'Kepala Daerah Jangan Telat Belanjakan APBD'
Wapres Singgung Para Gubernur Saat Buka Rakernas APPSI di Kuta, Badung
Wapres meminta kepala daerah lakukan pemerataan APBD, dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank daerah.
MANGUPURA, NusaBali
Wakil Presiden RI, Prof Dr KH Ma'ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Kartika Plaza, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung pada Senin (9/5) malam pukul 20.00 Wita. Di sela-sela pembukaan itu, Wapres Ma'ruf Amin meminta kepala daerah tidak telat membelanjakan APBD. Hal ini semata untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang lesu lantaran pandemi Covid-19.
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah tentang bagaimana mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Sehingga orientasi pembangunan masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan meningkatkan partisipasi seluruh warga negara. Sesuai dengan amanah konstitusi, Pemda diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah.
"Pemda seyogyanya juga mampu mengambil kebijakan lebih tepat dengan aspirasi merakyat," sebutnya. Dia melanjutkan, pemerintah daerah semestinya bisa mengubah paradigma dari sekadar menata menjadi melayani atau memenuhi dan menakar kebutuhan rakyat termasuk membangun interaksi dengan pemangku kepentingan. Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi tetapi membangun misi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan. Wapres Ma'ruf Amin juga menyinggung beberapa hal yang perlu dilakukan Pemda untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
"Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta," papar Wapres Ma'ruf Amin.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf Amin juga menyampaikan beberapa hal sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pertama, saat ini masih berjuang untuk mengatasi dampak pandemi. Untuk itu, Wapres minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. "Terkait hal ini saya minta pemerataan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank daerah," tegas Wapres
Kedua, terus mendorong kualitas SDM di daerah masing-masing. Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda. Ketiga, menyukseskan ragam program nasional bangga buatan Indonesia dengan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
"Seluruh kepala daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi terkenal. Kalau bukan kita siapa lagi? kalau tidak sekarang kapan lagi?," pesan Wapres Ma'ruf Amin
Keempat, menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan dan penguatan bagi UMKM. Kelima mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Wapres meminta kepada seluruh gubernur konsisten mewujudkan reformasi birokrasi dan pembenahan lingkungan ASN.
Sementara, Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan melaporkan bahwa Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI tahun 2022 ini, dan menghasilkan rekomendasi APPSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan. "Karena itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Gubernur melalui berbagai forum, ketika ada forum dengan Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Gubernur DKI Jakarta ini. Dia juga menambahkan, bahwa dalam rentang waktu dua tahun ini terdapat banyak regulasi mengalami perubahan yang memiliki implikasi yang cukup serius di daerah.
Oleh karena itu, Anies berharap agar seluruh pembahasan yang dilakukan dalam Rakernas APPSI Tahun 2022 dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat. "Kami berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan bisa dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, sinkronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah," harapnya.
Tampak hadir dalam Rakernas APPSI semalam Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI termasuk Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, para Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur, para asisten yang membidangi Pemerintahan, para Kepala Badan Kepegawaian Daerah, para Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Anggota Dewan Pakar APPSI dan para Kepala Biro yang membidangi Pemerintah/Kerjasama Daerah/Otonomi Daerah. *dar
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah tentang bagaimana mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Sehingga orientasi pembangunan masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan meningkatkan partisipasi seluruh warga negara. Sesuai dengan amanah konstitusi, Pemda diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah.
"Pemda seyogyanya juga mampu mengambil kebijakan lebih tepat dengan aspirasi merakyat," sebutnya. Dia melanjutkan, pemerintah daerah semestinya bisa mengubah paradigma dari sekadar menata menjadi melayani atau memenuhi dan menakar kebutuhan rakyat termasuk membangun interaksi dengan pemangku kepentingan. Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi tetapi membangun misi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan. Wapres Ma'ruf Amin juga menyinggung beberapa hal yang perlu dilakukan Pemda untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
"Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta," papar Wapres Ma'ruf Amin.
Pada kesempatan itu, Ma'ruf Amin juga menyampaikan beberapa hal sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pertama, saat ini masih berjuang untuk mengatasi dampak pandemi. Untuk itu, Wapres minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. "Terkait hal ini saya minta pemerataan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank daerah," tegas Wapres
Kedua, terus mendorong kualitas SDM di daerah masing-masing. Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda. Ketiga, menyukseskan ragam program nasional bangga buatan Indonesia dengan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
"Seluruh kepala daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi terkenal. Kalau bukan kita siapa lagi? kalau tidak sekarang kapan lagi?," pesan Wapres Ma'ruf Amin
Keempat, menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan dan penguatan bagi UMKM. Kelima mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Wapres meminta kepada seluruh gubernur konsisten mewujudkan reformasi birokrasi dan pembenahan lingkungan ASN.
Sementara, Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan melaporkan bahwa Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI tahun 2022 ini, dan menghasilkan rekomendasi APPSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan. "Karena itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Gubernur melalui berbagai forum, ketika ada forum dengan Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Gubernur DKI Jakarta ini. Dia juga menambahkan, bahwa dalam rentang waktu dua tahun ini terdapat banyak regulasi mengalami perubahan yang memiliki implikasi yang cukup serius di daerah.
Oleh karena itu, Anies berharap agar seluruh pembahasan yang dilakukan dalam Rakernas APPSI Tahun 2022 dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat. "Kami berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan bisa dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, sinkronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah," harapnya.
Tampak hadir dalam Rakernas APPSI semalam Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI termasuk Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, para Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur, para asisten yang membidangi Pemerintahan, para Kepala Badan Kepegawaian Daerah, para Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Anggota Dewan Pakar APPSI dan para Kepala Biro yang membidangi Pemerintah/Kerjasama Daerah/Otonomi Daerah. *dar
Komentar