Proyek Jalan Lingkar Selatan Terkendala Biaya
Untuk Pembebasan Lahan Butuh Anggaran Rp 800 Miliar
Kendala penyiapan anggaran Rp 800 miliar ini yang nanti harus menunggu perkembangan ekonomi Badung.
MANGUPURA, NusaBali
Megaproyek Jalan Lingkar Selatan di Kecamatan Kuta Selatan, Badung, sulit terwujud dalam waktu dekat. Kendala utama adalah besarnya biaya pembebasan lahan yang ditaksir mencapai Rp 800 miliar.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II dan Komisi III DPRD Badung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Puspem Badung, Senin (17/1). Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba, mengatakan pembebasan lahan merupakan kendala terberat saat ini, karena menelan anggaran cukup fantastis, mencapai Rp 800 miliar. “Kendala penyiapan anggaran Rp 800 miliar ini yang nanti harus menunggu perkembangan ekonomi Badung,” katanya.
Sesuai masterplan, megaproyek Jalan Lingkar Selatan diproyeksikan untuk membuka akses destinasi di wilayah Badung Selatan serta untuk mengurai kemacetan. Proyek tersebut akan dibagi menjadi beberapa segmen. Antara lain segmen 1 (Jalan Siligita-Sawangan-Ungasan), segmen II (Ungasan-Pecatu), segmen III sepenuhnya memakai Jalan Nasional, serta segmen IV dari Labuan Sait-Jimbaran.
Surya Suamba menjelaskan, segmen I telah dikerjakan dengan anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 200 miliar mulai tahun lalu. Sedangkan lahan di segmen II dan IV belum bisa dibebaskan, karena terkendala anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 800 miliar. “Untuk segmen I tahun ini akan sudah terealisasi, semuanya sudah nyambung. Tetapi untuk segmen II, III, dan IV, itu belum bisa diprediksi. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini Tetapi kita siapkan dokumen-dokumen, kajian, serta alternatif pembiayaan termasuk pengadaan lahan,” ujar mantan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Badung ini.
Akan tetapi pihaknya bersyukur proyek Jalan Lingkar Selatan ini tidak sampai macet, karena sedikit diuntungkan dengan adanya KTT G-20. Berkat KTT G-20 tersebut, proyek di segmen I mendapat bantuan pusat antara lain pelebaran, beautifikasi hingga penanaman utilitas kabel sepanjang 200 meter. Badung hanya diminta melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran dan itu sudah siap.
“Atas perintah presiden, tahun ini sudah mulai dikerjakan oleh kementerian terkait. Akhir tahun ini akses dari Siligita atau Hotel Mulia ke Pandawa dan Ungasan sudah tersambung,” imbuh Surya Suamba sembari menyebut tahun ini juga ada bantuan DAK untuk pembuatan jalan sepanjang 1 kilometer.
Lebih lanjut dikatakan, untuk para investor yang mau ikut membangun jalan, kini memilih menunggu hingga lahan tersedia. Itu pun ada hitung-hitungannya dengan memakai skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Yang jelas investor tidak mau pengadaan lahan,” kata Surya Suamba.
Sementara itu, kalangan DPRD Badung mendukung dan mendorong agar proyek PKBU Jalan Lingkar Selatan ini segera bisa diselesaikan. Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, mengatakan meski terkendala anggaran pembebasan yang cukup fantastis, namun tetap harus ada gambaran dan langkah pasti dalam pembangunan megaproyek tersebut. Sebab, pembangunan proyek ini akan melibatkan investor. “Yang jelas kami sepakat Jalan Lingkar Selatan ini adalah alternatif untuk mengurai kemacetan,” kata Anom Gumanti.
Namun dengan situasi Covid-19 yang membuat pariwisata Badung anjlok dirasa sangat berat Pemkab Badung bisa melakukan pembebasan lahan dengan anggaran hingga Rp 800 miliar. Pihaknya pun memaklumi megaproyek ini tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. “Situasi sekarang tidak mungkin. Tapi, paling tidak kita sudah membuat rancangannya. Kita sudah berfikir ke depan untuk pembangunan pariwisata di Badung Selatan. Sama halnya dengan proyek MRT di Jakarta, itu dirancang sepuluh tahun lalu dan baru terealisasi sekarang,” kata politisi PDIP asal Kuta Itu. *ind
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II dan Komisi III DPRD Badung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Puspem Badung, Senin (17/1). Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba, mengatakan pembebasan lahan merupakan kendala terberat saat ini, karena menelan anggaran cukup fantastis, mencapai Rp 800 miliar. “Kendala penyiapan anggaran Rp 800 miliar ini yang nanti harus menunggu perkembangan ekonomi Badung,” katanya.
Sesuai masterplan, megaproyek Jalan Lingkar Selatan diproyeksikan untuk membuka akses destinasi di wilayah Badung Selatan serta untuk mengurai kemacetan. Proyek tersebut akan dibagi menjadi beberapa segmen. Antara lain segmen 1 (Jalan Siligita-Sawangan-Ungasan), segmen II (Ungasan-Pecatu), segmen III sepenuhnya memakai Jalan Nasional, serta segmen IV dari Labuan Sait-Jimbaran.
Surya Suamba menjelaskan, segmen I telah dikerjakan dengan anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 200 miliar mulai tahun lalu. Sedangkan lahan di segmen II dan IV belum bisa dibebaskan, karena terkendala anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 800 miliar. “Untuk segmen I tahun ini akan sudah terealisasi, semuanya sudah nyambung. Tetapi untuk segmen II, III, dan IV, itu belum bisa diprediksi. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini Tetapi kita siapkan dokumen-dokumen, kajian, serta alternatif pembiayaan termasuk pengadaan lahan,” ujar mantan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Badung ini.
Akan tetapi pihaknya bersyukur proyek Jalan Lingkar Selatan ini tidak sampai macet, karena sedikit diuntungkan dengan adanya KTT G-20. Berkat KTT G-20 tersebut, proyek di segmen I mendapat bantuan pusat antara lain pelebaran, beautifikasi hingga penanaman utilitas kabel sepanjang 200 meter. Badung hanya diminta melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran dan itu sudah siap.
“Atas perintah presiden, tahun ini sudah mulai dikerjakan oleh kementerian terkait. Akhir tahun ini akses dari Siligita atau Hotel Mulia ke Pandawa dan Ungasan sudah tersambung,” imbuh Surya Suamba sembari menyebut tahun ini juga ada bantuan DAK untuk pembuatan jalan sepanjang 1 kilometer.
Lebih lanjut dikatakan, untuk para investor yang mau ikut membangun jalan, kini memilih menunggu hingga lahan tersedia. Itu pun ada hitung-hitungannya dengan memakai skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Yang jelas investor tidak mau pengadaan lahan,” kata Surya Suamba.
Sementara itu, kalangan DPRD Badung mendukung dan mendorong agar proyek PKBU Jalan Lingkar Selatan ini segera bisa diselesaikan. Ketua Komisi II DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, mengatakan meski terkendala anggaran pembebasan yang cukup fantastis, namun tetap harus ada gambaran dan langkah pasti dalam pembangunan megaproyek tersebut. Sebab, pembangunan proyek ini akan melibatkan investor. “Yang jelas kami sepakat Jalan Lingkar Selatan ini adalah alternatif untuk mengurai kemacetan,” kata Anom Gumanti.
Namun dengan situasi Covid-19 yang membuat pariwisata Badung anjlok dirasa sangat berat Pemkab Badung bisa melakukan pembebasan lahan dengan anggaran hingga Rp 800 miliar. Pihaknya pun memaklumi megaproyek ini tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. “Situasi sekarang tidak mungkin. Tapi, paling tidak kita sudah membuat rancangannya. Kita sudah berfikir ke depan untuk pembangunan pariwisata di Badung Selatan. Sama halnya dengan proyek MRT di Jakarta, itu dirancang sepuluh tahun lalu dan baru terealisasi sekarang,” kata politisi PDIP asal Kuta Itu. *ind
Komentar