RI Belum Punya Roadmap Ketahanan Pangan

Hal tersebut terjadi setiap tahun. Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam mengatakan, itu terjadi karena Indonesia belum punya roadmap. "Kenapa terjadi berulang-ulang, karena memang kita belum punya roadmap tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara memadai," ujar Ibnu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (31/3). Roadmap, kata Ibnu, bisa jangka pendek, menengah dan panjang.

Namun, saat ini yang dilakukan adalah reaktif terhadap fluktuasi naik turunnya harga pangan. Contoh kasus kelangkaan minya goreng. Semua reaktif untuk menemukan jalan keluar dan merespon secara mendadak kenaikan harga minyak goreng tersebut.

Padahal, Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Kemudian, tanahnya subur dan makmur. Namun, untuk menciptakan kemandirian pangan masih tertatih-tatih akibat roadmapnya belum terbentuk. Sementara regulasi sudah ada. Bahkan, ada Badan Pangan Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Ibnu yakin Badan Pangan punya neraca pangan bagus sehingga bisa dijadikan sebagai roadmap untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan begitu, bisa memprediksi harga pangan menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

"Dalam jangka pendek, menengah dan panjang, kita perlu roadmap pangan nasional. Hal tersebut bukan hanya untuk ketahanan pangan saja. Melainkan guna menuju kedaulatan pangan dan kemandirian pangan pula," tegas pria dari Fraksi PKB ini.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, memang setiap menjelang bulan Ramadhan terjadi gejolak harga. Seharusnya, kata Nevi, ini sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah sejak dini. Hal itu, bisa dilakukan mulai enam bulan sebelum bulan Ramadhan.

"Agar jangan sampai harga naik dan jangan sampai kejadian seperti minyak goreng langka terjadi. Jadi, kami minta stok pangan itu enam bulan. Namun, tidak selesai dan ini bentuk ketidakberdayaan pemerintah," jelas Nevi. Nevi memaparkan, kenaikan harga bahan pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri ada tiga fase.

Fase pertama, seminggu atau tiga hari menjelang Ramadhan terjadi permintaan pangan yang tinggi. Lantaran budaya masyarakat untuk menyiapkan makanan istimewa saat Ramadhan hingga Idul Fitri. Fase kedua, pada pertengahan bulan Ramadhan terjadi penurunan permintaan.

Akhirnya melonjak lagi di fase ketiga saat diujung Ramadhan menuju hari raya. Namun, di fase ketiga ini terjadi kendala distribusi pangan lantaran arus mudik lebaran. Perempuan dari Fraksi PKS ini meminta, pemerintah jangan menggunakan cara biasa menghadapi Ramadhan.

Melainkan harus mencari cara extra ordinary. "Kami berharap, pemerintah punya roadmap pengendalian harga, ketersediaan bahan pokok baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kami meminta pula, pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia minyak goreng dan mafia pangan lainnya," tegas Nevi. *k22