Apresiasi Pemprov Bali, GMNI Kawal Kebijakan Bebas Karantina

GMNI pun menegaskan akan mengawal terus kebijakan tersebut benar-benar berjalan, karena sangat strategis untuk pemulihan ekonomi Bali, khususnya sektor pariwisata.

Ketua DPC GMNI Denpasar, Putu Chandra Riantama dalam keterangan pers yang diterima NusaBali, Jumat (11/3) mengatakan, memang sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang pro rakyat. Apalagi, Bali sangat terdampak Pandemi Covid-19, karena Bali selama ini mengandalkan sektor pariwisata. "Sudah seharusnya pemerintah berani mengambil kebijakan yang konkrit dan pro rakyat. Jempol buat Pemprov Bali yang sudah berjuang mendesak pemerintah pusat mengabulkan wisman masuk Bali tanpa karantina," ujar Riantama.

Riantama juga menyampaikan setelah sekian lama Bali tertutup dari dunia Internasional, angin segar akhirnya terasa, setelah kebijakan bebas karantina dan VoA diberlakukan. Wisatawan pun mulai datang ke Bali.
Para pelaku mulai sumringah menyambut kebijakan pemerintah pusat ini.

Menurut Riantama kebijakan ini menjadi harapan segar bagi pelaku pariwisata di Bali, untuk bangkit. “DPC GMNI Denpasar, sejak 2021 lalu sudah mengawal urgensi pembukaan Pariwisata Bali ini, dan sampai hari ini kami masih konsisten hingga akhirnya per 7 maret kemarin, wisatawan asing masuk Bali tanpa karantina, tentu ini akan membuat wisatawan semakin banyak datang ke pulau surga ini," ujar aktivis asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.

Hal Senada juga disampaikan oleh Wakabid Agitasi dan Propaganda, DPC GMNI Denpasar Made Gerry Gunawan. Pihaknya menyambut baik kebijakan ini dan siap akan terus mengawalnya. Terutama kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Pandemi Covid-19. “Kami siap bergotong -royong bersama, sebagaimana komitmen Bapak Gubernur Wayan Koster kepada pusat, misalnya terkait distribusi vaksin, kami siap. Demi Bali, demi warga bali, kenapa tidak?" ujar Gerry.

Menurut Gerry mahasiswa  tidak harus selalu menjadi oposan. Ketika kebijakan pemerintah pro rakyat maka harus jantan memberikan dukungan. "Terkadang juga harus menjadi mitra strategis ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pro rakyat," jelas aktivis yang juga merupakan Ketua BEM Fakultas Hukum Unud 2019-2020 ini.

Sebelumnya, pemerintah pusat mengabulkan permohonan Pemerintah Provinsi Bali dan pelaku pariwisata agar PPLN (Pelaku Perjalanan Luar negeri) yang masuk Bali tidak diwajibkan karantina.  Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang paling ditunggu-tunggu oleh krama Bali yang hidup dari sektor pariwisata. *Nat