Badung Akan Improvisasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Wabup Suiasa Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan
MANGUPURA, NusaBali
Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa memimpin rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, Rabu (22/6).
Dalam rapat tersebut terungkap Badung akan mengimprovisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam memimpin rapat, Wabup Suiasa didampingi Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya dan Kadis Sosial Ketut Sudarsana. Rapat dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti oleh Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Badung. Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Badung, Wabup Suiasa memaparkan selama ini Kabupaten Badung bersinergi dengan stakeholder terkait telah menerbitkan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Kebijakan politik anggaran ini, lanjut Wabup Suiasa, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah juga memberikan dorongan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui regulasi dan fasilitasi. Kebijakan lintas sektoral juga dipermudah,” ujarnya.
Wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini berharap rapat koordinasi ini mampu menghasilkan skema kebijakan yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Badung. Pihaknya juga meyakini adanya skema kebijakan bisa dijadikan pedoman secara vertikal dan horizontal, sehingga angka kemiskinan masyarakat bisa ditekan secara progresif.
“Kebijakan yang dibuat harus didasarkan atas pemahaman, kesepakatan dan kesiapan bersama, karena kita pemerintah daerah tidak bisa sendiri dalam menurunkan angka kemiskinan. Harus ada sinergi dengan kecamatan, desa/kelurahan dan swasta, untuk mewujudkannya,” ujar Wabup Suiasa.
Wabup Suiasa melanjutkan, apabila skema kebijakan penanggulangan kemiskinan di Badung sudah disepakati, tentu harus dilanjutkan dengan langkah realisasi menurunkan angka kemiskinan masyarakat, secara terukur dan objektif. Untuk mewujudkan itu semua, Wabup Suiasa mengajak semua peserta rapat untuk melakukan refleksi diri akan swadarma sebagai perangkat negara. “Ada dua hal penting yang harus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, kita harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, kita harus bisa memberdayakan perekonomian masyarakat. Sebab akan mustahil apabila salah satu dari itu tidak bisa kita lakukan,” katanya. *ind
Kebijakan politik anggaran ini, lanjut Wabup Suiasa, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah juga memberikan dorongan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui regulasi dan fasilitasi. Kebijakan lintas sektoral juga dipermudah,” ujarnya.
Wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini berharap rapat koordinasi ini mampu menghasilkan skema kebijakan yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Badung. Pihaknya juga meyakini adanya skema kebijakan bisa dijadikan pedoman secara vertikal dan horizontal, sehingga angka kemiskinan masyarakat bisa ditekan secara progresif.
“Kebijakan yang dibuat harus didasarkan atas pemahaman, kesepakatan dan kesiapan bersama, karena kita pemerintah daerah tidak bisa sendiri dalam menurunkan angka kemiskinan. Harus ada sinergi dengan kecamatan, desa/kelurahan dan swasta, untuk mewujudkannya,” ujar Wabup Suiasa.
Wabup Suiasa melanjutkan, apabila skema kebijakan penanggulangan kemiskinan di Badung sudah disepakati, tentu harus dilanjutkan dengan langkah realisasi menurunkan angka kemiskinan masyarakat, secara terukur dan objektif. Untuk mewujudkan itu semua, Wabup Suiasa mengajak semua peserta rapat untuk melakukan refleksi diri akan swadarma sebagai perangkat negara. “Ada dua hal penting yang harus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, kita harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, kita harus bisa memberdayakan perekonomian masyarakat. Sebab akan mustahil apabila salah satu dari itu tidak bisa kita lakukan,” katanya. *ind
Komentar