Jembrana Menuju Satu Data Berbasis SDGs

Komitmen ini ditunjukkan dengan pertemuan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa-PDTT) Abdul Halim Iskandar di Kantor Kementerian Desa-PDTT, Jakarta Pusat, Rabu (26/1).

Turut hadir dalam pertemuan ke Kementerian Desa-PDTT (Kemendes-PDTT) itu, Sekda Jembrana I Made Budiasa, Asisten 2 Setda Jembrana I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, Asisten 3 Setda Jembrana I Made Maharimbawa, Plt Kepala Dinas Kominfo Jembrana Made Gede Budhiarta, Ketua Tim Penggerak PKK Jembrana Ni Gusti Ayu Ketut Candrawati alias Ny Candrawati Tamba, serta Kelompok Ahli (Pokli) Bupati Bidang IT dan Komunikasi Publik I Putu Agus Swastika.

Dari pihak Kemendes-PDTT, turut hadir Sekjen Kemendes-PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemndes-PDTT Sugito, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes-PDTT Ivanovich Agusta.

Kehadiran Bupati Tamba ke Kemndes-PDTT itu bertujuan mematangkan pertemuan sebelumnya dengan Menteri Desa-PDTT guna mewujudkan desa mandiri bahagia menuju Jembrana sebagai kabupaten satu data. Ada tiga hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, penggunaan Dana Desa untuk survey SDGs plus. Kedua, pengangkatan satu tenaga IT di tiap desa. Ketiga, integrasi data Jembrana dengan pusat.

Bupati Tamba mengatakan, efisiesi adalah tujuan utama dari Jembrana satu data, sehingga seluruh arah penyusunan dan perencanaan pembangunan bergerak dimulai dari data yang tepat. Dirinya menyadari selama ini masih ada tumpang tindih soal data. Karena itu, data mesti dirumuskan kembali dan terkumpul secara tepat dan efektif melalui Jembrana satu data.

Jelas Bupati, melalui data yang tepat, juga akan mendukung peningkatan ekonomi serta kesejahteraan warga Jembrana. Seperti pertanian, Jembrana memiliki potensi yang sangat bagus pada berbagai komoditas pertanian. Melalui data yang tepat, akan diketahui berapa total hasil panen warga Jembrana secara keseluruhan. ‘’Bahkan sudah dapat diketahui beberapa bulan sebelum panen. Sehingga secara ekonomi, bisa dipasarkan lebih cepat untuk mendukung  peningkatan kesejahteraan petani Jembrana," ucap Bupati asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.

Bupati Tamba pun menargetkan program Jembrana satu dat itu, bisa selesai dalam waktu 5 bulan ke depan. Untuk merampungkan program itu, dibutuhkan pendampingan dari Kemendes-PDTT termasuk supervisi di lapangan. "Kami juga berharap jalinan kerja semua unsur ini bisa menjadikan percontohan. Bagaimana pemanfaatan satu data yang terintegrasi dan akurat," ucap Bupati Tamba.

Melalui rapat dengan Menteri Desa-PDTT itu, Bupati Tamba pun berharap adanya kebijakan pemanfaatan anggaran, khususnya Dana Desa untuk pemanfaatan  tenaga surveilans yang biayanya cukup tinggi. Tenaga surveilans di bidang IT itu, nantinya bertugas dari desa  sehingga data akan terkoneksi dari kecamatan, kabupaten termasuk langsung ke Kementerian.

Plt Kepala Dinas Kominfo Jembrana Made Gede Budhiarta mengatakan guna mewujudkan satu data Jembrana yang terintegrasi, sudah dibangun aplikasi pendataan keluarga miskin berbasis lokasi. Melalui aplikasi itu, sekali klik akan  muncul data yang diperlukan by name, by address, lokasi, serta foto keluarga miskin yang dimaksud. Indikator pendataan keluarga miskin itu, salah satunya mengacu pada 64 indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari  Kementerian Sosial.

Menurut Budhiarta, dengan integrasi variabel SDGs yang lebih lengkap, tentunya akan menghasilkan data yang lebih akurat dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat. Termasuk dalam membantu perencanaan pembangunan dan mengetahui respon publik akan pelayanan pemerintah.

Sementara Menteri Desa-PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya siap mendukung untuk terwujudnya program Jembrana satu data itu. Menurutnya, landasan setiap kebijakan harus berbasis data sehingga  tepat sasaran. "Kesesuaian data tidak hanya berlaku untuk hal-hal besar saja. Tapi juga  hal-hal kecil harus dimulai dari pengumpulan dan penggunaan  data yang tepat," ucapnya.

Terkait dengan adanya usulan penggunaan Dana Desa untuk mendukung program Jembrana satu data itu, kata Halim Iskandar, juga siap mendukung. Dirinya pun menyebutkan jika desa sebenarnya perlu memiliki data yang akurat. Sehingga dalam membangun desa termasuk untuk penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa bisa lebih terarah. "Ini yang kita sempurnakan. Jadi perencanaan pembangunan di desa mesti  berdasarkan  data. Itu penting  untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan di desa sehingga selain tepat sasaran, juga bermanfaat bagi masyarakatnya," ujar Halim Iskandar.

Menurut Hakim Iskandar, penggunaan Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa tersebut sehingga output pemanfaatan Dana Desa itu jelas dan terukur. Misalnya untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). "Silahkan pergunakan Dana Desa sepanjang   berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Jadi itu kata kuncinya, dan pembangunan bisa bermanfaat dan  berkelanjutan. Saya sepakat dengan gagasan Jembrana dan akan lakukan pendampingan. Untuk payung hukum akan kita telaah lagi bersama Sekjen. Terpenting, Dana Desa digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat  dan pembangunan desa," ujarnya. *ode