Ajak Jasa Keuangan Kawal Adat Budaya Bali
Koster Terima Bantuan Mobil dari Perbarindo untuk MDA
Versi Gubernur Koster, jalannya konsep Ekonomi Kerthi Bali sangat membutuhkan peran aktif dari BPR yang sehat dan kuat
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Wayan Koster terima secara simbolis bantuan Corporate Social Responsibilty (CSR) berupa mobil operasional untuk Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dari DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali, Kamis (23/12) pagi. Dalam acara itu, Gubernur Koster mengajak kalangan jasa keuangan, khususnya BPR se-Bali, untuk turut berperan aktif menjaga budaya, adat istiadat, dan tradisi.
Acara penyerahan bantuan CSR dari DPP Perbarindo untuk MDA Provinsi Bali, Kamis kemarin, dilaksanakan di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Jalan Nusa Indah Denpasar. Penyerahan CSR oleh Perbarindo tersebut diperuntukkan buat mendukung program pembangunan Bali dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
Selain penyerahan satu unit mobil sebagai kendaraan operasional MDA Provinsi Bali yang secara simbolis diserahkan kepada Gubernur Koster, dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Perbarindo dan BPD Bali, untuk meningkatkan digitalisasi perbankan. Acara tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali-Nusa Tenggara Giri Tribroto, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudarma, dan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra.
Gubernur Koster dalam sambutannya mengatakan, Bali tidak memiliki sumber daya alam. Namun, Bali memiliki kekayaan berupa adat, tradisi, dan budaya sebagai modal pembangunan. “Bali itu kecil, tidak punya tambang, tidak punya gas, tetapi punya anugerah adat, tradisi, dan budaya yang adiluhung. Anugerah ini modal kita untuk pembangunan Bali," ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, sektor pariwisata yang begitu berjaya dan mendatangkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat Bali, juga tidak terlepas dari ke-adiluhung-an budaya dan kearifan lokal Bali. Pariwisata juga tidak bisa lepas dari keindahan alam dari Pulau Dewata. Bali dengan budaya yang sakral dan kuat taksunya, menarik orang luar untuk memperhatikan dan datang.
"Karena itu, perekonomian Bali bisa bertumbuh dan bergerak. Maka, sudah sepantasnya bapak dan ibu (Perbarindo, Red) turut menjaga kekayaan budaya kita agar perekonomian bisa tetap berputar,” jelas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Gubernur Koster menambahkan, tanpa budaya, ekonomi Bali tidak bisa berkembang. Maka, budaya harus dijaga dan dilestarikan elemen masyarakat Bali. “Tanpa budaya, jangan harap ekonomi Bali tumbuh,” katanya.
Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini mengatakan sangat wajar para pelaku ekonomi menaruh perhatian besar pada budaya Bali. Bahkan, mereka harus sayang dan cinta pada budaya, serta wajib turut memelihara keberadaan budaya di Bali. Masalahnya, jika budaya ini mati, perekonomian Bali juga lumpuh dan terancam.
Maka, jika ingin perekonomian tumbuh, harus diciptakan ekosistem yang berbasiskan budaya. “Maka, yang nomor satu saya bangun adalah budaya. Sebab, budaya inilah yang akan jadi ekosistem yang menghidupi sektor-sektor lainnya,” tegas politisi senior yang sempat tiuga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini.
Gubernur Koster juga menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi Bali telah dirumuskan dalam ‘Ekonomi Kerthi Bali’, yakni sebuah konsep menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan memperhatikan potensi alam, manusia, dan kebudayaan lokal Bali, terutama di sektor pertanian, kelautan, kehutanan, dan industri kerajinan rakyat branding Bali.
Dalam Buku ‘Ekonomi Kerthi Bali’, kata Koster, tercantum 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali. Pertama, sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan. Kedua, sektor kelautan/perikanan. Ketiga, sektor industri. Keempat, sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi. Kelima, sektor ekonomi kreatif dan digital. Keenam, sektor pariwisata.
Menurut Koster, Ekonomi Kerthi Bali memiliki 6 sektor unggulan untuk mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, hijau/ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. “Konsep Ekonomi Kerthi Bal ini sudah diimplementasikan jadi model oleh Menteri Bappenas dan dibuatkan road map-nya. Bahkan, Presiden Jokowi sangat senang dan mengapresiasi konsep ini. Presiden berkenan langsung untuk meluncurkannya,” papar Koster.
Koster menyebutkan, jalannya Ekonomi Kerthi Bali ini akan sangat membutuhkan peran aktif dari BPR yang sehat dan kuat. Pihaknya pun membuka diri untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan buat mendukung eksistensi BPR di Bali ke depan. Tujuannya, agar BPR makin maju, makin sehat, makin besar kapasitas perusahaannya. “Di Bali ada BPR, BPD, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mereka harus bersinergi untuk membangun Bali," tegas Koster.
Nah, dalam menjaga budaya dan tradisi yang kuat di Bali sebagai hulu perekonomian, ada andil dan peran besar dari lembaga desa adat. Menurut Koster, desa adat telah menjadi sistem masyarakat yang sangat mengakar di Bali. "Desa adat adalah lembaga yang menjaga keberlanjutan kesinambungan adat istiadat, tradisi, dan seni budaya, serta kearifan lokal di Bali. Desa adat ini yang saya perkuat lewat kebijakan-kebijakan, sehingga lebih kuat dan lebih luas kewenangannya,” terang Gubernur bergelar Doktor Ilmu Matematika jebolan ITB Bandung ini.
Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana, menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan yang tertuang dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. “CSR berupa mobil operasional untuk majelis desa adat adalah bentuk komitmen BPR di Bali dalam turut serta dukung visi pembangunan, turut berperan aktif dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal Bali,” ujar Wiratjana.
Wiratjana menjelaskan, dari 133 BPR yang ada di Bali saat ini, 95 persen lebih dimiliki oleh orang lokal. Meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak sangat signifikan dalam kelangsungan BPR di Bali, namun pihaknya tetap menginginkan anggota Perbarindo untuk mendukung kebangkitan dan pemulihan kembali ekonomi Bali. *nat
Acara penyerahan bantuan CSR dari DPP Perbarindo untuk MDA Provinsi Bali, Kamis kemarin, dilaksanakan di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Jalan Nusa Indah Denpasar. Penyerahan CSR oleh Perbarindo tersebut diperuntukkan buat mendukung program pembangunan Bali dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
Selain penyerahan satu unit mobil sebagai kendaraan operasional MDA Provinsi Bali yang secara simbolis diserahkan kepada Gubernur Koster, dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Perbarindo dan BPD Bali, untuk meningkatkan digitalisasi perbankan. Acara tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali-Nusa Tenggara Giri Tribroto, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudarma, dan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra.
Gubernur Koster dalam sambutannya mengatakan, Bali tidak memiliki sumber daya alam. Namun, Bali memiliki kekayaan berupa adat, tradisi, dan budaya sebagai modal pembangunan. “Bali itu kecil, tidak punya tambang, tidak punya gas, tetapi punya anugerah adat, tradisi, dan budaya yang adiluhung. Anugerah ini modal kita untuk pembangunan Bali," ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, sektor pariwisata yang begitu berjaya dan mendatangkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat Bali, juga tidak terlepas dari ke-adiluhung-an budaya dan kearifan lokal Bali. Pariwisata juga tidak bisa lepas dari keindahan alam dari Pulau Dewata. Bali dengan budaya yang sakral dan kuat taksunya, menarik orang luar untuk memperhatikan dan datang.
"Karena itu, perekonomian Bali bisa bertumbuh dan bergerak. Maka, sudah sepantasnya bapak dan ibu (Perbarindo, Red) turut menjaga kekayaan budaya kita agar perekonomian bisa tetap berputar,” jelas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Gubernur Koster menambahkan, tanpa budaya, ekonomi Bali tidak bisa berkembang. Maka, budaya harus dijaga dan dilestarikan elemen masyarakat Bali. “Tanpa budaya, jangan harap ekonomi Bali tumbuh,” katanya.
Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini mengatakan sangat wajar para pelaku ekonomi menaruh perhatian besar pada budaya Bali. Bahkan, mereka harus sayang dan cinta pada budaya, serta wajib turut memelihara keberadaan budaya di Bali. Masalahnya, jika budaya ini mati, perekonomian Bali juga lumpuh dan terancam.
Maka, jika ingin perekonomian tumbuh, harus diciptakan ekosistem yang berbasiskan budaya. “Maka, yang nomor satu saya bangun adalah budaya. Sebab, budaya inilah yang akan jadi ekosistem yang menghidupi sektor-sektor lainnya,” tegas politisi senior yang sempat tiuga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini.
Gubernur Koster juga menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi Bali telah dirumuskan dalam ‘Ekonomi Kerthi Bali’, yakni sebuah konsep menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan memperhatikan potensi alam, manusia, dan kebudayaan lokal Bali, terutama di sektor pertanian, kelautan, kehutanan, dan industri kerajinan rakyat branding Bali.
Dalam Buku ‘Ekonomi Kerthi Bali’, kata Koster, tercantum 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali. Pertama, sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan. Kedua, sektor kelautan/perikanan. Ketiga, sektor industri. Keempat, sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi. Kelima, sektor ekonomi kreatif dan digital. Keenam, sektor pariwisata.
Menurut Koster, Ekonomi Kerthi Bali memiliki 6 sektor unggulan untuk mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, hijau/ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. “Konsep Ekonomi Kerthi Bal ini sudah diimplementasikan jadi model oleh Menteri Bappenas dan dibuatkan road map-nya. Bahkan, Presiden Jokowi sangat senang dan mengapresiasi konsep ini. Presiden berkenan langsung untuk meluncurkannya,” papar Koster.
Koster menyebutkan, jalannya Ekonomi Kerthi Bali ini akan sangat membutuhkan peran aktif dari BPR yang sehat dan kuat. Pihaknya pun membuka diri untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan buat mendukung eksistensi BPR di Bali ke depan. Tujuannya, agar BPR makin maju, makin sehat, makin besar kapasitas perusahaannya. “Di Bali ada BPR, BPD, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mereka harus bersinergi untuk membangun Bali," tegas Koster.
Nah, dalam menjaga budaya dan tradisi yang kuat di Bali sebagai hulu perekonomian, ada andil dan peran besar dari lembaga desa adat. Menurut Koster, desa adat telah menjadi sistem masyarakat yang sangat mengakar di Bali. "Desa adat adalah lembaga yang menjaga keberlanjutan kesinambungan adat istiadat, tradisi, dan seni budaya, serta kearifan lokal di Bali. Desa adat ini yang saya perkuat lewat kebijakan-kebijakan, sehingga lebih kuat dan lebih luas kewenangannya,” terang Gubernur bergelar Doktor Ilmu Matematika jebolan ITB Bandung ini.
Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana, menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan yang tertuang dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. “CSR berupa mobil operasional untuk majelis desa adat adalah bentuk komitmen BPR di Bali dalam turut serta dukung visi pembangunan, turut berperan aktif dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal Bali,” ujar Wiratjana.
Wiratjana menjelaskan, dari 133 BPR yang ada di Bali saat ini, 95 persen lebih dimiliki oleh orang lokal. Meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak sangat signifikan dalam kelangsungan BPR di Bali, namun pihaknya tetap menginginkan anggota Perbarindo untuk mendukung kebangkitan dan pemulihan kembali ekonomi Bali. *nat
1
Komentar