Fraksi Nasdem Soroti Pencemaran Hilir Sungai

Limbah rumah tangga yang tidak tertangani dengan baik menjadi penyebab utama pecemaran itu.  Ketua Fraksi Nasdem Buleleng Ni Ketut Windrawati saat rapat paripurna Senin (30/5) kemarin, mengungkapkan temuan pencemaran daerah hilir sungai itu mengacu pada laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) Buleleng Tahun 2019. Kondisi itu terjadi di hilir Sungai Saba di Kecamatan Seririt, Sungai Banyumala, Sungai Buleleng, dan Sungai Penarukan di Kecamatan Buleleng.

Dalam laporan tersebut dikatakan pencemaran hilir sungai membuat kualitas air baku mengalami penurunan. Bahkan dideteksi keberadaan bakteri coliform yang melebihi ambang batas standar baku mutu air. Kondisi tersebut sangat membahayakan bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan konsumsi. Air yang sudah tercemar jika dikonsumsi secara berkala dan waktu yang lama dapat memicu kanker.

“Saat ini banyak pemukiman yang berkembang di sepanjang pesisir pantai serta daerah aliran sungai. Kondisi itu berpeluang menyebabkan tercemarnya kawasan pantai dan sungai. Karena limbah domestik rumah tangga langsung dibuang ke kawasan itu, tanpa pengelolaan berarti. Ini perlu dicarikan pemecahan masalahnya,” ucap Srikandi Nasdem asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Kepala DLH Buleleng Gede Melandrat, dikonfirmasi terpisah Rabu (1/5) kemarin, membenarkan pencemaran hilir sungai. Namun dia menyakinkan pencemaran yang terjadi masih dalam kategori ringan. Sebab masih ada hewan dan satwa yang dapat hidup di sungai. Menurut mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng ini, pencemaran di hilir sungai berasal dari limbah domestik dapur dan kamar mandi masyarakat sekitarnya.

Kondisi itu pun, disebut Melandrat, sudah ditangani dengan sejumlah langkah pencegahan. Salah satunya, pembersihan sungai secara berkala oleh petugas DLH yang memang disiapkan khusus untuk membersihkan hilir sungai. Selain juga upaya sosialisasi budaya hidup bersih dan sehat dengan membuat saluran pembuangan limbah. “Solusinya memang harus ada IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) komunal. Karena kawasan itu ada pemukiman padat, tentu harus duduk bersama dengan seluruh pihak dan masyarakat,” papar pejabat asal Desa/Kecamatan Kubutambahan ini.*k23