Ombudsman RI Awasi Penyusunan Anggaran Pemilu
DENPASAR, NusaBali
Penyusunan anggaran Pemilu Serentak 2024 akan menjadi fokus pengawasan Ombudsman RI. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Al Khattab mengatakan anggaran pemilu yang dirancang KPU Bali dan Bawaslu Bali untuk Pemilu Serentak 2024 mendatang adalah anggaran publik yang harus transparan dan jujur adil (jurdil) untuk kepentingan pesta demokrasi di Bali.
Umar menegaskan KPU Bali dan Bawaslu Bali sudah mulai merancang angka-angka untuk anggaran penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. "Dari sekarang sudah mulai dirancang anggarannya. Kami akan kawal supaya bisa dipakai menjadi anggaran penyelenggaraan pemilu yang transparan dan jujur adil. Ini kan anggaran publik yang harus diperhatikan penyelenggara," ujar Umar ditemui NusaBali saat memantau seleksi jabatan Eselon II Pemprov Bali di Kantor BKDPSDM Provinsi Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar, Jumat (18/2) pagi.
Umar menegaskan, jajaran KPU dan Bawaslu diharapkan membuat skema-skema yang benar-benar membawa arah pemilu yang berkualitas. Menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tanpa ada pelanggaran prosedur. "Mereka juga harus membuat skema-skema pengawasan yang bisa menciptakan pemilu ini berjalan dengan baik, menghasilkan pemimpin yang prosedural. Tidak ada pelanggaran dalam Pileg/Pilpres maupun Pilkada," beber alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini.
Umar menegaskan selain menyiapkan anggaran, KPU Bali dan Bawaslu Bali juga sudah harus menyiapkan perangkat adhoc di kabupaten/kota, supaya pemilu terkawal dengan baik. Tidak ada kecurangan dalam pelaksanaannya. "Kita juga berharap KPU dan Bawaslu menyiapkan perangkat-perangkat, siapa pengawas pemilu di TPS (tempat pemungutan suara), KPU menyiapkan perangkat pemilu seperti kotak suara dengan skema-skema berjalan dengan baik tentunya. Jadi semua sudah disiapkan sejak sekarang," ujar pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Umar menegaskan Ombudsman RI akan melakukan pengawasan secara substansi pelaksanaan pemilu serentak 2024. Misalnya, dalam pengawasannya nanti, Ombudsman RI fokus akan pantau tindakan dan peran Bawaslu ketika mengawasi jalannya kampanye. "Artinya Bawaslu Bali nanti dalam perannya sudah berjalan atau tidak? Kalau ada pelanggaran substansi kampanye apakah sudah ada tindakan yang sesuai aturan? Kita awasi Bawaslu untuk dipastikan Bawaslu menjalankan fungsinya," tegas Umar. *nat
Komentar