Alumni SMA Bali Mandara Datangi Gedung Dewan
DPRD Bali Janjikan Jalan Tengah untuk SMA Bali Mandara
‘Penduduk miskin makin bertambah, sementara kuota di SMA Bali Mandara terbatas, sehingga siswa miskin tidak semua ditampung’
DENPASAR,NusaBali
Puluhan alumni SMA Bali Mandara, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng mendatangi Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (20/6) siang. Mereka melakukan aksi damai dengan tuntutan agar pemerintah mengembalikan pola boarding school (sekolah asrama) di SMA Bali Mandara. Pimpinan DPRD Bali yang menerima para alumni berjanji akan melakukan kajian, untuk mencari solusi menyelesaikan pro kontra status SMA Bali Mandara.
Para alumni yang didampingi Wakil Ketua Umum Persadha Nusantara Gede Suardana diterima di lobi Gedung DPRD Bali oleh Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP I Gusti Putu Budiartha didampingi anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PDIP, seperti Made Rai Warsa dan Kadek Setiawan.
Suardana di hadapan wakil rakyat menuding Pemprov Bali ada salah analisis terhadap kebutuhan anggaran di SMA Bali Mandara, yang berujung pada keputusan menghentikan pola boarding school di sekolah untuk anak-anak miskin yang didirikan pada Tahun 2011 tersebut. “Anggaran per siswa yang disebutkan pemerintah senilai Rp 20 juta per tahun, per siswa adalah salah analisisnya. Data yang kita peroleh langsung di SMA Bali Mandara keperluan anggaran seperti untuk makan sehari-hari, buah dan lainnya hanya Rp 800.000 per tahun, per siswa. Itu (Rp 20 juta) adalah salah datanya,” ujar Suardana.
Mantan Ketua KPU Buleleng ini meminta agar DPRD Bali mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membedah kajian tentang SMA Bali Mandara, yang melibatkan para alumni. Suardana mewakili para alumni menegaskan, tidak masalah jika SMA Bali Mandara ganti nama, yang penting sistem boarding school masih dipertahankan.
Atas aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Korry mengatakan SMA Bali Mandara selama ini menampung siswa miskin. Proses belajar berjalan dengan baik. Namun, akhir- akhir ini terkendala dengan anggaran pemerintah. “Penduduk miskin makin bertambah, sementara kuota di SMA Bali Mandara terbatas, sehingga siswa miskin tidak semua ditampung. Maka dilakukan harmonisasi anggaran dengan sebaik-baiknya,” ujar politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.
Sugawa Korry menegaskan dalam tuntutan terhadap pengembalian sistem sekolah asrama di SMA Bali Mandara jangan ada memaksakan kehendak. Gubernur Bali juga tidak menghapuskan semuanya. “Gubernur Bali punya program sesuai dengan kewenangannya, tetapi anak-anak kita harus sekolah. Masih ada waktu untuk melakukan kajian, Komisi IV akan lakukan kajian, untuk mencari solusi terbaik. Masih ada waktu buat kita untuk diskusikan,” tegas Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sementara Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, I Gusti Putu Budiarta alias Gung De di hadapan para alumni mengatakan penyelesaian siswa miskin dan sangat miskin akan diambil pola pemerataan dan berkeadilan. “Ada 180.000 siswa miskin dan sangat miskin di Bali. Jalan tengahnya ya pemerataan dan harus adil. Kita tidak menghapus, tetapi pemerataan,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini menyatakan siap berdiskusi mencari solusi terbaik untuk SMA Bali Mandara. *nat
Para alumni yang didampingi Wakil Ketua Umum Persadha Nusantara Gede Suardana diterima di lobi Gedung DPRD Bali oleh Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi PDIP I Gusti Putu Budiartha didampingi anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PDIP, seperti Made Rai Warsa dan Kadek Setiawan.
Suardana di hadapan wakil rakyat menuding Pemprov Bali ada salah analisis terhadap kebutuhan anggaran di SMA Bali Mandara, yang berujung pada keputusan menghentikan pola boarding school di sekolah untuk anak-anak miskin yang didirikan pada Tahun 2011 tersebut. “Anggaran per siswa yang disebutkan pemerintah senilai Rp 20 juta per tahun, per siswa adalah salah analisisnya. Data yang kita peroleh langsung di SMA Bali Mandara keperluan anggaran seperti untuk makan sehari-hari, buah dan lainnya hanya Rp 800.000 per tahun, per siswa. Itu (Rp 20 juta) adalah salah datanya,” ujar Suardana.
Mantan Ketua KPU Buleleng ini meminta agar DPRD Bali mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membedah kajian tentang SMA Bali Mandara, yang melibatkan para alumni. Suardana mewakili para alumni menegaskan, tidak masalah jika SMA Bali Mandara ganti nama, yang penting sistem boarding school masih dipertahankan.
Atas aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali Sugawa Korry mengatakan SMA Bali Mandara selama ini menampung siswa miskin. Proses belajar berjalan dengan baik. Namun, akhir- akhir ini terkendala dengan anggaran pemerintah. “Penduduk miskin makin bertambah, sementara kuota di SMA Bali Mandara terbatas, sehingga siswa miskin tidak semua ditampung. Maka dilakukan harmonisasi anggaran dengan sebaik-baiknya,” ujar politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.
Sugawa Korry menegaskan dalam tuntutan terhadap pengembalian sistem sekolah asrama di SMA Bali Mandara jangan ada memaksakan kehendak. Gubernur Bali juga tidak menghapuskan semuanya. “Gubernur Bali punya program sesuai dengan kewenangannya, tetapi anak-anak kita harus sekolah. Masih ada waktu untuk melakukan kajian, Komisi IV akan lakukan kajian, untuk mencari solusi terbaik. Masih ada waktu buat kita untuk diskusikan,” tegas Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sementara Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, I Gusti Putu Budiarta alias Gung De di hadapan para alumni mengatakan penyelesaian siswa miskin dan sangat miskin akan diambil pola pemerataan dan berkeadilan. “Ada 180.000 siswa miskin dan sangat miskin di Bali. Jalan tengahnya ya pemerataan dan harus adil. Kita tidak menghapus, tetapi pemerataan,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini menyatakan siap berdiskusi mencari solusi terbaik untuk SMA Bali Mandara. *nat
Komentar