Marak Kasus LPD, Pengawasan Jangan di Atas Kertas

Dia menekankan pengawasan LPD jangan hanya dilakukan di atas kertas, tetapi langsung turun ke lapangan. Hal itu ditekankan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini saat acara Banjar Digital di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Jumat (24/6). Menurutnya secara umum pengelolaan LPD di Bali yang bernaung di bawah Desa Adat sudah berjalan dengan baik. Pengawasan pun sudah dilakukan. Hanya saja terkadang pengawasan disebutnya hanya melihat laporan di atas kertas.

“Harusnya pengawasan langsung ke lapangan. Selain itu selama ini juga ada kesan menyepelekan, ketika sudah melihat pengelolaan kurang sehat tetapi menganggap kerugian tidak terlalu besar dan bisa diatasi. Ini yang harus jadi perhatian,” ungkap Agung Rai politisi asal Denpasar ini.

Persoalan kasus LPD tidak dipungkiri olehnya karena masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola. Menurutnya saat awal pemilihan Ketua dan Pengurus LPD melalui paruman harus dicari yang benar-benar kredibel. Desa Adat dan krama juga perlu membuat perjanjian hitam di tas putih untuk mengantisipasi kerugian.

“Bila perlu di awal ada perjanjian dan kesepakatan harta kekayaan Ketua dan Pengurus LPD menjadi jaminan apabila yang bersangkutan melakukan penyelewengan dan kelalaian,” imbuh dia.

Sementara itu dengan kasus-kasus yang sudah berproses hukum diharapkan ke depannya tidak terjadi kembali. Menurut hematnya persoalan LPD harus diselesaikan di ranah adat. Sebab pendirian LPD di Bali merupakan pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

“Kami juga berharap masyarakat tidak memukul rata menilai LPD itu jelek. Dari LPD yang ada di Bali, yang bermasalah hanya 6 persen saja. Kalau bukan kita sendiri yang meramaikan dan menjaga LPD siapa lagi, karena LPD untuk masyarakat Bali,” tegas Agung Rai. *k23