Dewan Bali Kembali Makenyung
Dapat Fasilitasi Bansos Rp 1,250 miliar di APBD Tahun 2022
Dana bansos yang dibawa anggota dewan ke masing-masing Dapil dalam kondisi Pandemi Covid-19 sangat berarti sebagai penggerak ekonomi.
DENPASAR, NusaBali
Pandemi Covid-19 dengan berbagai refocusing anggaran di Sekretariat DPRD Bali, tidak sepenuhnya menyasar pos-pos strategis. Kini anggota DPRD Bali bisa makenyung (tersenyum), karena Gubernur Bali Wayan Koster, tetap memberikan anggota dewan Bali memfasilitasi dana bansos (bantuan sosial) untuk masyarakat di APBD 2022.
Bansos yang difasilitasi untuk anggota legislatif di DPRD Bali ini per orang Rp 1,250 miliar atau total sekitar Rp 68,75 miliar untuk 55 anggota dewan. Dana bansos ini akan dicairkan pada pertengahan Juli 2022 mendatang.
Jumlah bansos Rp 1,250 miliar per anggota dewan ini sebelumnya nyaris tidak ada. Namun setelah melalui perdebatan panjang antara badan anggaran dewan dengan tim anggaran pemerintah daerah, akhirnya disepakati masing-masing anggota dewan dijatah dana bansos Rp 1,250 miliar.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta yang diwawancarai NusaBali soal fasilitasi dana bansos bagi anggota DPRD Bali ini membenarkan. "Ya, masih diberikan kesempatan memfasilitasi dana bansos, walaupun jumlahnya jauh dari harapan. Sebelumnya kan bansos anggota dewan di DPRD Bali sampai Rp 6 miliar," ujar Juliarta dihubungi NusaBali melalui ponselnya, Senin (24/1).
Juliarta menegaskan tahun sebelumnya pada APBD Induk 2021 dana bansos yang difasilitasi anggota dewan juga sebesar Rp 1,250 miliar. Kemudian di APBD Perubahan 2021 hanya Rp 200 juta per orang. "Kalau ditotal ya sekitar Rp 1,5 miliar di tahun 2021. Mungkin untuk tahun ini, di APBD perubahan 2022 kita akan perjuangkan agar bisa lebih besar," ujar Juliarta.
Juliarta memahami kondisi Pandemi Covid-19 eksekutif melakukan efisiensi anggaran. Memprioritaskan yang benar-benar urgen untuk program pemerintah.
"Kita tahu Pandemi Covid-19, tetapi kan bansos ini untuk masyarakat Bali juga," tegas politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ini. Juliarta mengatakan dana bansos untuk masyarakat Bali yang dibawa anggota dewan ke masing-masing daerah pemilihan (dapil, Red) dalam kondisi Pandemi Covid-19 sangat berarti. Bagaimana tidak, bansos ini terbukti memutar perekonomian masyarakat di desa-desa.
"Misalnya untuk usulan pembangunan wantilan, di desa ekonomi masyarakat menjadi menggeliat. Penjual bahan bangunan juga dapat pendapatan, pekerja harian juga ada pendapatan. Jadinya ekonomi rakyat di bawah mutar, " ujar Korwil Pemenangan Pemilu DPD Gerindra Bali untuk Wilayah Klungkung ini.
Sementara terkait dana bansos yang kembali membuat dewan bisa tersenyum turun ke masyarakat, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali dari Fraksi PDIP, I Ketut Tama Tenaya secara terpisah mengatakan bansos yang difasilitasi oleh Anggota DPRD Bali di tahun 2022 bukan lagi jadi istimewa. Alasannya, anggota dewan turun ke masyarakat bukan lagi ‘jualannya’ bansos.
"Ya, karena ada nggak Bansos ada kami di Fraksi PDIP tetap gass. Gass dalam arti bekerja kenceng untuk masyarakat, melaksanakan fungsi kami sebagai legislatif, tidak hanya andalkan dana bansos," ujar politisi senior PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan dana bansos tahun 2022 adalah urusan level pimpinan. Karena semua ada dalam sebuah kesepakatan dengan tim anggaran daerah Pemprov Bali. "Kami-kami di level anggota siap-siap saja. Kalau sudah keputusan ya kita jalan. Ada nggak ada bansos jalan terus tugasnya kita. Malah gas terus ini, terutama di Fraksi PDIP kan turun ke masyarakat gencar terus, terlebih di Pandemi Covid-19 ini. Polanya dengan Gotong-Royong," ujar mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini. *nat
Bansos yang difasilitasi untuk anggota legislatif di DPRD Bali ini per orang Rp 1,250 miliar atau total sekitar Rp 68,75 miliar untuk 55 anggota dewan. Dana bansos ini akan dicairkan pada pertengahan Juli 2022 mendatang.
Jumlah bansos Rp 1,250 miliar per anggota dewan ini sebelumnya nyaris tidak ada. Namun setelah melalui perdebatan panjang antara badan anggaran dewan dengan tim anggaran pemerintah daerah, akhirnya disepakati masing-masing anggota dewan dijatah dana bansos Rp 1,250 miliar.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta yang diwawancarai NusaBali soal fasilitasi dana bansos bagi anggota DPRD Bali ini membenarkan. "Ya, masih diberikan kesempatan memfasilitasi dana bansos, walaupun jumlahnya jauh dari harapan. Sebelumnya kan bansos anggota dewan di DPRD Bali sampai Rp 6 miliar," ujar Juliarta dihubungi NusaBali melalui ponselnya, Senin (24/1).
Juliarta menegaskan tahun sebelumnya pada APBD Induk 2021 dana bansos yang difasilitasi anggota dewan juga sebesar Rp 1,250 miliar. Kemudian di APBD Perubahan 2021 hanya Rp 200 juta per orang. "Kalau ditotal ya sekitar Rp 1,5 miliar di tahun 2021. Mungkin untuk tahun ini, di APBD perubahan 2022 kita akan perjuangkan agar bisa lebih besar," ujar Juliarta.
Juliarta memahami kondisi Pandemi Covid-19 eksekutif melakukan efisiensi anggaran. Memprioritaskan yang benar-benar urgen untuk program pemerintah.
"Kita tahu Pandemi Covid-19, tetapi kan bansos ini untuk masyarakat Bali juga," tegas politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ini. Juliarta mengatakan dana bansos untuk masyarakat Bali yang dibawa anggota dewan ke masing-masing daerah pemilihan (dapil, Red) dalam kondisi Pandemi Covid-19 sangat berarti. Bagaimana tidak, bansos ini terbukti memutar perekonomian masyarakat di desa-desa.
"Misalnya untuk usulan pembangunan wantilan, di desa ekonomi masyarakat menjadi menggeliat. Penjual bahan bangunan juga dapat pendapatan, pekerja harian juga ada pendapatan. Jadinya ekonomi rakyat di bawah mutar, " ujar Korwil Pemenangan Pemilu DPD Gerindra Bali untuk Wilayah Klungkung ini.
Sementara terkait dana bansos yang kembali membuat dewan bisa tersenyum turun ke masyarakat, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali dari Fraksi PDIP, I Ketut Tama Tenaya secara terpisah mengatakan bansos yang difasilitasi oleh Anggota DPRD Bali di tahun 2022 bukan lagi jadi istimewa. Alasannya, anggota dewan turun ke masyarakat bukan lagi ‘jualannya’ bansos.
"Ya, karena ada nggak Bansos ada kami di Fraksi PDIP tetap gass. Gass dalam arti bekerja kenceng untuk masyarakat, melaksanakan fungsi kami sebagai legislatif, tidak hanya andalkan dana bansos," ujar politisi senior PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.
Tama Tenaya menyebutkan dana bansos tahun 2022 adalah urusan level pimpinan. Karena semua ada dalam sebuah kesepakatan dengan tim anggaran daerah Pemprov Bali. "Kami-kami di level anggota siap-siap saja. Kalau sudah keputusan ya kita jalan. Ada nggak ada bansos jalan terus tugasnya kita. Malah gas terus ini, terutama di Fraksi PDIP kan turun ke masyarakat gencar terus, terlebih di Pandemi Covid-19 ini. Polanya dengan Gotong-Royong," ujar mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini. *nat
1
Komentar