PDIP Kejar Lahan Tahura
Masalah rekrutmen tenaga kontrak RS Bali Mandara, Bus Sarbagita, hingga proyek Bandara Internasional Buleleng juga akan dibawa ke rapat
Hari Ini, DPRD-Gubernur Dialog
DENPASAR, NusaBali
Rapat gabungan DPRD Bali dengan Gubernur Made Mangku Pastika yang diagendakan di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (22/2) ini, akan dikemas dalam dialog terbuka. Dalam rapat gabungan ini, Fraksi PDIP DPRD Bali akan kejar masalah aset Taman Hutan Raya (Tahura).
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dijadwalkan akan memimpin rapat gabungan dengan Gubernur Pastika hari ini. Fraksi-fraksi di DPRD Bali pun sudah siap-siap dengan materi yang akan dilontarkan. Khusus pemegang suara mayoritas yakniu Fraksi PDIP, sudah ambil ancang-ancang untuk kejar nasib permohonan tanah di Tahura kawasan Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.
Tahura atau lagoon yang merupakan eks pinjam pakai PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ini sebelumnya dimohon oleh Pemkab Badung, setelah politisi PDIP Nyoman Giri Prasta menjabat Bupati Badung 2016-2021.
Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Badung, I Ketut Tama Tenaya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta sudah mengajukan surat pekada Gubernur Bali Made Mangku Pastika terkait permohonan pemanfaatan lahan Tahura. Surat permohonan tersebut bernomor 030/5260/Persetda tertanggal 30 November 2016.
Dalam surat yang diajukan Bupati Giri Prasta ke Gubernur Bali tersebut, kata Tama Tenaya, Pemkab Badung memohon pemanfaatan tanah Tahura seluas 14,195 hektare di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. Rincian pemanfaatannya, sebanyak 9,505 hektare untuk pembangunan pusat pengelolaan jaringan air limbah dan perpipaannya, sementara sisanya seluas 4,690 hektare untuk fasilitas lapangan dan penunjang.
“Kami mau kejar permohonan lahan oleh Buoati Badung itu, nasibnya bagaimana? Telah lama diajukan itu dan katanya tim Pemprov Bali sudah mau turun. Ini untuk kepentingan masyarakat, api belum ada kejelasan yang kami terima dari timur (Pemprov Bali),” ujar Tama Tenaya di Gedung Dewan, Selasa (21/2).
Tama Tenaya menyebutkan, rapat gabungan DPRD Bali dengan Gubernur Bali hari ini, merupakan agenda Pansus Ranperda Restribusi, Pansus Ranperda Lingkungan Hidup, dan Pansus RPJMD (rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) DPRD Bali. Namun, masalah permohonan aset Tahura oleh Badung adalah masalah krusial.
“Jadi, dalam dialog terbuka besok (hari ini) dibolehkan menanyakan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan masyarakat,” ujar Tama Tenaya, politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan yang kini menjabat Ketua Komisi I DPRD Bali (membidangi masalah aset dan aparatur negara).
Selain masalah aset, menurut Tama Tenaya, Fraksi PDIP DPRD Bali juga akan me-mpertanyakan soal rekrutmen tanaga kontrak di RS Bali Mandara. Dia menyebutkan, Dewan sudah berkomitmen untuk mengawal proses rekrutmen tenaga kontrak di RS Bali Mandara. “Mudah-mudahan, ada waktu yang panjang terkait dialog besok,” tandas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014 ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Wayan Adnyana, menyatakan pihaknya juga punya agenda terkait dengan masalah lingkungan hidup yang akan disampaikan dalam rapat gabungan, Rabu ini. Salah satunya, masalah pengelolaan sampah di Desa Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.
Menurut Wayan Adnyana, pengelolaan sampah yang sudah ada penjajakan dengan beberapa investor ini akan menjadi persoalan yang dikejar Fraksi Demokrat DPRD Bali. Selain itu, ada juga masalah pengelolaan Bus Sarbagita yang akan dibidik Fraksi Demokrat. “Ya, kami fokus ke masalah infrastruktur dan lingkungan hidup,” ujar politisi Demokra asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang kini duduk di Komisi III DPRD Bali (membidangi masalah lingkungan hidup, pembangunan, dan infrastruktur) ini secara terpisah, Selasa kemarin.
Secara garis politik, Demokrat adalah fraksi yang berada di kubu pendukung peme-rintahan Gubernur Pastika. Namun, Demokrat tetap kritis. Menurut Adnyana, dirinya selaku Ketua Fraksi Demokrat akan tampil langsung di forum untuk mempertanyakan masalah-masalah urgen.
Adnyana yang juga Sekretaris DPD Demokrat Bali, mengaku sudah koordinasi dengan jajaran fraksinya terkait masalah urgen yang akan dipertanyakan dalam rapat gabungan hari ini. Salah satunya, koordinasi dengan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba, yang notabene anggota Fraksi Demokrat.
Sebaliknya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan belum bisa dikonfirmasi, karena ponselnya bernada mailbox saat dihubungi NusaBali melalui telepon, Selasa kemarinSedangkan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, enggan memberi keterangan. Alasannya, keterangan pers Fraksi Golkar satu pintu di tangan ketua fraksi. “Apa poin yang disuarakan Fraksi Golkar untuk rapat gabungan besok, ada di Pak Ketua Fraksi. Keterangan kepada media satu pintu sekarang,” elak Kresna Budi.
Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa, pihaknya akan menukik ke persoalan restribusi dan layanan kesehatan dalam rapat gabungan hari ini. Layanan kesehatan itu menyangkut adanya perubahan soal program JKBM dan JKN. “Masalah kesehatan ini sangat penting kami pertanyakan. Di Badung saja orang bisa bebas berobat. JKBM yang dulu bagus, kenapa sekarang tidak bisa diberlakukan dan penyesuaian yang meringankan beban masyarakat? JKBM dulu kan nggak bayar, dan rakyat inginkan pola itu,” tandas Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Selain itu, kata Suyasa, masalah penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan menjadi argumen Fraksi Gerindra dalam rapat gabungan hari ini. OPD yang dikaitkan dengan musim mutasi dan rekrutmen pejabat Eselon II melalui sistem seleksi. “Soal OPD juga ketika dikaitkan dengan RPJMD Pemprov Bali, kita mau garisbawahi itu,” kata Suyasa.
Sedangkan Fraksi Panca Bayu DPRD Bali (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) menyebut ada 3 persoalan krusial yang akan digarisbawahi delam rapat gabungan hari ini. Pertama, masalah pengelolaan sampah di Desa Suwung Kauh (Denpasar Selatan) dan masalah sampah di Bali umumnya yang berdampak terhadap lingkungan.
“Sampah di Bali itu sudah menjadi sorotan wisatawan dan dunia. Ini persoalan serius,” ujar anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, I Nyoman Tirtawan, dari NasDem Dapil Buleleng.
Kedua, masalah galian C yang membuat kerusakan lingkungan bagi daerah. Cara pengelolaannya tidak ada solusi terbaik, hinggaberdampak pada kesejahteraan masyarakat secara merata. Menurut Tirtawan, di Karangasem ada 4.000 hektare galian C yang bisa dikeruk dan dijual materialnya hingga menjadi duit (PAD). “Kenapa tidak dikeruk saja? Hasil kerukan 4.000 hektar itu kan bisa dibuka sebagai lahan sawah yang dapat menjaga ekosistem lingkungan terbarukan,” tegas Tirtawan.
Ketiga, adalah masalah infastruktur Bandara Internasional di Buleleng, yang menurut Tirtawan harus terwujud sebagai ekspansi pengembangan wisata di Bali. “Bandara Internasional Buleleng harus terwujud. Pengembangan wisata di Bali Selatan itu sudah harus ekspansi ke Bali Utara, sebagai upaya pemerataan kue pariwisata,” tegas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa kemarin, Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan tidak ada yang gawat dalam agenda rapat gabungan DPRD Bali dengan Gubernur Pastika, hari ini. “Ya, agenda rapatnya besok (hari ini) mulai pagi pukul 10.00 Wita. Rapat soal RPJMD, masalah lingkungan, dan persoalan retribusi. Kan rapat gabungan memang biasa dilakukan dengan Pansus. Nggak ada yang gawat,” ujar Dewa Mahendra. * nat
DENPASAR, NusaBali
Rapat gabungan DPRD Bali dengan Gubernur Made Mangku Pastika yang diagendakan di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (22/2) ini, akan dikemas dalam dialog terbuka. Dalam rapat gabungan ini, Fraksi PDIP DPRD Bali akan kejar masalah aset Taman Hutan Raya (Tahura).
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dijadwalkan akan memimpin rapat gabungan dengan Gubernur Pastika hari ini. Fraksi-fraksi di DPRD Bali pun sudah siap-siap dengan materi yang akan dilontarkan. Khusus pemegang suara mayoritas yakniu Fraksi PDIP, sudah ambil ancang-ancang untuk kejar nasib permohonan tanah di Tahura kawasan Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.
Tahura atau lagoon yang merupakan eks pinjam pakai PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ini sebelumnya dimohon oleh Pemkab Badung, setelah politisi PDIP Nyoman Giri Prasta menjabat Bupati Badung 2016-2021.
Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Badung, I Ketut Tama Tenaya, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta sudah mengajukan surat pekada Gubernur Bali Made Mangku Pastika terkait permohonan pemanfaatan lahan Tahura. Surat permohonan tersebut bernomor 030/5260/Persetda tertanggal 30 November 2016.
Dalam surat yang diajukan Bupati Giri Prasta ke Gubernur Bali tersebut, kata Tama Tenaya, Pemkab Badung memohon pemanfaatan tanah Tahura seluas 14,195 hektare di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. Rincian pemanfaatannya, sebanyak 9,505 hektare untuk pembangunan pusat pengelolaan jaringan air limbah dan perpipaannya, sementara sisanya seluas 4,690 hektare untuk fasilitas lapangan dan penunjang.
“Kami mau kejar permohonan lahan oleh Buoati Badung itu, nasibnya bagaimana? Telah lama diajukan itu dan katanya tim Pemprov Bali sudah mau turun. Ini untuk kepentingan masyarakat, api belum ada kejelasan yang kami terima dari timur (Pemprov Bali),” ujar Tama Tenaya di Gedung Dewan, Selasa (21/2).
Tama Tenaya menyebutkan, rapat gabungan DPRD Bali dengan Gubernur Bali hari ini, merupakan agenda Pansus Ranperda Restribusi, Pansus Ranperda Lingkungan Hidup, dan Pansus RPJMD (rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) DPRD Bali. Namun, masalah permohonan aset Tahura oleh Badung adalah masalah krusial.
“Jadi, dalam dialog terbuka besok (hari ini) dibolehkan menanyakan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan masyarakat,” ujar Tama Tenaya, politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan yang kini menjabat Ketua Komisi I DPRD Bali (membidangi masalah aset dan aparatur negara).
Selain masalah aset, menurut Tama Tenaya, Fraksi PDIP DPRD Bali juga akan me-mpertanyakan soal rekrutmen tanaga kontrak di RS Bali Mandara. Dia menyebutkan, Dewan sudah berkomitmen untuk mengawal proses rekrutmen tenaga kontrak di RS Bali Mandara. “Mudah-mudahan, ada waktu yang panjang terkait dialog besok,” tandas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014 ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Wayan Adnyana, menyatakan pihaknya juga punya agenda terkait dengan masalah lingkungan hidup yang akan disampaikan dalam rapat gabungan, Rabu ini. Salah satunya, masalah pengelolaan sampah di Desa Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.
Menurut Wayan Adnyana, pengelolaan sampah yang sudah ada penjajakan dengan beberapa investor ini akan menjadi persoalan yang dikejar Fraksi Demokrat DPRD Bali. Selain itu, ada juga masalah pengelolaan Bus Sarbagita yang akan dibidik Fraksi Demokrat. “Ya, kami fokus ke masalah infrastruktur dan lingkungan hidup,” ujar politisi Demokra asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang kini duduk di Komisi III DPRD Bali (membidangi masalah lingkungan hidup, pembangunan, dan infrastruktur) ini secara terpisah, Selasa kemarin.
Secara garis politik, Demokrat adalah fraksi yang berada di kubu pendukung peme-rintahan Gubernur Pastika. Namun, Demokrat tetap kritis. Menurut Adnyana, dirinya selaku Ketua Fraksi Demokrat akan tampil langsung di forum untuk mempertanyakan masalah-masalah urgen.
Adnyana yang juga Sekretaris DPD Demokrat Bali, mengaku sudah koordinasi dengan jajaran fraksinya terkait masalah urgen yang akan dipertanyakan dalam rapat gabungan hari ini. Salah satunya, koordinasi dengan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba, yang notabene anggota Fraksi Demokrat.
Sebaliknya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan belum bisa dikonfirmasi, karena ponselnya bernada mailbox saat dihubungi NusaBali melalui telepon, Selasa kemarinSedangkan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, enggan memberi keterangan. Alasannya, keterangan pers Fraksi Golkar satu pintu di tangan ketua fraksi. “Apa poin yang disuarakan Fraksi Golkar untuk rapat gabungan besok, ada di Pak Ketua Fraksi. Keterangan kepada media satu pintu sekarang,” elak Kresna Budi.
Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa, pihaknya akan menukik ke persoalan restribusi dan layanan kesehatan dalam rapat gabungan hari ini. Layanan kesehatan itu menyangkut adanya perubahan soal program JKBM dan JKN. “Masalah kesehatan ini sangat penting kami pertanyakan. Di Badung saja orang bisa bebas berobat. JKBM yang dulu bagus, kenapa sekarang tidak bisa diberlakukan dan penyesuaian yang meringankan beban masyarakat? JKBM dulu kan nggak bayar, dan rakyat inginkan pola itu,” tandas Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.
Selain itu, kata Suyasa, masalah penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan menjadi argumen Fraksi Gerindra dalam rapat gabungan hari ini. OPD yang dikaitkan dengan musim mutasi dan rekrutmen pejabat Eselon II melalui sistem seleksi. “Soal OPD juga ketika dikaitkan dengan RPJMD Pemprov Bali, kita mau garisbawahi itu,” kata Suyasa.
Sedangkan Fraksi Panca Bayu DPRD Bali (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) menyebut ada 3 persoalan krusial yang akan digarisbawahi delam rapat gabungan hari ini. Pertama, masalah pengelolaan sampah di Desa Suwung Kauh (Denpasar Selatan) dan masalah sampah di Bali umumnya yang berdampak terhadap lingkungan.
“Sampah di Bali itu sudah menjadi sorotan wisatawan dan dunia. Ini persoalan serius,” ujar anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, I Nyoman Tirtawan, dari NasDem Dapil Buleleng.
Kedua, masalah galian C yang membuat kerusakan lingkungan bagi daerah. Cara pengelolaannya tidak ada solusi terbaik, hinggaberdampak pada kesejahteraan masyarakat secara merata. Menurut Tirtawan, di Karangasem ada 4.000 hektare galian C yang bisa dikeruk dan dijual materialnya hingga menjadi duit (PAD). “Kenapa tidak dikeruk saja? Hasil kerukan 4.000 hektar itu kan bisa dibuka sebagai lahan sawah yang dapat menjaga ekosistem lingkungan terbarukan,” tegas Tirtawan.
Ketiga, adalah masalah infastruktur Bandara Internasional di Buleleng, yang menurut Tirtawan harus terwujud sebagai ekspansi pengembangan wisata di Bali. “Bandara Internasional Buleleng harus terwujud. Pengembangan wisata di Bali Selatan itu sudah harus ekspansi ke Bali Utara, sebagai upaya pemerataan kue pariwisata,” tegas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa kemarin, Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan tidak ada yang gawat dalam agenda rapat gabungan DPRD Bali dengan Gubernur Pastika, hari ini. “Ya, agenda rapatnya besok (hari ini) mulai pagi pukul 10.00 Wita. Rapat soal RPJMD, masalah lingkungan, dan persoalan retribusi. Kan rapat gabungan memang biasa dilakukan dengan Pansus. Nggak ada yang gawat,” ujar Dewa Mahendra. * nat
Komentar