Ketua DPR Usul IKN Diapit Mabes TNI dan Mabes Polri

Tujuannya, untuk memudahkan koordinasi antara Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri. Usulan tersebut disampaikan Puan Maharani saat memberikan pembekalan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3). Puan Maharani menyebutkan, pada 16 Februari 2022 lalu dirinya sempat ke lokasi yang akan dibangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur, sebagai bentuk pengawalan legislatif setelah UU IKN resmi disahkan DPR RI.

“Saat mendapat pemaparan lokasi Istana Negara, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya, saya tanya Mabes TNI dan Mabes Polri ada di mana?” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa kemarin.

Menurut Puan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hadir saat itu menjelaskan bahwa Mabes TNI berada di sisi depan Istana Negara. Namun, Mabes Polri posisinya berada di bagian bawah Istana Negara dan Mabes TNI. Seharusnya, kata Puan, lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri dalam posisi sejajar.

Puan juga menyarankan lokasi kedua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut sebaiknya berdekatan dengan Istana Negara. “Pendapat saya, harusnya berdekatan, posisi Mabes TNI dan Mabes Polri mengapit Istana Negara, sehingga ketika koordinasi dan jika perlu BKO, menjadi mudah,” tandas Srikandi PDIP ini.

Posisi Mabes TNI dan Mabes Polri yang berdekatan, kata Puan, akan mengoptimalkan sinergitas kedua institusi ini. Sebab, bila lokasinya terpisah cukup jauh, koordinasi antara TNI dan Polri akan gampang terkendala. Jika lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri jauh dari Istana Negara, praktis akan sama seperti kondisi di Jakarta saat ini, yang mana Mabes TNI berada di Jakarta Timur, sementara Mabes Polri di Jakarta Selatan.

Puan menegaskan, lokasi Mabes TNI dan Mabes Polri saat ini sangat jauh dari Istana Negara yang berada di Jakarta Pusat. "Artinya, jika Presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri, baru bisa datang dalam 10 menit. Seharusnya, kalau bisa, tinggal jalan kaki,” dalih Puan.

Bukan hanya itu, Puan juga menyoroti perlunya Pangkalan Udara TNI di dekat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Sebab, berdasarkan rencana, bandara untuk kawasan IKN akan memanfaatkan Bandara Sepinggan Balikpapan. Sedangkan airport dekat Istana Negara untuk VIP.

"Menurut saya, lebih baik airport VIP ini sekaligus dibangun Lanud (Panglanan  Udara), sehingga ada pertahanan udara di IKN,” tegas putri dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang notabene Presiden RI ke-5 periode 2001-2004 ini.

Menurut Puan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang turut mendampinginya saat meninjau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, 16 Februari 202 lalu, juga sepakat dengan usulan tersebut. Alasannya, jika ada Lanud di kawasan KIPP IKN, Panglima TNI akan lebih mudah ketika menurunkan pasukan.

Untuk itu, Puan meminta agar TNI dan Polri lebih mengkoordinasikan mengenai lokasi Mabes di IKN secara mendalam. Puan juga mengingatkan posisi TNI dan Polri yang sangat strategis, penting untuk mendapat prioritas.

“Jangan sampai nanti yang lain sudah jadi, TNI dan Polri ketinggalan. Nanti juga ini akan menjadi perhatian, karena penganggarannya akan dibahas di DPR. Saya nggak akan setujui bila hal-hal detail seperti ini belum jelas betul,” terang perempuan pertama di republik ini yang dipercaya menjadi Ketua DPR RI.

Puan mengaku sempat ditanya oleh panitia pembangunan IKN, mengapa dirinya sampai memperhatikan hal-hal deteil seperti itu. “Mungkin karena perempuan, makanya hal-hal detail menjadi perhatian saya,” papar Puan disambut tepuk tangan para perwira tinggi yang hadir dalam Rapim TNI-Polri kemarin.

Selain Puan, pembekalan dalam Rapim TNI-Polri kemarin juga diisi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syariffudin. Presiden Jokowi juga hadir saat membuka Rapim TNI-Polri, dengan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan anggota TNI-Polri tentang kedisiplinan nasional. Jokowi meminta undangan untuk penceramah dikoordinasikan oleh kesatuan, jangan samplai pengundang penceramah radikal.

Jokowi awalnya berbicara tentang demokrasi dan kultur di TNI-Polri. "Nggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh nggak boleh... dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, nggak ada. Seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa, kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," kata Jokowi dilansir detikcom kemarin.

Jokowi pun mewanti-wanti istri anggota TNI-Polri agar tidak asal memanggil penceramah. Menurut Jokowi, kegiatan itu harus dikoordinasi oleh kesatuan masing-masing. "Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Menurut saya, nggak bisa ibu-ibu itu memanggil, misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi, nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan," katanya.

Jokowi tidak ingin ada anggota TNI-Polri atau keluarganya mengundang penceramah yang radikal. "Kesatuan harus koordinir hal-hal kecil-kecil tadi yang saya sampaikan, makro dan mikro. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah kan nggak bisa begitu," tegas Jokowi.

Jokowi mengingatkan kepada jajaran TNI-Polri soal kedisiplinan mereka yang berbeda dengan warga sipil. "Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang sama, kedisiplinan nasional."

Jokowi menekankan TNI-Polri dilarang ikut urusan demokrasi. Dia memberi contoh anggota di level bawah berbicara semaunya, dengan mengatasnamakan demokrasi. "Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Nggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh nggak boleh," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta agar WhatsApp Group (WAG) di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri. Jokowi mewanti-wanti percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan percakapan soal penolakan IKN. "Kalau seperti itu dibolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan disetujui DPR," ujarnya. *k22