BKSAP DPR RI Siap Bantu Pemkab Badung

Kunjungan tersebut tak lain untuk menegaskan kesiapannya membantu menyuarakan agar pemerintah pusat lebih maksimal lagi membantu Pemkab Badung, karena sudah menyumbang devisa yang sangat besar sebelum pandemi.

Supadma Rudana mengatakan, pemerintah pusat harus benar-benar maksimal membantu pemerintah Kabupaten Badung yang terpuruk akibat pandemi. Pihaknya ingin hadir bersama dan menyuarakan lebih keras lagi, karena Kabupaten Badung ini sudah menyumbang devisa yang sangat besar sebelum pandemi. “Kami hadir secara rendah hati untuk mengawal Bali khususnya Kabupaten Badung agar benar-benar dipandang dan diperhatikan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

“Kami juga berkomitmen menjadi juru bicara untuk menyuarakan agar pariwisata dibuka dan menerapkan sistem, di mana sehabis dari luar negeri harus melaksanakan karantina selama 7 hari, semoga nantinya bisa menjadi 3 hari,” imbuh Supadma Rudana.

Bisa juga, kata dia, meniru apa yang sudah di lakukan Thailand, di mana tidak menerapkan karantina tetapi menggunakan PCR. “Begitu juga Turki yang hanya menggunakan antigen, jadi apabila negatif maka wisatawan asing bisa melanjutkan liburannya,” kata Supadma Rudana.

Sebagai bentuk komitmen, pihaknya menegaskan akan menyuarakan dan menyampaikan ini ke semua pihak dan meyakinkan pemerintah pusah bahwa sudah saatnya Bali benar-benar dibuka. Kedepannya agar penerbangan internasional tidak lagi hanya di Jakarta saja dan melakukan isolasi di Jakarta. Tetapi penerbangan luar negeri yang ingin ke Bali sebaiknya langsung landing di Bali dan melakukan isolasi di Bali.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas kunjungan BKSAP DPR RI ke Gumi Keris, karena ini menjadikan momentum di daerah untuk menyampaikan aspirasi. “Yang paling penting saat ini bagaimana meyakinkan pemerintah pusat untuk membuka Bali, tentu dengan dengan indikator-indikator yang jelas,” kata Adi Arnawa.

“Tentunya nanti juga dilakukan evaluasi, apabila seandainya tidak memenuhi capaian-capaian yang sesuai dengan indicator, maka bisa saja ditutup. Bagaimanapun juga kami di Bali tidak akan bisa berbuat banyak tanpa pariwisata untuk saat ini,” tegas Adi Arnawa.

“Mudah-mudahan ke depannya BKSAP DPR RI bisa memperjuangkannya di pusat, sehingga tidak ada keraguan pemerintah pusat untuk membuka pariwisata,” harapnya. *asa, ind