Bupati Pimpin Rakor Persamaan Persepsi Tatanan Adat, Agama, dan Budaya

Rakor tersebut bertujuan sebagai bahan renungan demi terwujudnya kehidupan umat Hindu yang semakin maju, damai, tenteram, dan sejahtera di Kabupaten Badung. Bupati Giri Prasta mengatakan rakor hari ini adalah berkaitan dengan adat, agama, tradisi, dan budaya di Kabupaten Badung. “Ini adalah salah satu bagaimana kita berbicara tentang gagelaran sadaka atau sulinggih, karena yang kita butuhkan di Kabupaten Badung ini adalah berbicara tentang Lontar Tri Buana Katon (Siwa, Budha dan Bujangga). Ini sebenarnya adalah ajaran berkenaan dengan gagelaran ketika menjadi Sulinggih. Kita melihat di Kabupaten Badung, lebih didominasi oleh Sulinggih Gagelaran Siwa. Sedangkan Gagelaran Sulinggih Budha dan Bujangga sangat sedikit sekali,” ujarnya.

Dalam rakot tersebut turut pula dibahas beberapa pustaka lontar tentang wangsa di Bali. Bupati Giri Prasta mengaku memahami bahwa yang ada adalah Tri Wangsa yakni warga Griya, warga Puri dan warga Jaba. “Memang ada beberapa lontar yang menyebutkan wangsa itu dimaknai sebagai kasta yang diskriminasi atau membedakan atas status dan kedudukan dalam sosial kemasyarakatan,” katanya sembari menegaskan bahwa tidak akan pernah berpikir merubah tatanan yang sudah ada, akan tetapi cuma meluruskan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah berjalan tetap dilaksanakan.

Sementara Ketua PHDI Badung Gede Rudia Adiputra, menyampaikan rakor bertujuan sebagai bahan renungan sekaligus sebagai bahan untuk didarmatulakan oleh semuanya demi terwujudnya kehidupan umat Hindu di Kabupaten Badung yang semakin maju, damai, tenteram, dan sejahtera. “Untuk itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama para pemuka umat, para pemuka masyarakat yang diemong oleh majelis terkait dan Guru Wisesa untuk meluruskan demi kemajuan bersama,” katanya. *ind