PAD Badung Bisa Tembus Rp 2,3 Triliun
MANGUPURA, NusaBali
Ketua DPRD Badung Putu Parwata optimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tembus Rp 2,3 triliun tahun ini, melebihi dari target sebesar Rp 1,9 triliun.
Untuk menggenjot pendapatan di tengah situasi pandemi Covid-19, sektor pendapatan lain di luar Pajak Hotel dan Restoran (PHR) harus benar-benar dioptimalkan.
Dua tahun diterjang pandemi membuat keuangan Pemkab Badung cukup merosot. Untuk itu, Parwata menilai Badung tak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata saja. Mengingat covid-19 membuat sektor pariwisata yang paling terpukul. Alhasil, PHR sebagai penopang terbesar PAD Badung, turun drastis.
Sesuai saran dewan, kata politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, harus bergerak mencari sektor-sektor pendapatan lain yang bisa dioptimalkan untuk menambah pundi-pundi PAD. Seperti mengoptimalkan pendapatan dari BPHTB serta penyesuaian NJOP. Ditanya secara riil dari sektor apa saja yang bisa jadi andalan pendapatan untuk tahun 2022, Parwata mengatakan, salah satunya dari sekor BPHTB.
Dikatakan, kalau sudah ada perbup lalu NJOP diturunkan, serta transaksi sesuai dengan realitasnya, Parwata sangat yakin pendapatan per bulan minimal Rp 100 miliar. “Berarti setahun Rp 1,2 triliun. Dari asumsi PHR Rp 700 miliar bisa tercapai. Belum lagi dana transfer dan pendapatan lain-lain. Jadi Rp 1,9 triliun PAD-nya akan lebih dan bisa menjadi Rp 2,3 triliun,” kata Parwata.
Soal penurunan NJOP yang ideal, menurut Parwata tergantung zona. Ada yang Rp 500 juta, ada Rp 700 juta dan ada yang Rp 1 miliar per are. “Tetapi karena kondisi Covid ini, kalau dirata-ratakan Rp 200 juta saja sudah cukup,” katanya lagi.
Selain itu, Parwata juga menyatakan akan membuat skenario pajak melalui online system. “Ini yang akan kita polakan. Siapa yang harus memulai ya dari kita sendiri. DPRD akan mendorong ini supaya Bapenda mau mengubah cara kerjanya. Kita dorong dengan real time,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini.
Parwata menambahkan, selain potensi-potensi pendapatan tersebut, menurutnya sektor pertanian tak bisa diremehkan. Tercatat sebanyak 60 persen masyarakat Badung adalah petani. Melihat kondisi ini, pihaknya akan mendorong petani berbasis pariwisata, IKM/UMKM berbasis pariwisata. *ind
Dua tahun diterjang pandemi membuat keuangan Pemkab Badung cukup merosot. Untuk itu, Parwata menilai Badung tak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata saja. Mengingat covid-19 membuat sektor pariwisata yang paling terpukul. Alhasil, PHR sebagai penopang terbesar PAD Badung, turun drastis.
Sesuai saran dewan, kata politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, harus bergerak mencari sektor-sektor pendapatan lain yang bisa dioptimalkan untuk menambah pundi-pundi PAD. Seperti mengoptimalkan pendapatan dari BPHTB serta penyesuaian NJOP. Ditanya secara riil dari sektor apa saja yang bisa jadi andalan pendapatan untuk tahun 2022, Parwata mengatakan, salah satunya dari sekor BPHTB.
Dikatakan, kalau sudah ada perbup lalu NJOP diturunkan, serta transaksi sesuai dengan realitasnya, Parwata sangat yakin pendapatan per bulan minimal Rp 100 miliar. “Berarti setahun Rp 1,2 triliun. Dari asumsi PHR Rp 700 miliar bisa tercapai. Belum lagi dana transfer dan pendapatan lain-lain. Jadi Rp 1,9 triliun PAD-nya akan lebih dan bisa menjadi Rp 2,3 triliun,” kata Parwata.
Soal penurunan NJOP yang ideal, menurut Parwata tergantung zona. Ada yang Rp 500 juta, ada Rp 700 juta dan ada yang Rp 1 miliar per are. “Tetapi karena kondisi Covid ini, kalau dirata-ratakan Rp 200 juta saja sudah cukup,” katanya lagi.
Selain itu, Parwata juga menyatakan akan membuat skenario pajak melalui online system. “Ini yang akan kita polakan. Siapa yang harus memulai ya dari kita sendiri. DPRD akan mendorong ini supaya Bapenda mau mengubah cara kerjanya. Kita dorong dengan real time,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini.
Parwata menambahkan, selain potensi-potensi pendapatan tersebut, menurutnya sektor pertanian tak bisa diremehkan. Tercatat sebanyak 60 persen masyarakat Badung adalah petani. Melihat kondisi ini, pihaknya akan mendorong petani berbasis pariwisata, IKM/UMKM berbasis pariwisata. *ind
1
Komentar