Dewan Soroti Serapan Anggaran Rendah
Adi Arnawa Sebut Efisiensi dan Strategi Menghindari Terjadi Hutang
Dewan menemukan program yang dirancang dengan pembiayaan Rp 10 juta saja tak bisa direalisasikan oleh pemerintah.
MANGUPURA, NusaBali
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyoroti terkait serapan anggaran yang dinilai rendah. Sorotan itu dilontarkan kalangan dewan saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (12/4).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa dan Made Sunarta dihadiri sebagian besar anggota DPRD Badung. Sementara dari eksekutif dihadiri Sekda I wayan Adi Arnawa selaku Ketua TAPD didampingi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sorotan serapan anggaran yang dinilai rendah itu setelah kalangan dewan mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2021 yang telah disampaikan oleh Bupati I Nyoman Giri Prasta pada Rapat Paripurna di DPRD Badung pada 28 Maret 2022. Dari LKPJ tersebut terungkap meski dalam situasi pandemi Covid-19, ternyata masih ada Silpa sebesar Rp 308 miliar. Di sisi lain walau ada Silpa, kalangan anggota DPRD Badung justru menyoroti serapan anggaran yang justru masih rendah.
Pada LKPJ Bupati Badung 2021, realisasi pendapatan sebesar Rp 2,7 triliun dari target Rp 2,9 triliun. Sementara belanja ditargetkan Rp 3,2 triliun hanya terealisasi 78,60 persen atau Rp 2,5 triliun. Dari pendapatan dan belanja, maka pemerintah Kabupaten Badung menyisakan Silpa sebesar Rp 308 miliar lebih.
Sorotan terkait rendahnya serapan anggaran itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Badung, I Made Retha. Bahkan dewan menemukan, program yang dirancang dengan pembiayaan Rp 10 juta saja tak bisa direalisasikan oleh pemerintah. “Daya serap kita terlalu rendah, tolong diperbaiki dengan baik. Salah satu bahkan ada yang sampai nol, bahkan anggaran hanya Rp 10 juta, realisasinya nol,” beber Retha dalam rapat tersebut.
Terkait serapan anggaran masih rendah, Adi Arnawa menjelaskan dalam pengelolaan keuangan saat pandemi Covid-19, kondisi fiskal Badung cukup berat, sehingga diperlukan kehati-hatian. Dia menilai rendahnya serapan anggaran juga kemungkinan akibat efisiensi yang dilakukan. “Serapan anggaran yang kurang dari 100 persen karena bisa saja kita efisiensi. Kegiatannya 100 persen, tapi realisasi anggarannya kan tidak mesti 100 persen. Kenapa efisiensi? karena kondisi fiskal kita cukup berat. Saya selaku Sekda harus benar-benar taktis dalam mengelola keuangan, tidak boleh kebablasan,” jelas Adi Arnawa.
Kondisi fiskal yang cukup berat, kata birokrat asal Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan ini, mengakibatkan sejumlah program dan kebijakan strategis belum bisa terakomodir. Pun jika dipaksakan untuk dieksekusi, maka keuangan akan berimplikasi pada hutang. “Antara perencanaan dan kapasitas fiskal kita tidak memadai. Artinya kalau dipaksakan untuk dieksekusi, maka akan berimplikasi pada hutang. Karena kapasitas fiskal kita tidak sejalan dengan belanja yang dipasang,” kata Adi Arnawa sembari menyebut Pemkab Badung berupaya supaya tidak ada hutang.
Sedangkan untuk Silpa, lanjut Adi Arnawa, adalah sisa lebih atas kebersihan pemerintah melakukan efisiensi belanja. “Silpa baru diketahui di akhir tahun. Silpa didapat tidak semata karena anggaran belanja yang tidak terealisasi. Tetapi juga dikontribusi karena efisiensi kegiatan. Itu terakumulasi sehingga menjadi Silpa,” tandas Adi Arnawa. *ind
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa dan Made Sunarta dihadiri sebagian besar anggota DPRD Badung. Sementara dari eksekutif dihadiri Sekda I wayan Adi Arnawa selaku Ketua TAPD didampingi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sorotan serapan anggaran yang dinilai rendah itu setelah kalangan dewan mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2021 yang telah disampaikan oleh Bupati I Nyoman Giri Prasta pada Rapat Paripurna di DPRD Badung pada 28 Maret 2022. Dari LKPJ tersebut terungkap meski dalam situasi pandemi Covid-19, ternyata masih ada Silpa sebesar Rp 308 miliar. Di sisi lain walau ada Silpa, kalangan anggota DPRD Badung justru menyoroti serapan anggaran yang justru masih rendah.
Pada LKPJ Bupati Badung 2021, realisasi pendapatan sebesar Rp 2,7 triliun dari target Rp 2,9 triliun. Sementara belanja ditargetkan Rp 3,2 triliun hanya terealisasi 78,60 persen atau Rp 2,5 triliun. Dari pendapatan dan belanja, maka pemerintah Kabupaten Badung menyisakan Silpa sebesar Rp 308 miliar lebih.
Sorotan terkait rendahnya serapan anggaran itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Badung, I Made Retha. Bahkan dewan menemukan, program yang dirancang dengan pembiayaan Rp 10 juta saja tak bisa direalisasikan oleh pemerintah. “Daya serap kita terlalu rendah, tolong diperbaiki dengan baik. Salah satu bahkan ada yang sampai nol, bahkan anggaran hanya Rp 10 juta, realisasinya nol,” beber Retha dalam rapat tersebut.
Terkait serapan anggaran masih rendah, Adi Arnawa menjelaskan dalam pengelolaan keuangan saat pandemi Covid-19, kondisi fiskal Badung cukup berat, sehingga diperlukan kehati-hatian. Dia menilai rendahnya serapan anggaran juga kemungkinan akibat efisiensi yang dilakukan. “Serapan anggaran yang kurang dari 100 persen karena bisa saja kita efisiensi. Kegiatannya 100 persen, tapi realisasi anggarannya kan tidak mesti 100 persen. Kenapa efisiensi? karena kondisi fiskal kita cukup berat. Saya selaku Sekda harus benar-benar taktis dalam mengelola keuangan, tidak boleh kebablasan,” jelas Adi Arnawa.
Kondisi fiskal yang cukup berat, kata birokrat asal Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan ini, mengakibatkan sejumlah program dan kebijakan strategis belum bisa terakomodir. Pun jika dipaksakan untuk dieksekusi, maka keuangan akan berimplikasi pada hutang. “Antara perencanaan dan kapasitas fiskal kita tidak memadai. Artinya kalau dipaksakan untuk dieksekusi, maka akan berimplikasi pada hutang. Karena kapasitas fiskal kita tidak sejalan dengan belanja yang dipasang,” kata Adi Arnawa sembari menyebut Pemkab Badung berupaya supaya tidak ada hutang.
Sedangkan untuk Silpa, lanjut Adi Arnawa, adalah sisa lebih atas kebersihan pemerintah melakukan efisiensi belanja. “Silpa baru diketahui di akhir tahun. Silpa didapat tidak semata karena anggaran belanja yang tidak terealisasi. Tetapi juga dikontribusi karena efisiensi kegiatan. Itu terakumulasi sehingga menjadi Silpa,” tandas Adi Arnawa. *ind
Komentar