Bangli Kantongi 11 Ribu KK Miskin
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah kepala keluarga (KK) miskin di wilayah Kabupaten Bangli mencapai 11.055 KK (35.861 jiwa) atau 5,73 persen.
BANGLI, NusaBali
Persentasenya lebih tinggi dari Provinsi Bali yakni 5,25 persen pada tahun yang sama. Sedang jumlah penduduk Bangli saat ini 263.000 jiwa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli I Nengah Sukarta menyampaikan hal itu usai sosialisasi verifikasi dan KK miskin di Gedung Bakti Mukti Bukti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Jumat (24/3).
Dikatakannya, dari 11 ribu lebih KK miskin tersebut dominan di Kecamatan Kintamani. Kantong-kantong kemiskinan terbanyak ada di 15 desa di kawasan sekitar Danau Batur dan kawasan balik bukit Kintamani. Sedang jumlah seluruh desa di Kintamani sebanyak 48 desa.
Menurut Sukarta, ada beberapa faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di 15 desa tersebut. Di antaranya terbatasnya akses transportasi dan ekonomi, karena kondisi geografis desa-desa tersebut bermedan berat. Hal ini berimbas terbatasnya akses mendapatkan layanan dan fasilitas lainnya. “Karena itu kami sedang fokus ke sana,” ucap Sukarta, menyebutkan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan sejak 2015.
Program tersebut antara lain bedah rumah, pemberdayaan dan peningkatan keterampilan, pelayanan dan membuka akses ekonomi masyarakat. Termasuk perlindungan dan pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas.
Jumlah penduduk miskin yang dimiliki Bangli, kata Sukarta, menjadikan Bangli berada di ranking tiga setelah Kabupaten Karangasem dan Buleleng, dalam hal jumlah terbanyak penduduk miskin.
Terkait verfikasi dan validasi yang dilakukan Maret ini, kata Sukarta, bertujuan mendapat data mikro (dari bawah) dari dampak program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. “Dalam dua tahun ini apakah ada pergeseran (kemajuan),” ucapnya. Jika tidak ada perubahan atau stagnan, berarti program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Karena itu perlu dievaluasi. “Akan dikaji lagi kalau kurang tepat,” ujar Sukarta.
Sukarta mengakui ada persoalan yang berpotensi menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak efektif, jadi tidak tepat sasaran. Di antaranya kesenangan berjudi, suka mabuk-mabukan, dan jenis perilaku dan tindakan lain yang dikenal sebagai penyakit masyarakat. “Kalau sudah suka judi misalnya, berapa pun dikasih bantuan program tak mempan,” kata Sukarta. Karenanya Sukarta memastikan tidak akan mengucurkan program atau bantuan lagi kepada kelompok atau warga, yang sebelumnya memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang menyimpang. “Istilah ini sudah karatan, salah sasaran kalau kita beri bantuan lagi,” tandas Sukarta. Sosialisasi verifikasi dan validasi KK miskin diikuti 72 desa/kelurahan, diwakili 2 orang aparat desa/kelurahan. Data mikro dari desa/kelurahan, kata Sukarta, diharap bisa rampung, setelah hari raya. Sementara penanggulangan dan pengentasan kemiskinan melibatkan semua OPD (16 OPD) di lingkup Pemkab Bangli yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD. * k17
Persentasenya lebih tinggi dari Provinsi Bali yakni 5,25 persen pada tahun yang sama. Sedang jumlah penduduk Bangli saat ini 263.000 jiwa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli I Nengah Sukarta menyampaikan hal itu usai sosialisasi verifikasi dan KK miskin di Gedung Bakti Mukti Bukti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Jumat (24/3).
Dikatakannya, dari 11 ribu lebih KK miskin tersebut dominan di Kecamatan Kintamani. Kantong-kantong kemiskinan terbanyak ada di 15 desa di kawasan sekitar Danau Batur dan kawasan balik bukit Kintamani. Sedang jumlah seluruh desa di Kintamani sebanyak 48 desa.
Menurut Sukarta, ada beberapa faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di 15 desa tersebut. Di antaranya terbatasnya akses transportasi dan ekonomi, karena kondisi geografis desa-desa tersebut bermedan berat. Hal ini berimbas terbatasnya akses mendapatkan layanan dan fasilitas lainnya. “Karena itu kami sedang fokus ke sana,” ucap Sukarta, menyebutkan sejumlah program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan sejak 2015.
Program tersebut antara lain bedah rumah, pemberdayaan dan peningkatan keterampilan, pelayanan dan membuka akses ekonomi masyarakat. Termasuk perlindungan dan pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas.
Jumlah penduduk miskin yang dimiliki Bangli, kata Sukarta, menjadikan Bangli berada di ranking tiga setelah Kabupaten Karangasem dan Buleleng, dalam hal jumlah terbanyak penduduk miskin.
Terkait verfikasi dan validasi yang dilakukan Maret ini, kata Sukarta, bertujuan mendapat data mikro (dari bawah) dari dampak program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. “Dalam dua tahun ini apakah ada pergeseran (kemajuan),” ucapnya. Jika tidak ada perubahan atau stagnan, berarti program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Karena itu perlu dievaluasi. “Akan dikaji lagi kalau kurang tepat,” ujar Sukarta.
Sukarta mengakui ada persoalan yang berpotensi menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak efektif, jadi tidak tepat sasaran. Di antaranya kesenangan berjudi, suka mabuk-mabukan, dan jenis perilaku dan tindakan lain yang dikenal sebagai penyakit masyarakat. “Kalau sudah suka judi misalnya, berapa pun dikasih bantuan program tak mempan,” kata Sukarta. Karenanya Sukarta memastikan tidak akan mengucurkan program atau bantuan lagi kepada kelompok atau warga, yang sebelumnya memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang menyimpang. “Istilah ini sudah karatan, salah sasaran kalau kita beri bantuan lagi,” tandas Sukarta. Sosialisasi verifikasi dan validasi KK miskin diikuti 72 desa/kelurahan, diwakili 2 orang aparat desa/kelurahan. Data mikro dari desa/kelurahan, kata Sukarta, diharap bisa rampung, setelah hari raya. Sementara penanggulangan dan pengentasan kemiskinan melibatkan semua OPD (16 OPD) di lingkup Pemkab Bangli yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD. * k17
Komentar