Peminjaman Motor Listrik untuk Pecalang Ditangguhkan

Penundaan ini dilakukan karena banyak komentar miring di media sosial terkait rencana pengamanan Nyepi oleh pecalang menggunakan kendaraan listrik, karena dianggap ganggu keheningan.

Langkah penundaan peminjaman motor listrik kepada 35 desa adat di Kota Denpasar tersebut disepakati Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, dan para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga diakui Humas PT PLN UID Bali, I Made Arya, saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Selasa (1/3).

Menurut Made Arya, kesepakatan untuk tunda peminjaman motor listrik kepada 35 desa adat di Denpasar ini dilakukan atas koordinasi antara MDA Provinsi Bali dengan Forum Pecalang dan pihak terkait lainnya, termasuk PLN Bali. "Kesepakatannya adalah menunda peminjaman kendaraan motor listrik kepada 35 desa adat di Denpasar," ujar Made Arya.

Made Arya menyebutkan, salah satu alasan penundaan karena banyaknya komentar miring para netizen di media sosial, terkait penggunaan kendaraan listrik saat pengamanan Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Komentar yang muncul berstigma negatif dan terkesan ada kekhawatiran bahwa penggunaan kendaraan listrik saat umat Hindu melaksanakan Catur Brata Panyepian, justru membuat tidak tertib. "Intinya, pengamanan Nyepi menggunakan kendaraan listrik tidak baik. Stigmanya sudah negatif kayak gitu, hingga akhirnya dipending," tegas Made Arya.

PLN Bali sendiri, kata Made Arya, sebenarnya bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan dalam hal ini. PLN Bali bersama para dealer hanya memberikan support kepada pecalang berupa dukungan kendaraan bermotor bertenaga listrik untuk kepentingan patroli. "Ternyata, ada pihak yang khawatir kendaraan listrik ini disalahgunakan oleh oknum saat patroli. Ya sudah, untuk lebih amannya, dipending saja," tandas Made Arya.

Sementara itu, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, menyampaikan peminjaman kendaraan listrik untuk pengamanan Nyepi bisa diartikan berbeda. "Ini bisa diartikan berbeda oleh masyarakat Bali yang sedang bersiap melakukan Catur Brata Panyepian," ujar Putra Sukahet dalam rilisnya di media sosial.

Putra Sukahet mengatakan, kesepakatan tunda peminjaman motor listrik kepada 35 desa adat di Denpasar tersebut diambil bersama-sama, Senin (28/2) lalu, saat perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, PLN Bali, dan Purpose Bali bertemu dengannya. "Kita khawatir nanti malah menimbulkan berbagai persepsi dan dugaan yang bisa merugikan semua berbagai pihak," jelas Putra Sukahet.

Putra Sukahet sendiri menyampaikan apresiasi atas niat baik peminjaman motor listrik yang rencananya digunakan pecalang di 35 desa adat se-Denpasar, 1-4 Maret 2022. "Hari Suci Nyepi tidak bisa dimaknai sempit hanya dengan bising atau tidak bising saja. Lebih dari itu, Catur Brata Panyepian harus diartikan secara utuh, termasuk dalam implementasinya melarang keras lalulalang kendaraan jika tidak dalam kondisi darurat dan seizin desa adat," katanya.

Sebelumnya, Kadis Perhubungan Provinsi Bali, Wayan Gede Samsi Gunarta, mengatakan tiap desa adat di Kota Denpasar diberi batuan pinjaman 1 motor listrik. Penyerahan 35 unit kendaraan listrik secara simbolis dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, jumat (26/2) pagi.

Kendaraan listrik ini nantinya akan dipakai pecalang desa adat selama 3 hari, mulai saat Pangerupukan Nyepi (sehari sebelum Nyepi pada Tilem Kapitu, 2 Maret 2022), saat Nyepi Tahun Baru Saka 1944 (pada 3 Maret 2022), dan saat Ngembak Gni (sehari setelah Nyepi, 4 Maret 2022).

"Selama 3 hari itu, pecalang bisa menggunakan kendaraan listrik ini dalam kegiatan berpatroli mengamankan Hari Raya Nyepi. Kendaraan listrik ini kan tidak ada suaranya, jadi pas dipakai oleh pecalang dalam menjaga wilayah saat Nyepi," ujar Samsi Gunarta.

Samsi Gunarta menyebutkan, kendaraan listrik yang dipakai pecalang saat bertugas nanti tidak hanya untuk patroli keamanan perayaan Nyepi, namun bisa juga digunakan untuk kondisi darurat. “Misalnya, untuk mengawal krama Bali yang darurat berobat ke rumah sakit,” tandas birokrat asal Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Tabanan ini. *nat