Koster Minta Pejabat Lengad Lengod Perbaiki Kinerja

Gubernur Koster mengingatkan para pejabat yang kinerjanya lengad lengod alias tidak sesuai harapan, agar segera memperbaiki kinerjanya. Acara pelantikan 113 pejabat hasil mutasi tersebut, Senin sore, dilaksasakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar. Acara pelantikan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace), Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana.

Dari 113 pejabat yang dilantik sore itu, 6 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), 63 orang pejabat administrator (Eselon III), dan 44 orang pejabat pengawas (Eselon IV). Khusus untuk 6 pejabat Eselon II, ada yang statusnya dikukuhkan karena penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD), ada pula yang dilantik karena rotasi, dan sisanya dilantik karena jabatannya diperpanjang berdasarkan aturan baru yang mengharuskan setiap 5 tahun jabatan Eselon II wajib diperpanjang sepanjang belum pensiun.

Pejabat Eselon II yang dikukuhkan karena penggabungan OPD alias lahir sebagai OPD baru, sebanyak 2 orang. Pertama, I Ketut Lihadnyana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BPD) yang kemarin dilantik sebagai Kepala BPD dan Pengembangan SDM Provinhsi Bali. Kedua, I Made Adiarsa yang dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali.

Sebelumnya, Made Adiarsa adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali. Namun, OPD tersebut kemudian dilebur menjadi Biro Perekonomian dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali.

Sedangkan pejabat Eselon II yang dilantik karena rotasi jabatan meliputi pertama, I Wayan Serinah, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali yang dimutasi  menjadi Staf Ahli Gubernur Bali. Posisi Karo Organisasi yang ditinggalkan Wayan Serinah buat sementara dikosongkan, sembari menunggu penunjukan pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Kedua, Tjokorda Bagus Pemayun, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Bali dimutasi sebagai Kadis Pariwisata Bali. Adik kandung dari mantan Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pemayun ini sebelumnya memang merangkap sebagai Plt Kadis Pariwisata Bali, setelah jabatan ini lowong pasca ditinggalkan I Putu Astawa yang beralih menjadi pejabat fungsional.

Ketiga, Dewa Putu Mantra, Staf Ahli Bidang Ekonomi yang dimutasi sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali. Sebelumnya, jabatan Kepala Badan Kesbangpol dirangkap Plt oleh Dewa Nyoman Rai Darmadi yang merupakan Kasat Pol PP Provinsi Bali.

Sementara, satu-satunya pejabat yang dikukuhkan karena harus diperpanjang setelah 5 tahun di menduduki posisi Eselon II adalah I Made Santha. Birokrat asal Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini dilantik kembali sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali.

Di hapadan pejabat yang baru dilantik, Gubernur Koster meminta mereka harus mengikuti ritme pemimpin, mulai dari Sekda, kepala dinas, kepala badan, sampai yang terbawah. Mereka harus mengikuti pimpinan dalam hal ini Gubernur Bali, karena akan menentukan berjalannya seluruh program Pemprov Bali.

"Gubernur boleh punya mau, tapi kalau Sekda mencle-mencle, nggak jalan itu program. Maka, semuanya itu baik Sekda maupun jajarannya harus tegak lurus dengan gubernur. Kepala harus diikuti oleh badan dan kaki. Kalau tidak, ia akan lengad-lengod," ujar Gubernur Koster dalam arahannya.

Gubernur Koster mengatakan masih ada pejabat yang baik kinerjanya, ada pula yang pas pasan, bahkan ada yang jauh sekali di bawah harapan. Nah, pejabat yang kerjanya lambat dan lengad-lengod akan dievaluasi. "Kalau ada yang acuh tak acuh, sudah lewat saja. Kalau berpikir santai, kerja tidak tuntas, ya sudah evaluasi," tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Menurut Gubernur Koster, banyak pejabat yang tidak menunjukkan dedikasi. Mereka kerja ogah-ogahan, cuma menjalankan ritme biasa saja. "Saya punya mata dan telinga, ada di mana-mana. Mereka yang kerja ogah-ogahan saya tahu, yang kerja benar saya tahu. Cuma, ini PNS, kalau saya bisa nonjobkan sendiri, sudah saya lakukan itu," tandas Koster.

Koster mengungkap harusnya pejabat Pemprov Bali bersyukur, karena dalam masa pandemi Covid-19, kerja PNS work from home (WFH), tapi tunjangannya tidak dipotong satu sen pun. Padahal, sesuai aturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dibolehkan terjadi pemotongan tunjangan.

"Tapi, saya nggak lakukan (pemotongan tunjangan, Red). Kurang baik apalagi ini Gubernur Anda? Ya, berbaik hatilah, bekerja semangat, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat," pinta politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Sementara itu, untuk penataan organisasi di lingkungan Pemprov Bali, Koster mendorong dilakukan digitalisasi dalam pengisian jabatan. Menurut Koster, Pemprov Bali saat ini dapat penghargaan kategori ‘Sangat Baik’ bersama Jawa Tengah dalam reformasi birokrasi dan transformasi jabatan struktural. Transformasi jabatan struktural dan fungsional yang dilakukan oleh BKD Bali ini, viral di mana-mana sampai ke pusat.

Koster pun meminta Kepala BKD dan Pengembangan SDM, Ketut Lihadnyana, agar melakukan penataan birokrasi mengikuti perkembangan zaman. Tujuannya, supaya birokrasi Pemprov Bali berjalan efektif dan efisien, serta mendatangkan manfaat.

"Saya jujur menilai tata kelola pemerintahan di Pemprov Bali berjalan dengan baik. Banyak penghargaan yang sudah kita terima. Dari sisi akuntabilitas, kita langganan dapat WTP. Tapi, ke depan WTP harus lebih berkualitas. WTP nanti bukan rekayasa, bukan karena lobi-lobi, tapi karena kerja nyata dan membahagiakan," beber Gubernur yang sempat tiga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini. *nat