PUPR Bongkar Rumah Tak Layak Huni

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya menggunakan pendekatan penataan kawasan secara terpadu dalam menangani kemiskinan ekstrem. Hal ini akan dilakukan secara bertahap. Ia menjelaskan pihaknya fokus di 35 kabupaten/kota pada 2021 lalu atau tahap pertama. Kemudian, Kementerian PUPR fokus di 212 kabupaten/kota tahun ini atau tahap kedua, dan tahap ketiga atau 2023-2024 fokus di 214 kabupaten/kota.

"Pada masing-masing kabupaten/kota dipilih 5 kecamatan, (lalu dipilih) 2 desa dan (kemudian) 2 RT/ RW, dusun atau unit terkecil yang memiliki rumah tidak layak huni terbanyak sebagai lokus prioritas," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (12/4) seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Basuki mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan melalui perencanaan terpadu oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang akan ditindaklanjuti oleh program-program lain.

Program tersebut meliputi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (pisew), dan kota tanpa kumuh (kotaku).

Selain itu, kementerian PUPR juga akan melaksanakan penangan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota itu dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

"Saat ini sedang dilakukan pendalaman atas kesiapan lokasi pelaksanaan dan jenis penanganan yang direncanakan dilaksanakan pelaksanaan fisiknya mulai Juni 2022," pungkas Basuki. *