Pastika Dapat Dukungan Penuh Soal Kelola Sampah
Tidak segawat yang dibayangkan sebelumnya, rapat kerja antara Gubernur Made Mangku Pastika dan DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (28/2), ternyata berlangsung adem.
Didahului Lobi-lobi, Rapat Kerja Gubernur dan Dewan Jadi Adem
DENPASAR, NusaBali
Dalam raker yang disebut-sebut diawali dengan lobi-lobi untuk meredam gejolak itu, Gubernur Pastika justru mendapat dukungan dari DPRD Bali untuk mengelola sampah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Suwung, Denpasar Selatan secara mandiri.
Suasana adem dan teduh dalam raker kemarijn sudah terlihat sejak Gubernur Pastika yang disambut sejumlah Pimpinan Dewan yang dikomandoi Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, saat masuk ruangan. “Kita ingin selesaikan masalah-masalah di Bali dengan baik untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Dewan, Adi Wiryatama saat membuka raker dengan Gubernur kemarin.
“Masalah lingkungan terutama sampah dan persoalan infrastruktur saya dengar, menjadi persoalan urgen. Kita ingin supaya masalah ini selesai,” lanjut politisi senior PDIP yang mantanh Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2004-2010) ini.
Selanjutnya, Adi Wiryatama menyerahkan supaya tanya jawab dalam raker dipandu Wakil Ketua DPRD Bbali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry. Beberapa pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD Bali untuk Gubernur Pastika yang semula diperkirakan akan tajam, ternyata tidak terlalu menyentak.
Sumber NusaBali menyebutkan, ada beberapa faktor terkait teduhnya suasana raker Gubernur dan Dewan kemarin. Selain sejumlah pentolan DPRD Bali yang selama ini dikenal vokal tidak hadir dalam raker kemarin, juga sudah ada komunikasi antara pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif. “Sudah ada komunikasi dan lobi-lobi sebelumnya. Rapat kerja juga cepat, selesai di tingkat pimpinan,” katanya.
Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana, yang biasanya tampil menyuarakan aspirasi partainya, kemarin tidak datang dalam raker Gubernur dan Dewan. Dalam raker kemarin, sejumlah anggota Dewan tampil mewakili komisi masing-masing. Ada tiga Panitia Khusus (Pansus) Ranperda DPRD Bali yang melaporkan kinerjanya di raker kemarin.
Pertama, Pansus Ranperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang diketuai I Nyoman Adnyana dari Fraksi PDIP DPRD Bali. Kedua, Pansus Ranperda Retrebusi yang diketuai I Ketut Suwandhi dari Fraksi Golkar. Ketiga, Pansus Ranperda LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang diketuai I Nyoman Parta dari Fraksi PDIP.
Yang menjadi poin pembahasan dengan memakan waktu lama dalam raket kemarin adalah masalah lingkungan khususnya sampah. Gubernur Pastika mendapatkan dukungan para anggota Dewan soal penanganan sampah di TPA Suwung. Menurut Pastika, sudah banyak investor yang melirik dan datang ke Pemprov Bali untuk penanganan sampah di Suwung.
“Namun masalahnya, investor tidak berani mengambil pengelolaan sampah tersebut, karena hitung-hitungan bisnis nggak masuk. Sampah di Suwung Kauh hendak diolah untuk menghasilkan listrik yang bisa dijual ke PLN. Tapi, dari hitungan bisnis mereka, nggak masuk. Sebab, hasil penjualan pengolahan sampah menjadi listrik harganya sangat murah,” beber Pastika dalam raker kemarin.
Solusinya, kata Pastika, Pemprov Bali bisa mengelola sendiri sampan di TPA Suwung. Di samping Pemprov Bali memang punya kewenangan berdasarkan payung hukum, Pemprov Bali juga bisa memiliki usaha baru yang dalam 20 tahun ke depan bisa menghasilnya triliunan rupiah.
“Sekarang modal yang diperlukan Pemprov Bali sekitar Rp 1,3 triliun untuk mesin, kemudian bangunan pengolahan sampah. Biaya operasional bisa dibiayai dengan membe-rlakukan tipping fee (biaya pengelolaan sampah) bagi yang membuang sampah ke TPA Suwung. Soal harga, nanti bisa dibicarakan dengan PLN. Hitung-hitungan kita, dalam jangka waktu 5 tahun sudah balik modal, dan 15 tahun berikutnya menjadi income kita,” tegas Pastika.
Hanya saja, kata Pastika, kalau membangun pengelolaan sampah di TPA Suwung, bermasalah dengan Perda RTRW dan ketinggian bangunan. Pasalnya, bangunan untuk pengelolaan sampah memerlukan batas ketinggian hingga 50 meter. Sementara tower pengolahan ketinggiannya bisa mencapai 80 meter. “Sedangkan di Bali, tidak boleh membangun lebih dari 15 meter. Nah ini masalah lagi. Kalau bisa diatur khusus soal sampah di Suwung, maka pembangunannya bisa jalan. Soal ketinggian bangunan bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan, karena terkait dengan keselamatan penerbangan,” jelas Gubernur yang mantan Kapolda Bali ini.
Atas paparan Gubernur Pastika, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Gede Kusumaputra, mengingatkan jangan hitung untung-rugi dulu. “Ini masalah lingkungan. Jangan hitung untung rugi dulu, kami dukung ide Pemprov Bali (terkait pengelolaan sampah TPA Suwung, Red),” sergah politisi PDIP asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sedangkan anggota Fraksi Panca Bayu dari NasDem, Nyoman Tirtawan, mengatakan penanganan sampah sudah ‘daraurat’ bagi Bali. “Karena sampah identik dengan lingkungan. Pariwisata adalah terkait lingkungan. Masalah sampah ini sudah menjadi persoalan besar dan darurat bagi Bali. Makanya, kami dukung Pemprov Bali untuk melakukan pengelolaan sendiri,” tegas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Paparan senada juga disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, terkait pengelolaan sampah. Rawan Atmaja ingin adanya pengelolaan sampah secara profesional. “Termasuk sampah medis di sejumlah rumah sakit supaya tertangani Pak Gubernur, segera-lah wujudkan ini,’ kata politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sedangkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Nengah Tamba, juga mendukung sepenuhnya ide pengelolaan sampah secara mandiri oleh Pemprov Bali. Namun, dia mengingatkan Pemprov Bali perlu mewujudkan pembangunan infrastruktur lainnya di Bali. Di antaranya, proyek short cut (jalan pintas) jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul dan pembangunan Bandara Internasional di Buleleng. “Jangan lupakan pembangunan yang berimbang ini untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali,” tegas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini. * nat
DENPASAR, NusaBali
Dalam raker yang disebut-sebut diawali dengan lobi-lobi untuk meredam gejolak itu, Gubernur Pastika justru mendapat dukungan dari DPRD Bali untuk mengelola sampah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Suwung, Denpasar Selatan secara mandiri.
Suasana adem dan teduh dalam raker kemarijn sudah terlihat sejak Gubernur Pastika yang disambut sejumlah Pimpinan Dewan yang dikomandoi Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, saat masuk ruangan. “Kita ingin selesaikan masalah-masalah di Bali dengan baik untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Dewan, Adi Wiryatama saat membuka raker dengan Gubernur kemarin.
“Masalah lingkungan terutama sampah dan persoalan infrastruktur saya dengar, menjadi persoalan urgen. Kita ingin supaya masalah ini selesai,” lanjut politisi senior PDIP yang mantanh Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2004-2010) ini.
Selanjutnya, Adi Wiryatama menyerahkan supaya tanya jawab dalam raker dipandu Wakil Ketua DPRD Bbali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry. Beberapa pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD Bali untuk Gubernur Pastika yang semula diperkirakan akan tajam, ternyata tidak terlalu menyentak.
Sumber NusaBali menyebutkan, ada beberapa faktor terkait teduhnya suasana raker Gubernur dan Dewan kemarin. Selain sejumlah pentolan DPRD Bali yang selama ini dikenal vokal tidak hadir dalam raker kemarin, juga sudah ada komunikasi antara pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif. “Sudah ada komunikasi dan lobi-lobi sebelumnya. Rapat kerja juga cepat, selesai di tingkat pimpinan,” katanya.
Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana, yang biasanya tampil menyuarakan aspirasi partainya, kemarin tidak datang dalam raker Gubernur dan Dewan. Dalam raker kemarin, sejumlah anggota Dewan tampil mewakili komisi masing-masing. Ada tiga Panitia Khusus (Pansus) Ranperda DPRD Bali yang melaporkan kinerjanya di raker kemarin.
Pertama, Pansus Ranperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang diketuai I Nyoman Adnyana dari Fraksi PDIP DPRD Bali. Kedua, Pansus Ranperda Retrebusi yang diketuai I Ketut Suwandhi dari Fraksi Golkar. Ketiga, Pansus Ranperda LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang diketuai I Nyoman Parta dari Fraksi PDIP.
Yang menjadi poin pembahasan dengan memakan waktu lama dalam raket kemarin adalah masalah lingkungan khususnya sampah. Gubernur Pastika mendapatkan dukungan para anggota Dewan soal penanganan sampah di TPA Suwung. Menurut Pastika, sudah banyak investor yang melirik dan datang ke Pemprov Bali untuk penanganan sampah di Suwung.
“Namun masalahnya, investor tidak berani mengambil pengelolaan sampah tersebut, karena hitung-hitungan bisnis nggak masuk. Sampah di Suwung Kauh hendak diolah untuk menghasilkan listrik yang bisa dijual ke PLN. Tapi, dari hitungan bisnis mereka, nggak masuk. Sebab, hasil penjualan pengolahan sampah menjadi listrik harganya sangat murah,” beber Pastika dalam raker kemarin.
Solusinya, kata Pastika, Pemprov Bali bisa mengelola sendiri sampan di TPA Suwung. Di samping Pemprov Bali memang punya kewenangan berdasarkan payung hukum, Pemprov Bali juga bisa memiliki usaha baru yang dalam 20 tahun ke depan bisa menghasilnya triliunan rupiah.
“Sekarang modal yang diperlukan Pemprov Bali sekitar Rp 1,3 triliun untuk mesin, kemudian bangunan pengolahan sampah. Biaya operasional bisa dibiayai dengan membe-rlakukan tipping fee (biaya pengelolaan sampah) bagi yang membuang sampah ke TPA Suwung. Soal harga, nanti bisa dibicarakan dengan PLN. Hitung-hitungan kita, dalam jangka waktu 5 tahun sudah balik modal, dan 15 tahun berikutnya menjadi income kita,” tegas Pastika.
Hanya saja, kata Pastika, kalau membangun pengelolaan sampah di TPA Suwung, bermasalah dengan Perda RTRW dan ketinggian bangunan. Pasalnya, bangunan untuk pengelolaan sampah memerlukan batas ketinggian hingga 50 meter. Sementara tower pengolahan ketinggiannya bisa mencapai 80 meter. “Sedangkan di Bali, tidak boleh membangun lebih dari 15 meter. Nah ini masalah lagi. Kalau bisa diatur khusus soal sampah di Suwung, maka pembangunannya bisa jalan. Soal ketinggian bangunan bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan, karena terkait dengan keselamatan penerbangan,” jelas Gubernur yang mantan Kapolda Bali ini.
Atas paparan Gubernur Pastika, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Gede Kusumaputra, mengingatkan jangan hitung untung-rugi dulu. “Ini masalah lingkungan. Jangan hitung untung rugi dulu, kami dukung ide Pemprov Bali (terkait pengelolaan sampah TPA Suwung, Red),” sergah politisi PDIP asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sedangkan anggota Fraksi Panca Bayu dari NasDem, Nyoman Tirtawan, mengatakan penanganan sampah sudah ‘daraurat’ bagi Bali. “Karena sampah identik dengan lingkungan. Pariwisata adalah terkait lingkungan. Masalah sampah ini sudah menjadi persoalan besar dan darurat bagi Bali. Makanya, kami dukung Pemprov Bali untuk melakukan pengelolaan sendiri,” tegas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Paparan senada juga disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, terkait pengelolaan sampah. Rawan Atmaja ingin adanya pengelolaan sampah secara profesional. “Termasuk sampah medis di sejumlah rumah sakit supaya tertangani Pak Gubernur, segera-lah wujudkan ini,’ kata politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sedangkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Nengah Tamba, juga mendukung sepenuhnya ide pengelolaan sampah secara mandiri oleh Pemprov Bali. Namun, dia mengingatkan Pemprov Bali perlu mewujudkan pembangunan infrastruktur lainnya di Bali. Di antaranya, proyek short cut (jalan pintas) jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul dan pembangunan Bandara Internasional di Buleleng. “Jangan lupakan pembangunan yang berimbang ini untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali,” tegas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini. * nat
Komentar