Nelayan di Buleleng Kesulitan Dapatkan BBM

Karena pemerintah pusat membatasi pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng Gede Putra Aryana, Rabu (13/4), mengungkapkan kendala tersebut semakin mempersulit nelayan di Buleleng, menggunakan BBM pertalite. DKPP pun tidak dapat menerbitkan surat rekomendasi sesuai Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019. Dalam peraturan yang mengatur tentang pembelian jenis BBM tertentu hanya mengacu pada minyak tanah dan solar.

“Memang kondisi nelayan di Buleleng berbeda dengan nelayan kabupaten lain yang BBM kapal menggunakan solar. Sehingga kami tidak bisa menerbitkan surat rekomendasi sesuai aturan pusat. Sedangkan SPBU membatasi pembelian pertalite menggunakan jerigen,” ucap Putra Aryana.

Kondisi tersebut juga membuat DKPP menerbitkan surat imbauan kepada pemilik dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Buleleng. DKPP meminta kebijakan untuk pembelian pertalite menggunakan jerigen khusus untuk nelayan. “Kami tadi menjajaki kembali SPBU-SPBU yang ada di Buleleng berikan pemahaman agar nelayan bisa mendapatkan BBM untuk melaut. Setelah dijelaskan kondisi nelayan di Buleleng sejumlah SPBU menyetujui dengan syarat dan pembatasan,” imbuh dia.

Kata Putra, setiap nelayan saat akan membeli BBM untuk melaut wajib menunjukkan kartu nelayan yang dimiliki. Dalam satu kali pembelian BBM, nelayan hanya diizinkan membeli maksimal 60 liter. Jumlah itu pun tetap dibatasi untuk menghindari penimbunan BBM bersubsidi.

“Kalau sejumlah 60 liter ini mereka tidak mungkin menimbun karena hanya bisa digunakan satu kali melaut. Nelayan harus datang setiap hari untuk beli BBM, berbeda dengan dulu sebelum ada kenaikan harga BBM, mereka bisa beli untuk stok melaut seminggu,” jelas pejabat asal Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini. *k23