PHRI Usul Negara ASEAN Bebas Visa

Pengusaha memproyeksi kebijakan itu mengerek tingkat okupansi hotel hingga 40 persen pada 2022. "Kami mengusulkan justru bebas visa seperti dulu. Dulu, Indonesia memberikan free visa untuk negara ASEAN dan yang datang 14 juta (orang ke Indonesia) pada 2019 dan yang ke Bali itu 6,3 juta," ungkap Wakil Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Badan Pengurus Daerah PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (29/3).

Negara ASEAN yang dimaksud seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sementara, saat ini Indonesia baru menerapkan visa kedatangan (visa on arrival/VoA) dan tanpa karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) untuk 42 negara. Menurut Suryawijaya, kebijakan itu belum berpengaruh signifikan terhadap tingkat okupansi hotel.

"Untuk dampaknya memang tidak signifikan langsung, karena ini (wisatawan mancanegara) datang bertahap. Dampak (okupansi hotel) sebelumnya 15 persen sudah bisa naik sampai 25 persen," kata dia.

Kebijakan VoA dan tanpa karantina untuk PPLN juga hanya mampu menaikkkan turis menjadi 1.000 orang per hari. Kebijakan VoA dan bebas visa adalah dua hal yang berbeda. Suryawijaya menjelaskan bebas visa artinya turis tak perlu membayar visa sepeserpun ketika datang ke Indonesia.

Sementara, VoA artinya wisatawan harus membayar Rp500 ribu saat mereka tiba di bandara. Dengan kata lain, wisatawan akan lebih hemat jika RI menerapkan bebas visa.

Ia menambahkan usulan bebas visa untuk negara ASEAN akan disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Beberapa hari lalu Bapak Moeldoko mengusulkan (saat kunjungan ke Bali) agar Negara-negara ASEAN diberikan bebas visa. Ini karena negara-negara ASEAN sudah bisa membuka diri dan kita juga sudah," pungkas Suryawijaya. *