Pejabat di Gianyar Tunggu Petunjuk Pusat

Bantuan yang sama juga untuk 20,5 juta KK (kepala keluarga) tidak mampu. Petunjuk dimaksud antara lain tentang kebijakan terknis pemerintah dalam menyikapi melambungnya harga minyak goreng.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Gianyar Luh Gede Eka Suary mengaku sudah mendengar ada wacana pemberian bantuan minyak goreng oleh pemerintah pusat. Hanya saja pihaknya belum mendapat arahan terkait itu. Dia pun mengaku juga belum mengetahui lembaga apa selaku leading sector atas bantuan tersebut. "Kami belum dapat arahan apa pun terkait itu. Kan wacana pusat. Sampai hari ini belum tahu kita. Sepertinya kalau BLT (bantuan langsung tunai)

kan tunai mungkin Kementerian Sosial yang akan menjadi leading sector. Sampai saat ini belum ada arahan ke daerah," ujar pejabat eselon dua asal Tabanan ini, Minggu (3/4).

Eka Suary mengakui, dari hasil pantauan di lapangan selama ini, harga minyak goreng sangat mencekik masyarakat. Kondisi lebih berat akibat lonjakan harga minyak goreng itu dirasakan UMKM yang mengharuskan menggunakan minyak goreng. "UMKM di Gianyar banyak menggunakan minyak goreng, seperti dagang gorengan," ujarnya.

Jelas dia, harga minyak goreng masih berkisar antara Rp 25.000/liter. Bahkan minyak goreng curah pun ikut langka sejak harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan  

Dicabut pemerintah. "Kami selalu sampaikan ke pedagang, agar membatasi orang yang membeli minyak agar tidak ditimbun," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Sekda Gianyar Made Wisnu Wijaya. Dia mengaku belum mendapat laporan dari Dinas Sosial terkait rencana bantuan pusat itu. Dia juga mengaku masih menunggu petunjuk pusat. "Kami juga masih menunggu juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis)nya," terang sekda.

Sekdis Dinas Sosial Gianyar Nurwiyanto belum mau berkomentar terkait wacana tersebut, dengan alasan agar tidak terjadi kesalahan informasi. Dia juga mengaku belum menerima sosialisasi dari Kemensos RI terkait BLT. ‘’Jadi sementara, kami belum bisa berkomentar. Karena belum tau siapa saja penerima manfaatnya, biar tidak terjadi kesalahan informasi," terangnya.*nvi