Badung Libatkan Desa Adat Tangani Sampah

Agar pengelolaan sampah berbasis sumber berjalan maksimal, pemerintah daerah libatkan desa adat, selain desa dinas dan kelurahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kabupaten Badung Wayan Puja, mengatakan telah berkoordinasi dengan bendesa adat, termasuk dengan perbekel dan lurah terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Bahkan juga meminta tiap desa, khusunya desa dinas untuk bisa mengolah sampah secara mandiri.

“Koordinasi penting dalam menyikapi kondisi yang berkembang belakangan ini. Seperti pelaksanaan Presidensi G-20 di Nusa Dua dan rencana penutupan TPA Suwung, tentu pemerintah berupaya mengatasi sampah berbasis sumber dengan melibatkan desa dinas dan desa adat yang ada,” kata Puja, Kamis (9/6).

Menurut Puja, persoalan sampah tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. “Kita harus tegaskan kesiapan pengelolaan sampah di bawah, agar jangan terjadi saling lempar tanggung jawab,” katanya.

Hingga saat ini, pihaknya melalui OPD terkait telah membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Badung Selatan hingga Badung Utara. Selain itu semua desa juga diwajibkan membangun tempat pengolahan sampah (TPS) berbasis reduce-reuse-recycle (3R). “Kenapa pembangunan TPS3R ini penting, karena sampah di Badung selain dari rumah tangga, juga ada dari restoran dan seterusnya, termasuk juga ada sampah kiriman dampak angin barat yang jumlahnya sampai 300 ton per hari,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas LHK Kabupaten Badung AA Gede Agung Dalem, membeberkan saat ini di Badung menghidupkan kembali TPS3R yang sempat mati suri. Ada 17 TPS3R yang direvitalisasi yang tersebar di Badung. “Sekarang ada 17 TPS3R yang kita revitalisasi. Kita bantu alat dan cara pengoperasiannya,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemberian alat sudah dilakukan oleh Dinas PUPR Badung pada Desember 2021. Namun ada beberapa TPS sudah jalan dan ada yang belum jalan, karena terkendala penyetingan alat, listrik dan juga anggaran. Sebab pengoperasian TPS3R tersebut perlu tenaga dan pembayaran tenaga, sehingga hal itu yang menjadi kendala.

“Dari TPS3R yang sudah direvitalisasi, ada 10 yang sudah jalan dan ada yang berproses. TPS yang direvitalisasi itu ada di Mengwi, Mekar Buana, Bongkasa Pertiwi, Tanjung Benoa, Petang, dan lainnya,” kata Gung Dalem. *ind