Kapolda hingga Kakanwil BPN Terima 'Kerthi Bali Sewaka Nugraha'
Berkontribusi dalam Membangun Bali, Terutama Penanganan Pandemi Covid-19
Selain Kapolda Bali dan Kakanwil BPN Bali, pimpinan lembaga vertikal yang juga diberikan anugerah ‘Kerthi Bali Sewaka Nugraha’ oleh Gubernur Wayan Koster adalah Danrem 163/Wirasatya, Kajati Bali, Kepala BIN Daerah Bali, dan Kakanwil Kemenkum HAM Bali.
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali men ganugerahkan penghargaan ‘Kerthi Bali Sewaka Nugraha’ kepada enam pimpinan lembaga negara wilayah Bali, sebagai apresiasi atas kontribusi dan pengabdian mereka dalam membangun Bali, terutama terkait penanganan pandemi Covid-19. Termasuk di antara mereka adalah Kapolda Bali Irjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra SH MSi dan Komandan Resor Militer (Danrem) 163/Wirasatya, Brigjen TNI Husein Sagaf SH.
Sedangkan empat pimpinan lembaga vertikal lainnya yang juga mendapat anugerah ‘Kerthi Bali Sewaka Nugraha’, masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Ade T Sutiawarman, Kepala BIN Daerah Bali Brigjen Pol Hadi Purnomo SH MH, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bali Jamaruli Manihuruk SH MH MM, dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali Ketut Mangku APtnh SH MH.
Anugerah ‘Kerthi Bali Sewaka Nugraha’ tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam seremoni di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali (Art Ceenter Denpasar), Sabtu (13/2) malam. Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan penghargaan ini diberikan atas kontribusi para pimpinan lembaga negara yang sangat luar biasa bagi masyarakat Bali, daerah, dan Pemprov Bali, terutama dalam membantu pencapaian visi pembangunan ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
Selain itu, dalam 2 tahun terakhir mereka ikut bekerja keras menangani pandemi Covid-19, yang menguras cukup banyak tenaga dan pikiran. Menurut Dewa Indra, penghargaan serupa pada kesempatan pertama sudah diberikan kepada Pangdam IX/Udayana (waktu itu) Mayjen TNI Maruli Simanjuntak saat pisah sambut dengan Pangdam IX/Udayana yang baru, dua pekan lalu.
“Sekarang penghargaan diberikan kepada Kapolda Bali, Kajati Bali, Danrem 163/Wirasatya, Kepala BIN Daerah Bali, Kakanwil Kemenkum HAM Bali, hingga Kakanwil BPN Provinsi Bali. Dalam konteks lain, pemberian penghargaan ini juga karena pelayanan dan pengabdian bidang lainnya yang tak kalah penting,” ujar birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng ini.
Sementara, Gubernur Wayan Koster menjelaskan selama ini penghargaan dari Gubernur Bali biasanya diberikan kepada kelompak-kelompok masyarakat seperti seniman, bidang olahraga, dan bidang lainnya. Namun, pimpinan instansi vertikal juga sepantasnya mendapat penghargaan atas kontribusi terbaiknya dalam membangun Bali. Penghargaan ini tentunya dengan penilaian-penilaian yang dilakukan dengan parameter yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Menurut penilaian saya, para pimpinan lembaga ini telah melakukan sesuatu yang terbaik, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. Saya memikirkan bahwa membangun Bali tidak hanya diselenggarakan oleh Pemprov Bali, Pemkab/Pemkot, desa, hingga masyarakat, tetapi juga penyelenggara negara yang masuk dalam instansi vertikal,” tandas Gubernur Koster.
Gubernur Koster membeberkan sejumlah kontribusi pimpinan instasi vertikal tersebut. Pertama, dalam penanganan Covid-19 yang sudah berjalan selama 2 tahun sejak Maret 2020, sinergi antara Pemprov Bali dan para pimpinan ini terjalin kuat sehingga mampu menangani wabah dengan baik.
“Tanpa adanya kerjasama, sinergi, kolaborasi yang baik, tidak mungkin saya sebagai gubernur dapat mengelola pandemi Covid-19 ini dengan baik. Atas sinergi ini, Bali bahkan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat atas penanganan pandemi Covid-19 yang sangat baik. Penghargaan itu saya terima dan sudah selayaknya diterima oleh semua pihak yang saya ajak bekerja dalam menangani Covid-19 ini,” terang Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Di luar urusan penanganan pandemi Covid-19, kata Koster, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada Kakanwil BPN Provinsi Bali. Ini mengingat penanganan pembebasan lahan yang sangat krusial dan hampir mustahil di Bali, dapat diselesaikan dengan baik. Gubernur Koster mencontohkan pembebasan lahan untuk pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Besakih, pembebasan lahan yang rumit, luas, dan penuh konflik untuk pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, serta pembebasan lahan dalam konteks reforma agraria di Desa Sumber-klampok (Kecamatan Gerokgak, Buleleng).
“Pembebasan lahan di Desa Sumberklampok merupakan satu-satunya reforma agraria di Indonesia yang selesai dengan sangat mulus. Luas lahan mencapai 612 hektare. Di daerah lain, pembebasan lahan penuh konflik dan berlarut-larut. Itulah sebabnya saya merasa perlu memberikan penghargaan (kepada Kakanwil BPN Bali, Red),” terang politisi senior asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang sempat tiga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini. *ind
Sedangkan empat pimpinan lembaga vertikal lainnya yang juga mendapat anugerah ‘Kerthi Bali Sewaka Nugraha’, masing-masing Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Ade T Sutiawarman, Kepala BIN Daerah Bali Brigjen Pol Hadi Purnomo SH MH, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bali Jamaruli Manihuruk SH MH MM, dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali Ketut Mangku APtnh SH MH.
Anugerah ‘Kerthi Bali Sewaka Nugraha’ tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam seremoni di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali (Art Ceenter Denpasar), Sabtu (13/2) malam. Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan penghargaan ini diberikan atas kontribusi para pimpinan lembaga negara yang sangat luar biasa bagi masyarakat Bali, daerah, dan Pemprov Bali, terutama dalam membantu pencapaian visi pembangunan ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
Selain itu, dalam 2 tahun terakhir mereka ikut bekerja keras menangani pandemi Covid-19, yang menguras cukup banyak tenaga dan pikiran. Menurut Dewa Indra, penghargaan serupa pada kesempatan pertama sudah diberikan kepada Pangdam IX/Udayana (waktu itu) Mayjen TNI Maruli Simanjuntak saat pisah sambut dengan Pangdam IX/Udayana yang baru, dua pekan lalu.
“Sekarang penghargaan diberikan kepada Kapolda Bali, Kajati Bali, Danrem 163/Wirasatya, Kepala BIN Daerah Bali, Kakanwil Kemenkum HAM Bali, hingga Kakanwil BPN Provinsi Bali. Dalam konteks lain, pemberian penghargaan ini juga karena pelayanan dan pengabdian bidang lainnya yang tak kalah penting,” ujar birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng ini.
Sementara, Gubernur Wayan Koster menjelaskan selama ini penghargaan dari Gubernur Bali biasanya diberikan kepada kelompak-kelompok masyarakat seperti seniman, bidang olahraga, dan bidang lainnya. Namun, pimpinan instansi vertikal juga sepantasnya mendapat penghargaan atas kontribusi terbaiknya dalam membangun Bali. Penghargaan ini tentunya dengan penilaian-penilaian yang dilakukan dengan parameter yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Menurut penilaian saya, para pimpinan lembaga ini telah melakukan sesuatu yang terbaik, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. Saya memikirkan bahwa membangun Bali tidak hanya diselenggarakan oleh Pemprov Bali, Pemkab/Pemkot, desa, hingga masyarakat, tetapi juga penyelenggara negara yang masuk dalam instansi vertikal,” tandas Gubernur Koster.
Gubernur Koster membeberkan sejumlah kontribusi pimpinan instasi vertikal tersebut. Pertama, dalam penanganan Covid-19 yang sudah berjalan selama 2 tahun sejak Maret 2020, sinergi antara Pemprov Bali dan para pimpinan ini terjalin kuat sehingga mampu menangani wabah dengan baik.
“Tanpa adanya kerjasama, sinergi, kolaborasi yang baik, tidak mungkin saya sebagai gubernur dapat mengelola pandemi Covid-19 ini dengan baik. Atas sinergi ini, Bali bahkan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat atas penanganan pandemi Covid-19 yang sangat baik. Penghargaan itu saya terima dan sudah selayaknya diterima oleh semua pihak yang saya ajak bekerja dalam menangani Covid-19 ini,” terang Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Di luar urusan penanganan pandemi Covid-19, kata Koster, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada Kakanwil BPN Provinsi Bali. Ini mengingat penanganan pembebasan lahan yang sangat krusial dan hampir mustahil di Bali, dapat diselesaikan dengan baik. Gubernur Koster mencontohkan pembebasan lahan untuk pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Besakih, pembebasan lahan yang rumit, luas, dan penuh konflik untuk pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, serta pembebasan lahan dalam konteks reforma agraria di Desa Sumber-klampok (Kecamatan Gerokgak, Buleleng).
“Pembebasan lahan di Desa Sumberklampok merupakan satu-satunya reforma agraria di Indonesia yang selesai dengan sangat mulus. Luas lahan mencapai 612 hektare. Di daerah lain, pembebasan lahan penuh konflik dan berlarut-larut. Itulah sebabnya saya merasa perlu memberikan penghargaan (kepada Kakanwil BPN Bali, Red),” terang politisi senior asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang sempat tiga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini. *ind
Komentar