Pemerintah Batasi Pupuk Subsidi
Bahan Baku Mahal
JAKARTA, NusaBali
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan harga pupuk menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
Apalagi di tengah adanya panasnya kondisi geopolitik di Rusia dan Ukraina yang bisa mengerek harga pupuk menjadi lebih tinggi.
Maka dari itu, Airlangga mengatakan pemerintah akan membuka opsi pembatasan pupuk subsidi. Pupuk yang disubsidi mulai dari pupuk urea dan NPK hanya boleh digunakan untuk komoditas tertentu. Airlangga Hartarto mengungkapkan nantinya pupuk subsidi diprioritaskan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat dan kakao.
"Nah tentu akan ada pembatasan komoditas. Prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan kakao. Pupuk yang disubsidi dibatasi urea dan NPK," beber Airlangga dalam konferensi pers usai melakukan rapat terbatas yang disiarkan virtual di Instagram Sekretaris Kabinet, seperti dilansir detikcom, Selasa (5/4).
Airlangga mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta kenaikan harga pupuk diperhatikan. Saat ini, harga pupuk urea mendekati US$1.000. Sementara, Indonesia masih melakukan impor bahan baku pupuk yakni KCL dan potasium dari Ukraina.
Dengan adanya ketegangan geopolitik di sana kemungkinan pasokan bahan baku akan berkurang. Harga bahan baku pun naik, ujungnya harga pupuk yang dijual pun ikutan naik.
Maka dari itu Presiden Joko Widodo meminta agar subsidi pupuk dibuat tepat sasaran, hal itu membuat pemerintah melakukan pembatasan penggunaan subsidi pupuk.
"Bapak presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran. Dengan begitu, para petani bisa menerima pupuk," ujar Airlangga.
Dia mengatakan Presiden ingin agar harga pupuk pun tidak diiringi dengan adanya kelangkaan pasokan bagi petani. "Ini akan mendorong ketersediaan pangan yang aman," ungkapnya.
Secara terpisah, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun nonsubsidi seperti fosfat dan kalium dalam kondisi aman setidaknya sampai semester 1 2022.
"Kami sudah mengantisipasi kebutuhan bahan baku ini dengan melakukan pengadaan jangka panjang sehingga cukup untuk memproduksi kebutuhan produksi NPK," kata SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana seperti dikutip dari Antara.
Menurut Wijaya, ketersediaan bahan baku adalah upaya perusahaan memenuhi kebutuhan pupuk nasional di tengah ketidakpastian global dampak dari pandemi hingga imbas konflik Rusia dengan Ukraina. *
Maka dari itu, Airlangga mengatakan pemerintah akan membuka opsi pembatasan pupuk subsidi. Pupuk yang disubsidi mulai dari pupuk urea dan NPK hanya boleh digunakan untuk komoditas tertentu. Airlangga Hartarto mengungkapkan nantinya pupuk subsidi diprioritaskan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat dan kakao.
"Nah tentu akan ada pembatasan komoditas. Prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan kakao. Pupuk yang disubsidi dibatasi urea dan NPK," beber Airlangga dalam konferensi pers usai melakukan rapat terbatas yang disiarkan virtual di Instagram Sekretaris Kabinet, seperti dilansir detikcom, Selasa (5/4).
Airlangga mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta kenaikan harga pupuk diperhatikan. Saat ini, harga pupuk urea mendekati US$1.000. Sementara, Indonesia masih melakukan impor bahan baku pupuk yakni KCL dan potasium dari Ukraina.
Dengan adanya ketegangan geopolitik di sana kemungkinan pasokan bahan baku akan berkurang. Harga bahan baku pun naik, ujungnya harga pupuk yang dijual pun ikutan naik.
Maka dari itu Presiden Joko Widodo meminta agar subsidi pupuk dibuat tepat sasaran, hal itu membuat pemerintah melakukan pembatasan penggunaan subsidi pupuk.
"Bapak presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran. Dengan begitu, para petani bisa menerima pupuk," ujar Airlangga.
Dia mengatakan Presiden ingin agar harga pupuk pun tidak diiringi dengan adanya kelangkaan pasokan bagi petani. "Ini akan mendorong ketersediaan pangan yang aman," ungkapnya.
Secara terpisah, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun nonsubsidi seperti fosfat dan kalium dalam kondisi aman setidaknya sampai semester 1 2022.
"Kami sudah mengantisipasi kebutuhan bahan baku ini dengan melakukan pengadaan jangka panjang sehingga cukup untuk memproduksi kebutuhan produksi NPK," kata SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana seperti dikutip dari Antara.
Menurut Wijaya, ketersediaan bahan baku adalah upaya perusahaan memenuhi kebutuhan pupuk nasional di tengah ketidakpastian global dampak dari pandemi hingga imbas konflik Rusia dengan Ukraina. *
Komentar