Merasa Dihambat Urus Sertifikat Hak Milik Tanah Teba, Warga Desa Pejeng Geram
Polres Gianyar
Kejaksaan Negeri Gianyar
Kantor Bupati Gianyar
Desa Adat Jero Kuta Pejeng
Desa Pejeng
Kecamatan Tampaksiring
Sertifikat Hak Milik
Tanah Teba
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
GIANYAR, NusaBali.com – Meskipun polemik sertifikasi tanah teba melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Adat Jro Kuta, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring telah didamaikan Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra pada 22 Oktober 2021, ternyata keinginan krama mensertifikatkan tanah Teba tak berjalan mulus.
Krama lagi-lagi merasa dihambat karena tidak mendapat tanda tangan dari perbekel. Selain tidak dapat tanda tangan dari perbekel sebelumnya, Tjokorda Kusuma Yuda, yang pilih mengundurkan diri, kini Penjabat Sementara (Pjs) Perbekel Pejeng I Kadek Ari Juliawan hingga masa jabatannya berakhir Senin (31/1/2022) menolak menandatangani surat permohonan mereka.
Penolakan tanda tangan ini disampaikan secara tertulis melalui telaahan staf perihal hasil verifikasi 88 berkas masyarakat yang keberatan.
Atas kondisi ini sejumlah Krama/warga masadu ke Kantor Bupati Gianyar, lanjut Polres Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga ke kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Gianyar, Senin (31/1/2022) dari pagi hingga sore.
Perwakilan krama, I Ketut Sudiarta, didampingi beberapa warga mengatakan kedatangannya ke berbagai instansi ini untuk mengadu terkait permohonan sertifikat tanah Teba. "Kami rasa permohonan sertifikat kami dihambat di perbekel. Pjs nya Kamis lalu mengeluarkan surat terkait alasan penolakan permohonan kami. Makanya kami masadu hari ini," jelasnya.
Hanya saja, warga belum berhasil bertemu dengan pucuk pimpinan di masing-masing instansi. "Bupati belum bisa ditemui. Kami diterima oleh Kabag Hukum, langsung Pjs Pejeng ditelepon dan langsung datang. Kabag Hukum menyarankan agar Pjs tanda tangan berkas warga, namun ini semua kembali tegantung Pjs. Pjs menyetujui tanda tangan, namun saran Pjs, warga ke BPN dulu memastikan apakah blangko bisa diproses tanda tangan. Tapi setelah ke BPN, warga disarankan ketemu lagi Pjs. Ini kayak dipingpong," ungkap Ketut Sudiarta kesal.
Tak berhenti sampai di kantor Bupati dan BPN, warga juga mendatangi Polres Gianyar. "Kami konsultasi terkait kelanjutan P21. Surat terkait kelanjutan P21 sudah diterima oleh staf di Polres dan juga surat tambahan pengaduan terkait dengan Pjs Perbekel Pejeng yang tidak mau tanda tangan. Kami diterima Wakapolres Kompol Nyoman Wirajaya, beliau menyarankan kami menunggu PAW terpilih, baru menentukan sikap," jelasnya.
Selanjutnya krama menuju Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar untuk menyerahkan surat saja. "Kami menyerahkan surat terkait kelanjutan P21," jelasnya.
Selain itu warga juga sempat berusaha menghubungi Pjs Perbekel Pejeng untuk bertemu dan minta tanda tangan, namun gagal. "Nggak diangkat teleponnya. setelah itu perwakilan kami ke kantor Bupati lagi, untuk menginformasikan semua kegiatan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Namun Pak Bupati tidak ada, Pak Sekda juga tidak ada. Adapula warga yang mengecek Pjs di kantor desa, namun tidak ada di kantor," terangnya.
Sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk menemui Kepala Dinas PMD Gianyar Ngakan Ngurah Adi. Kedatangan warga guna mempertanyakan kinerja Pjs Perbekel Pejeng. "Sekaligus minta bantuan Kepala Dinas PMD untuk menghubungi Pjs Pejeng agar mau bertemu warga yang mencari tanda tangan, namun telepon dari kepala dinas tidak diangkat pula," jelas Gede Julius.
Meskipun menghadapi beragam hambatan, warga akan terus berjuang sampai hak atas tanahnya didapat.
Untuk diketahui isi telaahan staf Pjs Perbekel Pejeng nomor 140/5/DP/I/2022 yang ditujukan kepada Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra tanggal 21 Januari 2021 berisi pokok persoalan, faktor dan data yang berpengaruh, analisis dan kesimpulan.
Pada bagian kesimpulan, Pjs Perbekel menyarankan agar warga pemohon melengkapi terlebih dahulu surat keterangan dari Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng bahwa tanah yang dimohonkan tersebut bukan objek tanah yang dikuasai oleh desa adat. *nvi
Komentar