Dua Oknum KPPS Pro Paket Surya Dicopot
Netralitas dua anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Wilayah Kecamatan Banjar, Buleleng direkomendasikan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Pilkada Buleleng 2017 untuk dicopot.
Antisipasi Manipulasi Data Pilkada, KPU Kerahkan Scanner
SINGARAJA, NusaBali
Netralitas dua anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Wilayah Kecamatan Banjar, Buleleng direkomendasikan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Pilkada Buleleng 2017 untuk dicopot. Masalahnya, netralitas mereka diragukan karena ketahuan terlibat aktif dalam pembekalan saksi pasangan calon nomor urt 1 Dewa Nyoman Sukrawan-I Gede Dharma Wijaya (Paket Surya).
Kedua oknum KPPS yang direkomendasikan Panwas untuk dicopot karena memihak ke salah satu pasangan calon ini masing-masing I Ketut Artha (anggota KPPS 7 Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng) dan Dewa Putu Wira (anggota KPPS 7 Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng). Ketut Artha sendiri direkomendaiskan oleh Panwascam Banjar melalui surat rekomendasi bernomor 065/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.02/2/2017 tertanggal 11 Februari 2017. Sedangkan Dewa Putu Wira direkomendasikan melalui surat rekomendasi nomor 066/BA-WASLU-PROV.BA-03/PM.02/2/2017 tertanggal 12 Februari 2017.
Ketua Panwas Buleleng, Ni Ketut Ariyani, mengatakan kedua oknum KPPS ini diduga melanggar asas netralitas sebagi perangkat penyelenggara Pemilu. Keduanya diketahui terlibat aktif dalam pembekalan saksi Paket Surya. Menurut Ketut Ariyani, dalam proses pembekalan saksi dari Paket Surya, Panwas melakukan pengawasan dan menemukan kedua oknum KPPS ini ikut aktif.
“Mereka berdua ikut dalam kegiatan pembekalan saksi. Ikut jadi peserta, dibuktikan dengan namanya tercantum dalam absensi daftar hadir. Mereka ikut membagikan amplop dan ikut sumpah janji sebagai saksi di situ,” ungkap Ketut Ariyani di Singaraja, Senin kemarin.
Ariyani menyebutkan, Panwascam Banjar telah menerbitkan rekomendasi dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjar untuk ditindaklanjuti. Masalah tindak lanjut itu pun, Panwas menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara Pemilu, yakni KPU Buleleng.
Sementara, Komisioner Divisi Sosialisasi dan SSDM KPU Buleleng, Gede Sutrawan, mengatakan pihaknya memang menerima rekomendasi dari Panwascam Banjar. Rekomendasi itu pun telah ditindaklanjuti KPU Buleleng, dengan mencopot dua oknum KPPS yang memihak ke Paket Surya tersebut.
Menurut Sutrawan, KPU Buleleng masih bisa melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota KPPS. Pasalnya, dua oknum KPPS bersangkutan tidak memenuhi asas netralitas dan melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani. Dalam proses PAW ini, KPU Buleleng menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa yang bersangkutan.
“Sepanjang kami bisa lakukan pergantian, kami akan ganti. Kami masih bisa melakukan pergantian anggota KPPS sampai 14 Februari 2017. Kalau di Hari H ada yang berhalangan, maka Ketua KPPS akan mengatur komposisi kerja anggota,” tegas Sutrawan.
Hingga saat ini, dari totak 7.602 anggota KPPS di seluruh Buleleng, 6 orang di antaranya telah diganti KPU Buleleng. Dari 6 orang itu, 2 di antaranya diduga tidak netral hingga direkomendasikan oleh Panwas untuk dicopot.
Pilkada Buleleng, 15 Februari 2017, akan melibatkan tarung head to head antara Paket Surya vs pasangan Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra (Paket PASS). Paket Surya merupakan pasangan calon jalur Independen yang disokong Golkar-Demokrat-PKS. Sedangkan Paket PASS (nomor urut 2) merupakan pasangan calon incumbent yang diusung PDIP bersama Hanura-Gerindra-NasDem-PPP-PAN-PKB.
Sementara itu, KPU Bali akan mengerahkan scanner (alat copy) untuk melakukan pengumpulan data secara cepat dan akuntabel dalam Pilkada Buleleng 2017. Scanner ini akan ditempatkan di KPU Buleleng dengan mengerahkan tim khusus dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Dikerahkannya scanner ini sebagai upaya antisipasi manipulasi data Pilkada.
Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan scanner dikerahkan untuk membackup data dan validasi hasil penghitung suara di TPS yang tersebar 148 desa se-Buleleng. “Kita kerahkan alat scanner ini untuk melakukan rekaman atau copy paste data atau hasil hitung di setiap TPS dalam Pilkada Buleleng 2017,” ujar Raka Sandi seusai rapat koordinasi dengan awak KPU se-Bali di Kantor KPU Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Senin kemarin.
Metode ini memang termasuk model baru untuk mengantisipasi adanya kecurangan dan manipulasi data hasil penghitungan suara di TPS. “Dengan scanner, nanti data di setiap TPS terkawal. Datanya bisa dipublikasikan secara cepat dan akuntabel. Jadi, semuanya transparan,” ujar Raka Sandi. “Kami juga sudah membentuk tim dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali untuk supervisi dan monev Pilkada di 9 kecamatan di Buleleng,” tandas calon komisioner KPU Pusat 2017-2022 ini.
Menurut Raka Sandi, scanner dan operator sudah dikirimkan ke Buleleng. KPU Bali jamin hasil rekap scanner ini aman dari manipulasi. KPU akan koordinasi dengan Panwas dan pihak keamanan. ”Koordinasi operasinya tetap di KPU Buleleng. Cuma, alat dan operatornya kita ambilkan dari masing-masing Kabupaten/Kota,” katanya.
Pola kerja rekap dengan scanner ini adalah begitu hasil penghitungan suara selesai di TPS yang sudah tercatat dalam C1, diserahkan PPS (tingkat desa) kepada PPK (tingkat kecamatan). Dari PPK kemudian dibawa ke KPU Buleleng untuk dilakukan rekaman atau copy paste. Setelah discan, dientry ke website KPU RI. ”Nanti begitu entry ke KPU RI, sudah bisa diakses dari seluruh dunia,” tegas Raka Sandi.
Sistem rekap suara melalui scanner ini, kata Raka Sandi, akan dilakukan secapat mungkin setelah pemungutan suara dan ada C1. “Scanner ini tidak bisa dimainkan. Yang asli bisa diupload dan public sudah tahu langsung itu. Sudah kita coba beberapa kali di Pilkada 2015 lalu,” papar alumni GMNI ini.
Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan alat scanner yang akan digunakan merekap data C1 sebagai hasil hitung suara di TPS dalam Pilkada 2017, akan tiba Selasa (14/2) ini. “Mungkin besok (hari ini) baru akan sampai. Alatnya itu akan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Buleleng sebagai koordinatornya,” tandas Suardana. * k19,nat
SINGARAJA, NusaBali
Netralitas dua anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Wilayah Kecamatan Banjar, Buleleng direkomendasikan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Pilkada Buleleng 2017 untuk dicopot. Masalahnya, netralitas mereka diragukan karena ketahuan terlibat aktif dalam pembekalan saksi pasangan calon nomor urt 1 Dewa Nyoman Sukrawan-I Gede Dharma Wijaya (Paket Surya).
Kedua oknum KPPS yang direkomendasikan Panwas untuk dicopot karena memihak ke salah satu pasangan calon ini masing-masing I Ketut Artha (anggota KPPS 7 Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng) dan Dewa Putu Wira (anggota KPPS 7 Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng). Ketut Artha sendiri direkomendaiskan oleh Panwascam Banjar melalui surat rekomendasi bernomor 065/BAWASLU-PROV.BA-03/PM.02/2/2017 tertanggal 11 Februari 2017. Sedangkan Dewa Putu Wira direkomendasikan melalui surat rekomendasi nomor 066/BA-WASLU-PROV.BA-03/PM.02/2/2017 tertanggal 12 Februari 2017.
Ketua Panwas Buleleng, Ni Ketut Ariyani, mengatakan kedua oknum KPPS ini diduga melanggar asas netralitas sebagi perangkat penyelenggara Pemilu. Keduanya diketahui terlibat aktif dalam pembekalan saksi Paket Surya. Menurut Ketut Ariyani, dalam proses pembekalan saksi dari Paket Surya, Panwas melakukan pengawasan dan menemukan kedua oknum KPPS ini ikut aktif.
“Mereka berdua ikut dalam kegiatan pembekalan saksi. Ikut jadi peserta, dibuktikan dengan namanya tercantum dalam absensi daftar hadir. Mereka ikut membagikan amplop dan ikut sumpah janji sebagai saksi di situ,” ungkap Ketut Ariyani di Singaraja, Senin kemarin.
Ariyani menyebutkan, Panwascam Banjar telah menerbitkan rekomendasi dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjar untuk ditindaklanjuti. Masalah tindak lanjut itu pun, Panwas menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara Pemilu, yakni KPU Buleleng.
Sementara, Komisioner Divisi Sosialisasi dan SSDM KPU Buleleng, Gede Sutrawan, mengatakan pihaknya memang menerima rekomendasi dari Panwascam Banjar. Rekomendasi itu pun telah ditindaklanjuti KPU Buleleng, dengan mencopot dua oknum KPPS yang memihak ke Paket Surya tersebut.
Menurut Sutrawan, KPU Buleleng masih bisa melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota KPPS. Pasalnya, dua oknum KPPS bersangkutan tidak memenuhi asas netralitas dan melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani. Dalam proses PAW ini, KPU Buleleng menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa yang bersangkutan.
“Sepanjang kami bisa lakukan pergantian, kami akan ganti. Kami masih bisa melakukan pergantian anggota KPPS sampai 14 Februari 2017. Kalau di Hari H ada yang berhalangan, maka Ketua KPPS akan mengatur komposisi kerja anggota,” tegas Sutrawan.
Hingga saat ini, dari totak 7.602 anggota KPPS di seluruh Buleleng, 6 orang di antaranya telah diganti KPU Buleleng. Dari 6 orang itu, 2 di antaranya diduga tidak netral hingga direkomendasikan oleh Panwas untuk dicopot.
Pilkada Buleleng, 15 Februari 2017, akan melibatkan tarung head to head antara Paket Surya vs pasangan Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra (Paket PASS). Paket Surya merupakan pasangan calon jalur Independen yang disokong Golkar-Demokrat-PKS. Sedangkan Paket PASS (nomor urut 2) merupakan pasangan calon incumbent yang diusung PDIP bersama Hanura-Gerindra-NasDem-PPP-PAN-PKB.
Sementara itu, KPU Bali akan mengerahkan scanner (alat copy) untuk melakukan pengumpulan data secara cepat dan akuntabel dalam Pilkada Buleleng 2017. Scanner ini akan ditempatkan di KPU Buleleng dengan mengerahkan tim khusus dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Dikerahkannya scanner ini sebagai upaya antisipasi manipulasi data Pilkada.
Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan scanner dikerahkan untuk membackup data dan validasi hasil penghitung suara di TPS yang tersebar 148 desa se-Buleleng. “Kita kerahkan alat scanner ini untuk melakukan rekaman atau copy paste data atau hasil hitung di setiap TPS dalam Pilkada Buleleng 2017,” ujar Raka Sandi seusai rapat koordinasi dengan awak KPU se-Bali di Kantor KPU Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Senin kemarin.
Metode ini memang termasuk model baru untuk mengantisipasi adanya kecurangan dan manipulasi data hasil penghitungan suara di TPS. “Dengan scanner, nanti data di setiap TPS terkawal. Datanya bisa dipublikasikan secara cepat dan akuntabel. Jadi, semuanya transparan,” ujar Raka Sandi. “Kami juga sudah membentuk tim dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali untuk supervisi dan monev Pilkada di 9 kecamatan di Buleleng,” tandas calon komisioner KPU Pusat 2017-2022 ini.
Menurut Raka Sandi, scanner dan operator sudah dikirimkan ke Buleleng. KPU Bali jamin hasil rekap scanner ini aman dari manipulasi. KPU akan koordinasi dengan Panwas dan pihak keamanan. ”Koordinasi operasinya tetap di KPU Buleleng. Cuma, alat dan operatornya kita ambilkan dari masing-masing Kabupaten/Kota,” katanya.
Pola kerja rekap dengan scanner ini adalah begitu hasil penghitungan suara selesai di TPS yang sudah tercatat dalam C1, diserahkan PPS (tingkat desa) kepada PPK (tingkat kecamatan). Dari PPK kemudian dibawa ke KPU Buleleng untuk dilakukan rekaman atau copy paste. Setelah discan, dientry ke website KPU RI. ”Nanti begitu entry ke KPU RI, sudah bisa diakses dari seluruh dunia,” tegas Raka Sandi.
Sistem rekap suara melalui scanner ini, kata Raka Sandi, akan dilakukan secapat mungkin setelah pemungutan suara dan ada C1. “Scanner ini tidak bisa dimainkan. Yang asli bisa diupload dan public sudah tahu langsung itu. Sudah kita coba beberapa kali di Pilkada 2015 lalu,” papar alumni GMNI ini.
Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan alat scanner yang akan digunakan merekap data C1 sebagai hasil hitung suara di TPS dalam Pilkada 2017, akan tiba Selasa (14/2) ini. “Mungkin besok (hari ini) baru akan sampai. Alatnya itu akan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Buleleng sebagai koordinatornya,” tandas Suardana. * k19,nat
Komentar