Mendagri Panggil Koster dengan Sebutan 'Bli Gub'
DPRD Bali Minta Kegiatan Tidak Numpuk di Nusa Dua, tapi Disebar
DENPASAR, NusaBali
Bali terus mendapatkan berkah berupa suntikan kegiatan nasional dan internasional dari pemerintah di masa pandemi Covid-19.
Kali ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian kembali boyong pejabat pusat dan dari berbagai daerah se-Indonesia untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022. Saat membuka resmi kegiatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian panggil Gubernur Koster dengan sebutan ‘Bli Gub’.
Kegiatan Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tahun 2022 ini dibuka langsung Mengadri Tito Karnavian di Grand Hyatt Bali, Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Selasa (8/2) sore. Kegiatan tersebut diikuti Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Acara pembukaan Rakornas Dukcapil se-Indonesia sore itu dihadiri pula Gubernur Bali, Wayan Koster, selaku tuan rumah. Di hadapan Gubernur Koster, Mendagri Tito Karnavian terang-terangan mengatakan pusat sangat konsisten mendukung ekonomi Bali agar cepat pulih, karena pariwisata Bali paling terdampak pandemi Covid-19.
"Bli Gub (cara Tito Karnavian memanggil Gubernur Koster, Red) ini sangat aktif berdiskusi dan komunikasi dengan saya. Saya biasa memanggil Bli Gub, karena itu kita sangat mendukung pemulihan ekonomi Bali," ujar Tito Karnavian.
Menurut Tito Karnavian, acara Rakornas Dukcapil Tahun 2022 yang bertema ‘SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital dalam Genggaman’ itu akan digelar di Nusa Dua sampai 10 Februari 2022. Rakornas Dukcapil digelar secara luring dan daring sebagai menerapan protokol kesehatan. "Jadi Bli Gub sekarang agak sibuk menemani kita di Bali," ujar mantan Kapolri ini.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata dan pajak daerah), Ida Gede Komang Kresna Budi, memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang memboyong kegiatan nasional ke Pulau Dewata. Pasalnya, hanya dengan kebijakan ini bisa lebih cepat memulihkan pariwisata Bali, walaupun tidak maksimal.
"Kami sangat apresiasi pemerintah pusat yang peduli dengan Bali. Karena selama ini Bali mengandalkan sektor pariwisata. Dengan kegiatan pejabat dibawa ke Bali ini, perekonomian Bali bisa menggeliat, walaupun belum banyak dampaknya," ujar Kresna Budi.
Hanya saja, Kresna Budi mendorong pemerintah pusat agar menyebar pelaksanaan kegiatan pejabat ke kawasan wisata lainnya di Bali, sehingga tidak menumpuk hanya di Nusa Dua. Kalau semuanya numpuk di Nusa Dua, pengusaha lokal tidak kecipratan rezeki. Masalahnya, pemilik hotel-hotel di Nusa Dua masih didominasi pengusaha nasional.
"Kalau bisa, kegiatan pejabat pusat diu Bali juga dibawa ke kawasan Kuta (Kecamatan Kuta, Badung), kawasan Sanur (Kecamatan Denpasar Selatan), dan kawasan Ubud (Kecamatan Ubud, Gianyar). Dengan begitu, pengusaha lokal dapat juga dampak kegiatan yang dibawa ke Bali ini," jelas politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
Kresna Budi menegaskan, kalau demi alasan kesehatan, sehingga kegiatan dipusatkan di Nusa Dua, masih bisa dimaklumi. "Tapi tolong, kalau kondisi sudah pulih, bagi-bagi ke kawasan lainnya di Bali. Sebab, pariwisata Bali tidak hanya di Bali Selatan," tegas Kresna Budi.
Kresna Budi mengatakan, saat ini Bali sangat siap dengan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19. Hotel di Bali juga banyak yang bisa digunakan untuk karantina.
"Intinya, Bali sekarang sudah sangat siap menerima wisatawan. Hotel karantina juga sangat siap. Walaupun kasus positif Covid-19 naik, yang penting Prokes. Apalagi Bali juga memiliki tingkat vaksinasi yang melebihi 100 persen. Bahkan, sekarang sudah mau booster," papar politisi yang juga menjabat Ketua DPD II Golkar Buleleng ini. *nat
Komentar