Industri Farmasi Nasional Berjanji Kurangi Impor

Tirto Kusnadi pun langsung mencanangkan tekad semakin memperkuat komitmen pelaku industri kesehatan dan farmasi yang tergabung dalam GPFI untuk mewujudkan kemandirian kesehatan nasional dengan menjamin ketersediaan obat dan vitamin di 34 provinsi seluruh Indonesia. 

“Dengan melibatkan 160 pabrik farmasi yang memproduksi kurang lebih 2.000 jenis zat obat dan kekuatan distribusi anggotanya, GPFI optimistis dapat berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan obat-obatan impor,” kata Tirto.

Sementara itu dalam Munas yang dilangsungkan di Hotel Merusaka, 23-25 Maret 2022,  GPFI bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait juga telah memperkuat komitmen kerjasama strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri. 

“Dukungan dari Kementerian dan Lembaga menjadi hal yang sangat penting untuk terus diupayakan ke depan,” kata Tirto. 

Dalam Munas GP Farmasi, Kementerian Kesehatan menyampaikan akan memberikan fasilitas non fiskal berupa pembiayaan uji klinik untuk industri farmasi inovator. 

“Ini adalah salah satu hal yang kita sambut baik. Tidak hanya itu, GP Farmasi juga akan meningkatkan kemitraan strategis dengan akademisi, industri yang dapat memperkuat industri farmasi dari segi riset, bahan baku sampai formulasi,” tambah Tirto.

 

Sebagai program prioritas dari kepengurusan GP Farmasi periode 2022-2027 diantaranya adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pengurus dan anggota GP Farmasi yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di daerah guna mencapai kemandirian obat seperti yang dicita-citakan seluruh anggota.

 

Merujuk data Kementerian Perindustrian, di Indonesia saat ini terdapat empat perusahaan farmasi milik negara (BUMN), 199 perusahaan farmasi swasta dan 24 perusahaan farmasi multinasional industri farmasi nasional yang saat ini telah menguasai 89 persen suplai obat di negeri ini. 

Inovasi dan investasi yang telah dilakukan oleh pelaku industri farmasi menjadi fondasi fundamental untuk membangun ekosistem kemandirian Kesehatan yang sejalan dengan sejalan dengan inisiatif Indonesia yang akan diusung dalam KTT G20 di Bali akhir tahun ini.

 

Pertumbuhan industri pada 2021 yang lalu, disebut Tirto mencapai 10,81 persen dengan nilai transaksi hingga Rp 95 triliun baik itu penjualan dan distribusi produk farmasi.

“Ini adalah capaian yang menggembirakan. Namun, kami juga melihat potensi yang masih besar mengingat pengeluaran per kapita penduduk Indonesia untuk produk-produk farmasi masih lebih rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara dan negara peer lainnya,” urai Tirto. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan pasca pandemi, lanjut Tirto, diharapkan turut menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri farmasi nasional.

Munas GPFI XVI sendiri dibuka dengan keynote speech dari Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dan sambutan dari Kepala BPOM, Penny K. Lukito. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Lucia Rizka Andalucia, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, Mayagustina Andarini, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian RI, Ignatius Warsito, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, dan dipandu oleh Moderator Direktur Eksekutif GPFI Elfiano Rizaldi.