Anggota Dewan Soroti Pelaksanaan PAT di Bangli
BANGLI, NusaBali
Pelaksanaan penilaian akhir tahun (PAT) tahun ajaran 2021/2022 di Kabupaten Bangli diwarnai ‘kekacauan’.
Pelaksanaannya tidak serentak hingga soal terlambat datang. PAT SD di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku terpaksa diundur dari jadwal yang telah ditentukan. PAT SD baru terlaksana di Kecamatan Susut dan Kecamatan Kintamani. Informasinya, PAT hari kedua di Sekolah Satu Atap (Satap) 3 Kintamani untuk mata pelajaran PPKN diundur karena soalnya belum datang.
Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bangli melakukan pengawasan, pengawalan, dan mengantisipasi indikasi kebocoran soal. “Pengawasan dan pengawalan dari proses pencetakan dan pendistribusian soal mesti dilakukan dengan ketat,” pinta Nengah Darsana, Rabu (18/5). Dia tidak menginginkan pencetakan soal menghambat pelaksanaan PAT sekolah. “Ini kan agenda tahunan, terjadinya persoalan di sekolah kemungkinan abai terhadap SOP yang berlaku,” duga Nengah Darsana.
Komisi II DPRD Bangli diharapkan segera melakukan koordinasi atau memanggil Kadisdikpora Bangli agar persoalan di lapangan bisa segera ditanggulangi. Sementara pelaksanaan PAT untuk SMP berlangsung secara serentak di seluruh Bangli mulai Selasa (17/5). Meski demikian, dari informasi yang dihimpun pelaksanaan PAT hari kedua di Satap 3 Kintamani pada Rabu (18/5) untuk mata pelajaran PPKn terpaksa diundur karena soalnya belum datang.
Terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Bangli, Wayan Gede Wirajaya saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pelaksanaan PAT tingkat SMP di seluruh Bangli telah berjalan dengan lancar. Dia mengakui pengiriman soal untuk Satap 3 Kintamani sempat terselip ke SMP 3 Tembuku. “Saat itu sudah bisa diatasi sehingga pelaksanaan PAT untuk SMP tetap berjalan lancar sesuai jadwal. Tidak ada jadwal mundur,” tegas Wirajaya.
Dijelaskan, Disdikpora Bangli membebaskan masing-masing sekolah mencetak soal PAT dimana saja. Pencetakan soal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Terkait soal yang terselip ke tempat lain, diperkirakan terjadi saat proses pengiriman. “Bisa saja sekolah menghimpun diri memilih satu tempat percetakan. Sehingga saat pengiriman ada soal yang terselip,” duga Wirajaya. PAT SD dikoordinir Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan SMP dikoordinir Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Peran Disdikpora hanya melakukan monitoring dan evaluasi (monev). *esa
Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bangli melakukan pengawasan, pengawalan, dan mengantisipasi indikasi kebocoran soal. “Pengawasan dan pengawalan dari proses pencetakan dan pendistribusian soal mesti dilakukan dengan ketat,” pinta Nengah Darsana, Rabu (18/5). Dia tidak menginginkan pencetakan soal menghambat pelaksanaan PAT sekolah. “Ini kan agenda tahunan, terjadinya persoalan di sekolah kemungkinan abai terhadap SOP yang berlaku,” duga Nengah Darsana.
Komisi II DPRD Bangli diharapkan segera melakukan koordinasi atau memanggil Kadisdikpora Bangli agar persoalan di lapangan bisa segera ditanggulangi. Sementara pelaksanaan PAT untuk SMP berlangsung secara serentak di seluruh Bangli mulai Selasa (17/5). Meski demikian, dari informasi yang dihimpun pelaksanaan PAT hari kedua di Satap 3 Kintamani pada Rabu (18/5) untuk mata pelajaran PPKn terpaksa diundur karena soalnya belum datang.
Terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Bangli, Wayan Gede Wirajaya saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pelaksanaan PAT tingkat SMP di seluruh Bangli telah berjalan dengan lancar. Dia mengakui pengiriman soal untuk Satap 3 Kintamani sempat terselip ke SMP 3 Tembuku. “Saat itu sudah bisa diatasi sehingga pelaksanaan PAT untuk SMP tetap berjalan lancar sesuai jadwal. Tidak ada jadwal mundur,” tegas Wirajaya.
Dijelaskan, Disdikpora Bangli membebaskan masing-masing sekolah mencetak soal PAT dimana saja. Pencetakan soal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Terkait soal yang terselip ke tempat lain, diperkirakan terjadi saat proses pengiriman. “Bisa saja sekolah menghimpun diri memilih satu tempat percetakan. Sehingga saat pengiriman ada soal yang terselip,” duga Wirajaya. PAT SD dikoordinir Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan SMP dikoordinir Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Peran Disdikpora hanya melakukan monitoring dan evaluasi (monev). *esa
Komentar