Golput di Buleleng Diperkirakan Tembus 44,9 %
Target KPU untuk menekan angka golongan putih (golput) maksimal 15 persen dalam Pilkada Buleleng 2017, jauh panggang dari api.
SINGARAJA, NusaBali
Faktanya, angka golput alias pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya saat coblosan Pilkada Buleleng, 15 Februari 2017, diperkirakan mencapai sekitar 44,9 persen.
Berdasarkan hasil real count yang dirilis KPU Pusat melalui web resminya kpu.go.id, Kamis (16/2), tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Buleleng 2017 hanya 55,1 persen. Artinya, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 582.971, hanya 321.395 orang yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan sisanya, 265.679 orang pemilih tidak salurkan hak pilih alias golput.
Dari 9 kecamatan se-Buleleng, tercatat ada 2 kecamatan yang tingkat kehadiran pemi-lihnya ke TPS berada di bawah 50 persen, yakni Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Sawan. Di Kecamatan Tejakula, tingkat kehadiran pemilih hanya mencapai 45,7 persen yakni 25.278 orang dari jumlah DPT sebanyak 55.281 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Sawan, dari jumlah DPT sebanyak 61.971 jiwa, yang hadir hanya hanya 30.636 orang atau 49,4 persen.
Tingkat partisipasi coblosan paling tinggi hanya sebesar 62,8 persen terjadi di Kecamatan Busungbiu. Di wilayah ini, dari jumlah DPT mencapai 39.752 jiwa, yang menyalurkan hak pilihnya ke TPS sebanyak 24.965 orang.
Rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Buleleng 2017 ini, salah satunya, akibat belum adanya strategi yang tepat untuk mengajak masyarakat memilih. Calon Bupati Buleleng dari jalur Independen, Dewa Nyoman Sukrawan, menyebut partisipasi pemilih yang rendah alias tingginya angka golput sebagai akibat KPU belum punya strategi yang tepat dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada. Sukrawan pun minta masalah rendahnya partisipasi di Pilkada Buleleng 2017 ini menjadi bahan evaluasi bagi KPU.
“Saya melihat penyelenggara Pilkada (KPU Buleleng, Red) tidak terlalu gencar so-sialisasinya. Belum ada strategi yang tepat untuk mengajak partisipasi masyarakat. Ke depan, ini perlu dibenahi agar ada strategi yang tepat, sehingga event politik selanjutnya tidak lagi seperti sekarang,” jelas Cabup Buleleng yang tandem dengan Gede Dhawma Wijaya dalam Paket Surya ini di Singaraja, Kamis kemarin.
Sukrawan juga menyoroti netralitas penyelenggara khususnya di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu terlihat dari terjadinya kasus pemungu-tan suara ulang di TPS III Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, karena dua oknum KPPS memasukkan surat suara ganda ke kotak suara.
“Ini adalah PR bagi penylenggara Pemilu, karena mereka tidak mampu mengatasi apa yang terjadi di bawah. Perlu dilakukan evaluasi terhadap KPPS, agar jangan sampai terjadi lagi. Kalau mau jadi wasit, jangan jadi pemain. Inilah potret demokrasi yang terjasi,” sindir Sukrawan.
Buykan hanya Paket Suryha yang menyoroti tingginya angka golput di Pilkada Buleleng 2017. Kubu pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra (Paket PASS) juga hampir sama. menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Buleleng 2017. Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, yang back up Paket PASS, menilai tingkat kehadiran pemilih di Pilkada Buleleng 2017 ini paling rendah dibanding perhelatan politik sebelumnya, termasuk Pileg 2014.
Saat Pileg 2014, angka partisipasi pemilih di Buleleng di atas 60 persen. “Ini menjadi tugas utama KPU mengevaluasi permasalahan yang terjadi, mengapa hal itu sampai terjadi?” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang akrab dipanggil KBS (Koster Bali Satu) ini di Singaraja, Kamis kemarin.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengaku belum bisa berbicara banyak terkait rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Alasannya, KPU belum melakukan proses rekapitulasi hasil coblosan baik untuk tingkat kecamatan maupun kabupaten.
“Kami belum selesai rekapitulasi tingkat kabupaten. Setelah selesai, baru kami tahu berapa pemilihnya, berapa pengguna hak pilih. Baru di situ akan ketahuan tingkat partisipasi pemilih. Jadi, kita tunggu dulu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten selesai,” tandas Suardana.
Disinggung hasil real count dari web KPU Pusat, menurut Suardana, data tersebut belum bisa dijadikan acuan, karena sifatnya hanya informasi sementara. Pihaknya harus memakai data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diinput oleh PPS, PPK, dan KPU. KPU Buleleng sendiri sebelumnya pasang target angka paritisipasi pemilih dalam coblosan Pilkada 2017 ini mencapai 85 persen. Selama ini, angka golput dalam perhelatan politik di Buleleng mencapai kisaran 35 persen. * k19
Faktanya, angka golput alias pemilih yang tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya saat coblosan Pilkada Buleleng, 15 Februari 2017, diperkirakan mencapai sekitar 44,9 persen.
Berdasarkan hasil real count yang dirilis KPU Pusat melalui web resminya kpu.go.id, Kamis (16/2), tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Buleleng 2017 hanya 55,1 persen. Artinya, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 582.971, hanya 321.395 orang yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan sisanya, 265.679 orang pemilih tidak salurkan hak pilih alias golput.
Dari 9 kecamatan se-Buleleng, tercatat ada 2 kecamatan yang tingkat kehadiran pemi-lihnya ke TPS berada di bawah 50 persen, yakni Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Sawan. Di Kecamatan Tejakula, tingkat kehadiran pemilih hanya mencapai 45,7 persen yakni 25.278 orang dari jumlah DPT sebanyak 55.281 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Sawan, dari jumlah DPT sebanyak 61.971 jiwa, yang hadir hanya hanya 30.636 orang atau 49,4 persen.
Tingkat partisipasi coblosan paling tinggi hanya sebesar 62,8 persen terjadi di Kecamatan Busungbiu. Di wilayah ini, dari jumlah DPT mencapai 39.752 jiwa, yang menyalurkan hak pilihnya ke TPS sebanyak 24.965 orang.
Rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Buleleng 2017 ini, salah satunya, akibat belum adanya strategi yang tepat untuk mengajak masyarakat memilih. Calon Bupati Buleleng dari jalur Independen, Dewa Nyoman Sukrawan, menyebut partisipasi pemilih yang rendah alias tingginya angka golput sebagai akibat KPU belum punya strategi yang tepat dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada. Sukrawan pun minta masalah rendahnya partisipasi di Pilkada Buleleng 2017 ini menjadi bahan evaluasi bagi KPU.
“Saya melihat penyelenggara Pilkada (KPU Buleleng, Red) tidak terlalu gencar so-sialisasinya. Belum ada strategi yang tepat untuk mengajak partisipasi masyarakat. Ke depan, ini perlu dibenahi agar ada strategi yang tepat, sehingga event politik selanjutnya tidak lagi seperti sekarang,” jelas Cabup Buleleng yang tandem dengan Gede Dhawma Wijaya dalam Paket Surya ini di Singaraja, Kamis kemarin.
Sukrawan juga menyoroti netralitas penyelenggara khususnya di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu terlihat dari terjadinya kasus pemungu-tan suara ulang di TPS III Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, karena dua oknum KPPS memasukkan surat suara ganda ke kotak suara.
“Ini adalah PR bagi penylenggara Pemilu, karena mereka tidak mampu mengatasi apa yang terjadi di bawah. Perlu dilakukan evaluasi terhadap KPPS, agar jangan sampai terjadi lagi. Kalau mau jadi wasit, jangan jadi pemain. Inilah potret demokrasi yang terjasi,” sindir Sukrawan.
Buykan hanya Paket Suryha yang menyoroti tingginya angka golput di Pilkada Buleleng 2017. Kubu pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra (Paket PASS) juga hampir sama. menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Buleleng 2017. Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, yang back up Paket PASS, menilai tingkat kehadiran pemilih di Pilkada Buleleng 2017 ini paling rendah dibanding perhelatan politik sebelumnya, termasuk Pileg 2014.
Saat Pileg 2014, angka partisipasi pemilih di Buleleng di atas 60 persen. “Ini menjadi tugas utama KPU mengevaluasi permasalahan yang terjadi, mengapa hal itu sampai terjadi?” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang akrab dipanggil KBS (Koster Bali Satu) ini di Singaraja, Kamis kemarin.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengaku belum bisa berbicara banyak terkait rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Alasannya, KPU belum melakukan proses rekapitulasi hasil coblosan baik untuk tingkat kecamatan maupun kabupaten.
“Kami belum selesai rekapitulasi tingkat kabupaten. Setelah selesai, baru kami tahu berapa pemilihnya, berapa pengguna hak pilih. Baru di situ akan ketahuan tingkat partisipasi pemilih. Jadi, kita tunggu dulu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten selesai,” tandas Suardana.
Disinggung hasil real count dari web KPU Pusat, menurut Suardana, data tersebut belum bisa dijadikan acuan, karena sifatnya hanya informasi sementara. Pihaknya harus memakai data hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang diinput oleh PPS, PPK, dan KPU. KPU Buleleng sendiri sebelumnya pasang target angka paritisipasi pemilih dalam coblosan Pilkada 2017 ini mencapai 85 persen. Selama ini, angka golput dalam perhelatan politik di Buleleng mencapai kisaran 35 persen. * k19
Komentar