Penguatan Sektor UMKM Masuk Dalam Musrenbang Kutsel
MANGUPURA, NusaBali
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2023 di Kecamatan Kuta Selatan (Kutsel) dilaksanakan secara terpusat melalui tatap muka dan virtual.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan pada Senin (14/2) lalu itu penguatan sektor UMKM menjadi salah satu prioritas yang diajukan. Diharapkan ke depannya, sektor tersebut tetap bisa hidup dan berkembang meski di tengah pandemi.
Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta, mengatakan musrenbang terlaksana setelah sebelumnya melaksanakan dua kali pra musrenbang yang digelar di Kantor Camat Kutsel. Menurutnya, penguatan UMKM ini berbanding lurus dengan ekonomi pasca pandemi. “Kami meyakini, sektor UMKM ini lah yang nantinya akan menunjang sektor-sektor lainnya,” kata Gede Arta, Rabu (16/2).
Diuraikan Gede Arta, penguatan UMKM yang diusulkan itu terdiri dari berbagai macam bentuk. Salah satunya yakni berupa gelaran pelatihan-pelatihan, sebagai wujud penguatan sumber daya manusia (SDM). Penguatan sektor UMKM ini sekaligus kaitan dengan percepatan pemulihan ekonomi. “Sektor ini kami harap bisa terus tumbuh dan berkembang, meskipun ketika pariwisata nantinya telah pulih. Dengan begitu, maka akan dapat juga membuka lapangan pekerjaan baru,” harap Gede Arta.
Gede Arta juga mengungkapkan pada massa pandemi ini ada banyak UMKM yang lahir di wilayah Kutsel. Tidak dipungkiri, tidak sedikit di antaranya sesungguhnya merupakan para pekerja pariwisata. Mereka cenderung memasarkan produk secara online. “Dengan adanya UMKM ini, tentu menjadi suatu yang sangat baik, sehingga kita ingin mendorong agar bisa tetap eksis ke depannya. Hal ini karena dari perkiraan, pada saat ini jumlah UMKM di wilayah Kutsel sudah mencapai angka ribuan,” katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi, awalnya dari desa/kelurahan se-Kutsel total terdapat 397 usulan. Namun, kemudian dikerucutkan menjadi 13 usulan untuk kelompok perekonomian dan sumber daya manusia, 27 usulan kelompok infrastruktur dan kewilayahan, serta 21 usulan kelompok pemerintahan dan pengembangan manusia. *dar
1
Komentar