Dana Pilgub, KPU Bertahan di Usulan Rp 254M
KPU Bali tidak akan melakukan perubahan soal usulan dana Pilgub Bali 2018 yang sebelumnya sudah disepakati dengan eksekutif, yakni Rp 254 miliar.
DENPASAR, NusaBali
Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, Rabu (15/3) menyebutkan usulan dana Pilgub Bali 2018 tidak ada perubahan meskipun memang ada wacana rasionalisasi.
Raka Sandhi mengatakan saat ini pihaknya berharap dana tersebut tetap bisa dicairkan sejumlah yang ditetapkan dalam beberapa kali pembahasan, yakni Rp 254 miliar. Mengingat penganggaran dana tersebut boleh dianggarkan multiyears alias dua kali APBD.
“Sampai saat ini Rp 254 miliar ini belum berubah. Memang kami dapat informasi akan ada rasionalisasi,” ujar Raka Sandhi. Dia menyebutkan saat ini memang tahapan Pilgub Bali belum dimulai, karena masih menunggu pemberitahuan dari KPU Pusat. Raka Sandhi mengatakan KPU Bali memerlukan dana sebelum tahapan dimulai. “Soal tahapan Pilgub 2018 itu tetap menunggu dari KPU RI. Kan Pilkada serentak. Tahapannya nanti diumumkan KPU RI. Kalau tahapan sudah mulai ya otomatis kita sudah butuh anggaran. Kami berharap bisa terealisasi tepat waktu atau setidaknya H-1 bulan tahapan akan dimulai sudah ada terealisasi,” tegas Raka Sandhi.
Terus kalau Pemprov Bali tidak meloloskan Rp 254 miliar karena akan ada rasionalisasi? Menurut Raka Sandhi pihaknya tidak mau berandai-andai. “Kami tidak mau mendahului. Dalam pembahasan sebelumnya ada ditetapkan Rp 254 miliar. Ya kami bertahan dengan angka segitu,” ujar pria asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ini.
Raka Sandhi mengatakan dana sejumlah Rp 254 miliar yang diusulkan dengan estimasi Pilgub Bali ada 6 pasangan calon. Sebanyak 3 pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan 3 pasangan calon dari jalur perseorangan. Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya mengatakan usulan dana Rp 254 miliar belumlah final. ”Belum final, kita sudah pertanyakan kepada eksekutif ya memang masih ada proses dan pengkajian. Kita berharap nggak ada masalah dengan dana Pilgub Bali ini,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. Meskipun memang bisa dianggarkan dalam dua periode APBD. Bisa di Tahun 2017 dan di tahun 2018 jelang Pilgub Bali dilaksanakan.
“Komisi I DPRD Bali akan mengawal soal dana ini. Ada yang mengatakan kebesaran. Kalau kebesaran ya gimana caranya dicicil supaya bisa dianggarkan bertahap. Artinya ada solusi,” ujar Tama Tenaya. Mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014 ini menambahkan pihaknya berprinsip proses demokrasi harus berjalan untuk bisa melahirkan pemimpin di Bali di Pilkada serentak 2018 mendatang. “Kami berprinsip dananya harus ada dan Pilgub Bali, Pilkada Gianyar dan Pilkada Klungkung harus jalan. Masak tidak ada Pilgub dan Pilkada Bupati nanti gara-gara dana. Tidak mungkinkah Pilgub ditunda. Demokrasi itu memang perlu biaya,” ujar Tama Tenaya.
Sebelumnya Kepala Kesbanglinmaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama mengatakan KPU Bali telah mengajukan permohonan anggaran Rp 268 miliar. Namun dalam pembahasan dengan Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah (TPAD) jumlahnya dirasionalisasi menjadi Rp 254 miliar. Nah, penganggaran tersebut dipastikan akan dicicil. “Dengan kondisi keuangan Pemprov Bali sekarang dengan berbagai kebutuhan yang ada, tidak bisa sekaligus. Kami harus cicil,” ujar Jaya Suartama. * nat
Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, Rabu (15/3) menyebutkan usulan dana Pilgub Bali 2018 tidak ada perubahan meskipun memang ada wacana rasionalisasi.
Raka Sandhi mengatakan saat ini pihaknya berharap dana tersebut tetap bisa dicairkan sejumlah yang ditetapkan dalam beberapa kali pembahasan, yakni Rp 254 miliar. Mengingat penganggaran dana tersebut boleh dianggarkan multiyears alias dua kali APBD.
“Sampai saat ini Rp 254 miliar ini belum berubah. Memang kami dapat informasi akan ada rasionalisasi,” ujar Raka Sandhi. Dia menyebutkan saat ini memang tahapan Pilgub Bali belum dimulai, karena masih menunggu pemberitahuan dari KPU Pusat. Raka Sandhi mengatakan KPU Bali memerlukan dana sebelum tahapan dimulai. “Soal tahapan Pilgub 2018 itu tetap menunggu dari KPU RI. Kan Pilkada serentak. Tahapannya nanti diumumkan KPU RI. Kalau tahapan sudah mulai ya otomatis kita sudah butuh anggaran. Kami berharap bisa terealisasi tepat waktu atau setidaknya H-1 bulan tahapan akan dimulai sudah ada terealisasi,” tegas Raka Sandhi.
Terus kalau Pemprov Bali tidak meloloskan Rp 254 miliar karena akan ada rasionalisasi? Menurut Raka Sandhi pihaknya tidak mau berandai-andai. “Kami tidak mau mendahului. Dalam pembahasan sebelumnya ada ditetapkan Rp 254 miliar. Ya kami bertahan dengan angka segitu,” ujar pria asal Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ini.
Raka Sandhi mengatakan dana sejumlah Rp 254 miliar yang diusulkan dengan estimasi Pilgub Bali ada 6 pasangan calon. Sebanyak 3 pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dan 3 pasangan calon dari jalur perseorangan. Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya mengatakan usulan dana Rp 254 miliar belumlah final. ”Belum final, kita sudah pertanyakan kepada eksekutif ya memang masih ada proses dan pengkajian. Kita berharap nggak ada masalah dengan dana Pilgub Bali ini,” tegas politisi PDIP asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. Meskipun memang bisa dianggarkan dalam dua periode APBD. Bisa di Tahun 2017 dan di tahun 2018 jelang Pilgub Bali dilaksanakan.
“Komisi I DPRD Bali akan mengawal soal dana ini. Ada yang mengatakan kebesaran. Kalau kebesaran ya gimana caranya dicicil supaya bisa dianggarkan bertahap. Artinya ada solusi,” ujar Tama Tenaya. Mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014 ini menambahkan pihaknya berprinsip proses demokrasi harus berjalan untuk bisa melahirkan pemimpin di Bali di Pilkada serentak 2018 mendatang. “Kami berprinsip dananya harus ada dan Pilgub Bali, Pilkada Gianyar dan Pilkada Klungkung harus jalan. Masak tidak ada Pilgub dan Pilkada Bupati nanti gara-gara dana. Tidak mungkinkah Pilgub ditunda. Demokrasi itu memang perlu biaya,” ujar Tama Tenaya.
Sebelumnya Kepala Kesbanglinmaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama mengatakan KPU Bali telah mengajukan permohonan anggaran Rp 268 miliar. Namun dalam pembahasan dengan Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah (TPAD) jumlahnya dirasionalisasi menjadi Rp 254 miliar. Nah, penganggaran tersebut dipastikan akan dicicil. “Dengan kondisi keuangan Pemprov Bali sekarang dengan berbagai kebutuhan yang ada, tidak bisa sekaligus. Kami harus cicil,” ujar Jaya Suartama. * nat
Komentar