Jembrana Tangani Sampah Melalui Pemberdayaan Potensi Masyarakat dengan Pola Partisipatif

Kapasitas yang ada di masyarakat akan digerakkan dan bersinergi dengan komponen lain. Baik pemerintah daerah, investor, maupun Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Diharapkan dengan pola partisipatif ini, persoalan sampah bisa semakin teratasi.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Jembrana I Nengah Tamba, usai menggelar pertemuan dengan Program Director for Project Systemic Andre Kuncoroyekti, di Malang, Jawa Timur, Selasa (17/5) malam. Pertemuan dengan pihak Systemic ini membahas terkait kelanjutan program stopping the tap on ocean plastics (STOP) yang dilaksanakan di Jembrana.

Bupati Tamba mengatakan, hingga kini penanganan sampah masih menjadi permasalahan pelik. Dibutuhkan peran serta komunitas lokal dalam penanganan sampah. Melalui pola partisipatif ini, kapasitas yang ada di masyarakat seperti kelompok masyarakat swadaya akan lebih diberdayakan.  "Masyarakat sebagai kunci utama dalam pengelolaan sampah. Penanganan sampah harus disinergikan dengan semua komponen sehingga tumbuh kesadaran bersama dan terwujud gerakan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan di masyarakat,” ujar Bupati Tamba.

Bupati Tamba menyebutkan, kapasitas yang ada di masyarakat seperti kelompok masyarakat yang selama ini bergerak swadaya dalam mengelola sampah memiliki peran strategis di wilayahnya masing-masing. Dia menyebut peran strategis ini tidak bisa dikesampingkan. “Hanya masyarakat setempat yang bisa menjaga wilayahnya dengan penuh kesadaran, termasuk dari sampah. Kelompok masyarakat lah yang menjadi garda terdepan di wilayahnya,” ucapnya.

Bupati Tamba berharap ke depan tidak ada lagi tumpang tindih program penanganan sampah di masyarakat. Baik dari investor yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, pemerintah daerah, dan Perumda akan bergerak dengan pola partisipatif dengan memberdayakan masyarakat. “Sampah harus tuntas dari sumbernya. Dimulai dari hulu di setiap rumah tangga dan penanganannya di lingkungan setempat dilakukan oleh kelompok masyarakat sebelum ke TPA,” kata Bupati asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, ini.
Menurut Bupati Tamba, seluruh aktivitas pengelolaan sampah di masyarakat oleh masyarakat harus terstandar. “Di sinilah peran pemerintah, investor bersama Perumda. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Sehingga semuanya terarah. Salah satunya dengan pola plastik kredit," ucapnya.

Bupati Tamba mengatakan, melalui program plastik kredit ini, ada sebuah skema yang diterapkan. Di mana perusahaan-perusahaan penghasil sampah secara global akan memberikan sebuah apresiasi kepada pemkab/pemkot yang mampu mengolah sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakatnya. "Skemanya kurang lebih 1 ton sampah plastik yang dikelola oleh pemerintah itu akan bernilai satu plastik kredit. Satu plastik kredit ini nanti bisa dikonversi oleh perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan - perusahaan global untuk merefund. Selanjutnya dana ini akan digunakan kembali untuk kegiatan pengolahan sampah di daerah tersebut,” ucap Bupati Tamba didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jembrana Dewa Ary Chandra.

Andre Kuncoroyekti mengatakan, ke depannya kelompok masyarakat pengelola sampah di masing-masing banjar akan diberdayakan dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Dirinya juga memastikan akan tetap menjaga eksistensi kapasitas yang ada di masyarakat. “Kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan TPS yang ada di desa-desa tidak kemudian dihilangkan. Tapi kita ingin kemampuannya diperkuat dan kemudian bekerjasama dengan TPST Peh yang kami dampingi. Sehingga yang selama ini terjadi akan kami benahi lagi,” ujarnya.

Andre Kuncoroyekti menambahkan, pihaknya tidak akan mengambil alih keberadaan dan peran kelompok masyarakat pengelola sampah di desa atau banjar. Seandainya KSM setelah diperkuat masih ada wilayah yang belum tercover oleh KSM, di situlah baru operator dari Systemic yang ada di TPST Peh mengcover dengan kesepakatan bersama. “Kami sekarang habis-habisan memperbaiki itu semua. Jangan sampai terjadi kesan bahwa Systemic datang untuk merusak sistem yang sudah ada,” tegasnya.

Dengan pola pemberdayaan dan partisipatif, sistem pengelolaan sampah yang sudah ada di masyarakat yang dipadukan dengan program STOP seperti reward pemilihan sampah melalui plastik kredit. Fungsi kelompok masyarakat pengelola sampah akan diperkuat. "Kami memperkuat sistem yang sudah ada. Memperkuat aktor-aktor yang sudah ada. Intinya saling bekerjasama,” tandas Andre Kuncoroyekti.  *ode