Protes ODOL, Sopir Truk Datangi Dewan

Dari surat penyampaian aspirasi itu persatuan sopir truk Buldog, menyampaikan 7 poin tuntutan. Pertama mereka menuntut agar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) direvisi. Sebab menurut mereka, undang-undang tersebut hanya memberatkan sopir truk.

Tuntutan lainnya mereka juga meminta keadilan penindakan di jalan yang tidak hanya mengenakan sanksi kepada sopir truk melalui tilang. Namun sanksi tegas pelanggaran truk ODOL juga harus menyentuh pemilik kendaraan dan pengguna jasa.  

Lebih lanjut sopir truk menginginkan selama masa revisi undang-undang tidak ada penindakan truk ODOL dan meminta mendapat kemudahan dalam melakukan uji kir.

Koordinator aksi Gede Sudarsana Udayana berharap aspirasi yang disampaikan itu dapat difasilitasi dan diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Buleleng. Terutama dalam keadilan penegakan sanksi. “Yang menjadi keberatan kami pemilik kendaraan dan pengguna jasa, sama sekali tak tersentuh undang-undang. Kami sebenarnya sangat mendukung undang-undang pemerintah, karena kami juga inginnya membawa muatan sesuai tonase. Tetapi kalau diikuti kami tidak dapat apa-apa, karena pasti jasa kami tidak dipakai lagi,” kata Sudarsana.

Kedatangan para sopir yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Buleleng Putu Darma Sanjaya.

“Penyampaian aspirasi sopir truk ini diharapkan dapat difasilitasi DPRD Buleleng untuk diperjuangkan ke pusat,” kata Gunawan.

Gunawan yang pada Kamis (10/3) lalu menerima aspirasi para sopir truk di Terminal Barang Buleleng mengatakan setelah menyampaikan keberatan secara tertulis, para sopir truk akan diagendakan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Buleleng. *k23