya, justru mengeruk keuntungan lebih banyak. Sebaliknya, masyarakat Bali tidak mendapatkan apa-apa. "Kita tidak tahu siapa mereka (yang menjual nama Bali, Red). Tetapi, yang jelas mereka dapat nilai ekonomi dari jual nama Bali. Sedangkan kita masyarakat di Bali nggak dapat apa-apa," jelas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Padahal, kata Gubernur Koster, krama Bali yang merawat alam Bali, mulai dari merawat alamnya, melestarikan kebudayaannya dengan sangat royal, hingga dedikasi menjaga Bali. Dari tingkatan rumah tangga, desa adat, sampai pemerintah di Bali melakukan upakara Yadnya tiap hari, demi Bali. Upakara Yadnya itu mulai dari Hari Suci Galungan dan Kuningan, Purnama dan Tilem, Tumpek, hingga Panca Walikrama, dan Eka Dasa Ludra.

"Pokoknya, pengorbanan krama Bali luar biasa, disiplin, dan bersiklus. Inilah yang membuat nama Bali besar dengan vibrasinya. Bali disegani, tetapi dimanfaatkan untuk ekonomi oleh orang lain. Sementara  kita di Bali nggak dapat apa-apa," tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang sempat tiga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini.

Menurut Koster, sangat miris fenomena yang terjadi selama ini, di mana ketika Bali punya manfaat, malah menguntungkan orang lain. Giliran jadi sesuatu yang bermanfaat, Bali nggak dapat apa. Gara-gara krama Bali hanya jadi penonton, akhirnya Koster memikirkan solusi. Maka, dirumuskanlah Ekonomi Kerthi Bali, yang mengembangkan perekonomian berbasis kearifan lokal Bali.

Koster menegaskan, Bali harus punya sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru. Ke depan, Bali tidak lagi hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber PAD, yang selesai pada kisaran angka Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun setahun.

Versi Koster, ekonomi Bali akan dikembangkan ke sektor pertanian, kelautan, industri, IKM/UMKM, koperasi, ekonomi kreatif digital, dan pariwisata. Hal itu telah dituangkan dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali. "Dalam Ekonomi Kerthi Bali ini, kelokalan Bali diutamakan. Menteri Bappenas menjadikan Bali sebagai percontohan transformasi ekonomi di Indonesia," tegas Koster.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda tentang Pembentukan Perumda Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, mengatakan pariwisata Bali ke depan harus lebih berkualitas. Di samping itu, Ranperda Perumda Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali juga akan kedepankan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata.

"Perumda yang dibentuk nanti harus memberikan manfaat bagi pariwisata Bali, memanfaatkan teknologi informasi dan pemasaran berbasis aplikasi," jelas Kresna Budi.

Menurut Kresna Budi, dalam Perumda yang dibentuk, informasi tentang Bali sudah lengkap terangkum di sistem informasi digital. Perumda nantinya dapat bekerjasama dengan stakeholder. "Jangan lagi kita jadi penonton di rumah sendiri. Nanti Perumda bisa kerjasama dalam pengelolaan dan pemasaran kepariwisataan kita dengan stakeholder berbasis digital," tandas politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng yang juga menjabat Ketua DPD II Golkar Buleleng dan Ketua Komisi II DPRD Bali ini. *nat