9.000 Warga Tabanan Belum Tercover JKN-PBI APBD

Dinas Sosial Tabanan pun sudah mengajukan kekurangan tersebut ke BPJS Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti. Harapannya tak ada kesalahan administrasi.

Selain dari APBD, kuota JKN-PBI dari pusat juga tersedia sebanyak 93.004, namun kuota ini sudah terpenuhi.  “Terhadap 9.000 warga yang belum tercover JKN-PBI dari APBD ini sudah ditindaklanjuti dengan diajukan ke BPJS Kesehatan," ujar Kepala Dinas Sosial Tabanan, Nyoman Gede Gunawan,  Jumat (3/6).

Alokasi 9.000 orang ini acuannya adalah mereka yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga diharapkan seluruh yang diajukan bisa tercover. "Mudah-mudahan seluruhnya bisa tercover karena biasanya ada yang tidak padan (sinkron)," harapnya.

Tidak padan yang dimaksud jelas Gunawan, BPJS Kesehatan sendiri juga memiliki data. Sehingga ketika data disandingkan ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan nomor di KK (Kartu Keluarga) yang tidak sama. Kondisi ini pun harus dilakukan perbaikan data dengan menyinkronkan data Disdukcapil Tabanan. "Kalau ada tidak padan, maka  berurusan dengan Disdukcapil," tegasnya.

Hanya saja Gunawan belum bisa memastikan kapan 9.000 orang yang diusulkan ini bisa tercover. Sebab Dinas Sosial Tabanan sifatnya hanya mengusulkan setiap bulan, dan pihak BPJS yang mengeksekusi. "Dasar usulan tercover BPJS adalah dari DTKS. Ketika ada penambahan DTKS, maka dicek,  kalau belum dapat KIS diusulkan sepanjang kuota masih tersedia," bebernya.

Untuk itu dia pun berharap dari yang diusulkan sepenuhnya bisa tercover. Karena kuota JKN-PBI untuk kabupaten disediakan 107.000 orang sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) dengan BPJS. "Artinya sekarang karena kuota masih tersedia, maka kami terus mengusulkan," tandasnya. *des