Saber Pungli Hanya Sasar Kelas Kroco
Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya menyikapi gerakan satuan tugas bersama pungutan liar (saber pungli) yang hanya menjerat pelanggaran kelas kroco (kecil-kecil).
DENPASAR, NusaBali
Sementara pungli yang diduga masih marak di level elite birokrat belum tersentuh. Tama Tenaya menyebutkan tim saber pungli hendaknya tidak berbangga karena baru bisa menyentuh pungli di level tukang parkir dan merambah ke desa-desa.
”Harusnya gerakannya dari atas ke bawah. Dari yang besar ke yang kecil. Yang kakap prioritaskan. Saya mengamati gerakan saber pungli menyasar kelas kroco (kecil-kecil). Kalau di Bali ini istilahnya, ngamis kecenik (mengorbankan yang kecil),” ujar Tama Tenaya, ketua komisi yang membidangi soal hukum, aparatur pemerintah.
“Kalau bisa bersihkan dulu dari atas ke bawah di internal penegak hukum. Jangan hanya tukang parkir yang punglinya hanya Rp 2.000. Sementara yang patut diduga lebih besar lolos, tak terpantau,” tegas mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali 2012–2014 ini.
Sejak saber pungli dibentuk dan ditetapkan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016, satgas saber pungli gencar melakukan tindakan. Struktur gabungan yang dikendalikan Polda, Inspektorat Pemprov Bali, dan Kejaksaan ini memang menangkap beberapa pelaku pungli. Namun dinilai masih belum maksimal.
Tama Tenaya menambahkan, gerakan saber pungli di seluruh Bali hampir tak ada greget. “Ibarat jaring laba-laba, hukum hanya bisa menjerat yang kelas kroco macam nyamuk dan lalat. Sementara kalau kumbang, bukannya ketangkap justru langsung merusak jaring laba-laba,” ucap Tama Tenaya. * nat
”Harusnya gerakannya dari atas ke bawah. Dari yang besar ke yang kecil. Yang kakap prioritaskan. Saya mengamati gerakan saber pungli menyasar kelas kroco (kecil-kecil). Kalau di Bali ini istilahnya, ngamis kecenik (mengorbankan yang kecil),” ujar Tama Tenaya, ketua komisi yang membidangi soal hukum, aparatur pemerintah.
“Kalau bisa bersihkan dulu dari atas ke bawah di internal penegak hukum. Jangan hanya tukang parkir yang punglinya hanya Rp 2.000. Sementara yang patut diduga lebih besar lolos, tak terpantau,” tegas mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali 2012–2014 ini.
Sejak saber pungli dibentuk dan ditetapkan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2016, satgas saber pungli gencar melakukan tindakan. Struktur gabungan yang dikendalikan Polda, Inspektorat Pemprov Bali, dan Kejaksaan ini memang menangkap beberapa pelaku pungli. Namun dinilai masih belum maksimal.
Tama Tenaya menambahkan, gerakan saber pungli di seluruh Bali hampir tak ada greget. “Ibarat jaring laba-laba, hukum hanya bisa menjerat yang kelas kroco macam nyamuk dan lalat. Sementara kalau kumbang, bukannya ketangkap justru langsung merusak jaring laba-laba,” ucap Tama Tenaya. * nat
Komentar