Buleleng Siapkan 15 Ton Beras CPPD

Kepala DKPP Buleleng, I Gede Putra Aryana, Kamis (27/1) kemarin mengatakan, CPPD wajib disediakan pemerintah daerah sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2021. Namun jumlah yang bisa disiapkan tahun ini berkisar Rp 12-15 ton dari ketentuan maksimal 100 ton per tahunnya. “Jumlah berasnya nanti mengikuti harga beras terkini, yang jelas untuk CPPD, tahun ini baru bisa dianggarkan seratus lima puluh juta karena keterbatasan anggaran daerah juga,” ucap Putra Aryana.

Mantan Camat Busungbiu ini menjelaskan, beras CPPD yang disiapkan pemerintah akan dikelola oleh pihak ketiga. Sebab DKPP hingga kini belum memiliki gudang penyimpanan yang representatif. Selain itu pelibatan pihak ketiga menurut Putra Aryana, untuk mengantisipasi kerusakan beras.

“Maksimal penyimpanan 4 bulan, kalau lebih lama beras akan rusak. Nah saat dikelola oleh pihak ketiga, beras ini akan diputar. Yang penting saat diperlukan jumlah beras yang diperlukan siap,” imbuh dia. Rencananya DKPP akan menggandeng Perumda Swatantra milik Pemkab Buleleng yang selama ini juga mendistribusikan beras hasil petani lokal.

Pendistribusian beras CPPD pada situasi darurat bencana, disebutnya lebih sederhana. Cukup laporan dari Perbekel di daerah bencana yang diketahui camat, selanjutnya tim DKPP akan melakukan kajian sebelum dimintakan persetujuan dari bupati. “Memang CPPD ini dibuat untuk menyederhanakan birokrasi khusus pengamprahan bantuan kebencanaan. Kalau pada umumnya harus ada penetapan masa darurat bencana dengan proses yang cukup panjang, baru bisa diturunkan bantuan,” jelas dia.

Sementara itu jika CPPD pemerintah daerah belum dapat mengatasi bantuan kebencanaan yang terjadi, maka Pemkab baru akan mengambil cadangan beras pemerintah di BULOG. *k23