nusabali

Peserta JKN KIS Diblokir Bisa Kembali Mendaftar

  • www.nusabali.com-peserta-jkn-kis-diblokir-bisa-kembali-mendaftar

SINGARAJA, NusaBali
Kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, berujung pada penonaktifan sejumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) APBN.

Namun masyarakat yang benar-benar miskin yang KISnya terkena diblokir, masih dapat mengajukan diri kembali sebagai peserta KIS. Anggota Komisi IX DPR RI asal Buleleng I Ketut Kariyasa Adnyana, saat ditemui dalam sebuah acara di Buleleng, Minggu (15/5) malam, mengatakan penonaktifan sejumlah kepesertaan JKN KIS karena data base amburadul. Banyak diantara pemegang KIS penerima subsidi iuran dari APBN ditemukan tidak layak. Terutama dari segi ekonomi yang dinilai sudah mampu.

Namun penonaktifan JKN KIS menggunakan sistem yang tidak sedikit menyeret masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Kasus per kasus ditemui di lapangan masyarakat miskin yang terkena pemblokiran JKN KIS, gara-gara mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta atau pekerja swasta di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal kenyataan sebenarnya masyarakat bersangkutan merupakan buruh serabutan yang benar-benar miskin.

“Kendalanya memang karena data base sampai sekarang amburadul. Hasil rapat dengan beberapa menteri terakhir ditekankan data base harus diperbaiki. Kalau dulu ada perubahan penerima KIS setelah keluar datanya sama itu-itu saja. Tetapi sekarang ketentuannya wajib ada perbaikan data setiap bulan,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dampak penonaktifan sejumlah JKN KIS dari pusat, membuat sejumlah masyarakat miskin saat ini tidak memegang jaminan kesehatan. Termasuk di Kabupaten Buleleng. Bahkan setiap hari di RSUD Buleleng selalu ditemukan kasus tersebut.

Menurut Kariyasa penanganan sementara penonaktifan JKN KIS di Buleleng sudah cukup bagus. Masyarakat miskin yang kepesertaan JKN terblokir hanya memerlukan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mengajukan diri kembali sebagai penerima KIS PBI APBN. “Ini hanya kurang sosialisasi saja. Di pusat kuota masih ada dan cukup besar hampir untuk 12 juta peserta. Saya juga sudah wanti-wanti kepada pemerintah Buleleng untuk memanfaatkan kuota ini agar tidak hangus dan masyarakat miskin kembali mendapatkan jaminan kesehatan.*k23

Komentar