Megawati Ingatkan Kader Tidak Korupsi
'PDI Perjuangan tak melakukan pembelaan terhadap mereka yang menyalahgunakan wewenang'
JAKARTA, NusaBali
Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri selalu memperingatkan kepada kader untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Megawati kembali mengingatkan. Megawati berpesan kepada kepala/wakil kepala daerah untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat.Sehingga harus memiliki tanggung jawab, tidak korupsi dan melayani masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Hasto ketika mengikuti sosialisasi dan pembekalan antikorupsi pengurus PDIP dari tingkat pusat hingga daerah lewat Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (27/6).
"Kami ditugaskan oleh Ibu Mega, supaya seluruh kader PDIP memiliki komitmen yang kuat melalui program pencegahan korupsi dari KPK. Politik cerdas berintegritas dan terpadu. Ini adalah komitmen kami yang ditandatangani para kepala daerah yang akan diikuti seluruh anggota legislatif dan struktural partai kami," papar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6).
Untuk diketahui, surat pernyataan itu diteken 215 kepala/wakil kepala daerah saat mengikuti rapat koordinasi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (16/6). Hasto pun membacakan beberapa poin surat pernyataan tersebut. Yakni berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara langsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
"Partai tak melakukan pembelaan terhadap mereka yang menyalahgunakan wewenang," tegas Hasto usai membaca beberapa poin surat pernyataan.
Hasto juga sempat menyampaikan salam kepada awak KPK di acara sosialisasi yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri. Hasto menceritakan, saat mendengar agenda ini, Megawati langsung menginstruksikan agar pendidikan ini diikuti secara daring oleh para kader PDIP dari seluruh daerah.
Di acara itu, ratusan pengurus daerah PDIP hadir secara virtual melalui layanan telekonferensi yang disediakan. Hasto sendiri hadir di lokasi bersama Bendahara Umum Olly Dondokambey, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, Mindo Sianipar dan Eriko Sotarduga. Ketua KPK Firli Bahuri memimpin jajarannya ketika menerima rombongan pengurus DPP PDIP.
Firli didampingi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianti, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief, dan Kepala Satgas Sosialisasi dan Kampanye KPK Wuryono Prakoso. Saat membuka kegiatan itu, Firli membeberkan jalan panjang komitmen membebaskan Indonesia dari perilaku korupsi.
Dimulai sejak para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta. Hingga kemudian pada 2004, di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, lahirlah UU Antikorupsi yang mengamanatkan dibentuknya badan KPK itu sendiri. “Kalau kita melihat, sungguh besar keinginan dan komitmen pendiri bangsa agar bangsa bebas dari korupsi,” kata Firli.
Bahkan di Pembukaan UUD 1945, semangat antikorupsi juga sudah termuat di alinea keempat. Maknanya adalah bahwa tujuan bernegara sulit diwujudkan kalau korupsi masih merajalela. Firli lalu menjelaskan berbagai langkah dan strategi utama KPK dalam menurunkan tingkat perilaku korupsi. Pertama adalah pencegahan dengan cara pendidikan masyarakat.
“Karena hanya dengan pendidikan kita mampu membangun budaya dan peradaban antikorupsi. Kita harus meningkatkan integritas. Dengan itu kita mengajak anak bangsa mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” kata Firli.
Kedua adalah pencegahan, dilakukan dengan perbaikan sistem. Hal ini didasari kesadaran bahwa korupsi bisa terjadi juga disebabkan oleh sistem.
“Maka KPK mengajak seluruh kader partai, bersama KPK, merumuskan sistem yang tak membuka celah korupsi. Maka itu parpol harus dibangun integritasnya, kita jaga dan bangun sistem agar tak terjadi korupsi,” ulas Firli.
Ketiga, adalah penindakan, yang harus dilakukan agar orang takut melakukan korupsi. Firli juga mengatakan, berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, dalam politik praktis, pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya tinggi. “Maka kami berharap seluruh kader partai melaksanakan politiknya tanpa biaya tinggi,” imbuh Firli.
Bagi KPK, parpol memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi. Sebab parpol lah yang berhubungan langsung dengan rakyat. Lalu yang menghasilkan wakil rakyat, yang menghasilkan pemimpin dari desa sampai presiden sampai membuat aturan lewat perwakilannya di DPR. Oleh karena itu, KPK mengajak peran aktif parpol melalui PCB tersebut. Firli memberi catatan, bahwa semua kader parpol harus cerdas dan berintegritas. *k22
Hal tersebut diungkapkan Hasto ketika mengikuti sosialisasi dan pembekalan antikorupsi pengurus PDIP dari tingkat pusat hingga daerah lewat Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (27/6).
"Kami ditugaskan oleh Ibu Mega, supaya seluruh kader PDIP memiliki komitmen yang kuat melalui program pencegahan korupsi dari KPK. Politik cerdas berintegritas dan terpadu. Ini adalah komitmen kami yang ditandatangani para kepala daerah yang akan diikuti seluruh anggota legislatif dan struktural partai kami," papar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6).
Untuk diketahui, surat pernyataan itu diteken 215 kepala/wakil kepala daerah saat mengikuti rapat koordinasi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (16/6). Hasto pun membacakan beberapa poin surat pernyataan tersebut. Yakni berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara langsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
"Partai tak melakukan pembelaan terhadap mereka yang menyalahgunakan wewenang," tegas Hasto usai membaca beberapa poin surat pernyataan.
Hasto juga sempat menyampaikan salam kepada awak KPK di acara sosialisasi yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri. Hasto menceritakan, saat mendengar agenda ini, Megawati langsung menginstruksikan agar pendidikan ini diikuti secara daring oleh para kader PDIP dari seluruh daerah.
Di acara itu, ratusan pengurus daerah PDIP hadir secara virtual melalui layanan telekonferensi yang disediakan. Hasto sendiri hadir di lokasi bersama Bendahara Umum Olly Dondokambey, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, Mindo Sianipar dan Eriko Sotarduga. Ketua KPK Firli Bahuri memimpin jajarannya ketika menerima rombongan pengurus DPP PDIP.
Firli didampingi Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianti, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief, dan Kepala Satgas Sosialisasi dan Kampanye KPK Wuryono Prakoso. Saat membuka kegiatan itu, Firli membeberkan jalan panjang komitmen membebaskan Indonesia dari perilaku korupsi.
Dimulai sejak para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta. Hingga kemudian pada 2004, di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, lahirlah UU Antikorupsi yang mengamanatkan dibentuknya badan KPK itu sendiri. “Kalau kita melihat, sungguh besar keinginan dan komitmen pendiri bangsa agar bangsa bebas dari korupsi,” kata Firli.
Bahkan di Pembukaan UUD 1945, semangat antikorupsi juga sudah termuat di alinea keempat. Maknanya adalah bahwa tujuan bernegara sulit diwujudkan kalau korupsi masih merajalela. Firli lalu menjelaskan berbagai langkah dan strategi utama KPK dalam menurunkan tingkat perilaku korupsi. Pertama adalah pencegahan dengan cara pendidikan masyarakat.
“Karena hanya dengan pendidikan kita mampu membangun budaya dan peradaban antikorupsi. Kita harus meningkatkan integritas. Dengan itu kita mengajak anak bangsa mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” kata Firli.
Kedua adalah pencegahan, dilakukan dengan perbaikan sistem. Hal ini didasari kesadaran bahwa korupsi bisa terjadi juga disebabkan oleh sistem.
“Maka KPK mengajak seluruh kader partai, bersama KPK, merumuskan sistem yang tak membuka celah korupsi. Maka itu parpol harus dibangun integritasnya, kita jaga dan bangun sistem agar tak terjadi korupsi,” ulas Firli.
Ketiga, adalah penindakan, yang harus dilakukan agar orang takut melakukan korupsi. Firli juga mengatakan, berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, dalam politik praktis, pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya tinggi. “Maka kami berharap seluruh kader partai melaksanakan politiknya tanpa biaya tinggi,” imbuh Firli.
Bagi KPK, parpol memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi. Sebab parpol lah yang berhubungan langsung dengan rakyat. Lalu yang menghasilkan wakil rakyat, yang menghasilkan pemimpin dari desa sampai presiden sampai membuat aturan lewat perwakilannya di DPR. Oleh karena itu, KPK mengajak peran aktif parpol melalui PCB tersebut. Firli memberi catatan, bahwa semua kader parpol harus cerdas dan berintegritas. *k22
Komentar