Pariwisata Harus Harmonis Terhadap Alam, Manusia dan Budaya Bali

Arahan tersebut disampaikan pada Anggara Paing Sungsang, Selasa (31/5) di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjokorda Bagus Pemayun dan pelaku pariwisata di Bali.

Dalam kesempatan itu, pelaku pariwisata di Bali di hadapan Gubernur Koster ber-ikrar untuk melaksanakan pariwisata Bali yang harmonis terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali dengan menyatakan taat melaksanakan ketentuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk penguatan karakter dan taksu kepariwisataan Bali sebagai implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pelaku pariwisata Bali dengan kompak juga menyatakan sikap  untuk melaksanakan: 1) Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020; 2) Melaksanakan Tata Kelola Pariwisata Bali sebagai pelaksanaan  Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020; 3) Melaksanakan Semua Ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020; 4) Menggunakan Aksara Bali pada Papan Nama, Ruangan, dan Fasilitas Usaha Pariwisata sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018; 5) Melaksanakan Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan  Lokal  Sad  Kerthi  Dalam  Bali Era Baru sebagai pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali  Nomor  04  Tahun 2022.

Pelaku pariwisata Bali secara kompak menyatakan nada untuk melaksanakan: 6) Menggunakan Busana Adat Bali setiap Hari Kamis, Hari Purnama, dan Hari Tilem sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018; 7) Menggunakan Busana Berbahan Kain Tenun Endek Bali Kain Tenun Tradisional Bali setiap Hari Selasa sebagai pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021; 8) Memasarkan dan Memanfaatkan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018; 9) Menggunakan Produk Minuman Arak dan Minuman Olahan Berbahan Arak Bali sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020;  10) Melaksanakan Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali sebagai pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021.
 
Selanjutnya Pelaku pariwisata Bali juga dengan nada tegas menyatakan sikap untuk melaksanakan : 11) Tidak Menggunakan Plastik Sekali Pakai sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018; 12) Mengelola Sampah Berbasis Sumber sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47  Tahun  2019;  13)  Menggunakan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Atap Bangunan sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019; 14) Menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019; dan 15) Menjaga Kesucian dan Kelestarian    Danau, Mata    Air, Sungai, dan Laut sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020.

Mengakhiri pernyataan ikrar-nya untuk menyelenggarakan pariwisata yang harmonis terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, seluruh Pelaku Pariwisata Bali dengan tegas di hadapan Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyatakan Bangkit Pariwisata Bali Berbasis Budaya, Berkualitas, Bermartabat. “Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!,” tutupnya. *nat