Golkar Minta Kembalikan Boarding School SMA Bali Mandara
Kalau Perekonomian Bali Sudah Pulih
DENPASAR,NusaBali
Fraksi Golkar DPRD Bali meminta eksekutif (Gubernur Bali Wayan Koster,red) agar mengembalikan pola boarding school (sekolah asrama) di SMA Bali Mandara, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, tahun 2023 mendatang.
Pola sekolah asrama ini untuk memberikan kekhususan bagi SMA Bali Mandara sebagai sekolah percontohan yang telah melahirkan anak didik berprestasi secara nasional dan internasional.
"Tidak bermaksud mengesampingkan sekolah -sekolah reguler yang lain di Pemprov Bali, SMA Bali Mandara selama ini menjadi ikon Bali dalam melahirkan generasi bangsa dengan prestasi nasional dan internasional. Tahun 2023, kalau anggaran pemerintah daerah memungkinkan kita minta boarding school di SMA Bali Mandara agar dikembalikan," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja, usai sidang paripurna, di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/6).
Rawan yang didampingi anggota Fraksi Golkar lainnya yakni Made Suardana, Putu Yuli Artini dan Wayan Gunawan menegaskan, kalau tahun 2022 ini boarding school di SMA Bali Mandara ditiadakan karena adanya keterbatasan anggaran masih bisa dimaklumi. Kalau anggaran maka progam sebelumnya dikembalikan saja. "Tahun ini kita maklumi," tegas Rawan.
Karena, kata Rawan, memang kondisi perekonomian Bali masih belum pulih sebagai dampak Pandemi Covid-19. Sementara anggaran pemerintah banyak refocusing. "Kalau tahun depan perekonomian Bali sudah pulih, anggaran sudah ada maka pola belajar dengan sekolah asrama di SMA Bali Mandara agar dikembalikan. Kami tentu akan kawal supaya hal ini terwujud. Sekarang ini kita tidak bisa paksakan, karena memang anggaran tidak ada," jelas politisi asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Sementara juru bicara Fraksi Golkar Putu Yuli Artini secara terpisah mengatakan, kalaupun pola pembelajaran reguler dilaksanakan tahun ini di SMA Bali Mandara, harus tetap memperhatikan aspek-aspek positif lainnya yang sebelumnya diterapkan. "Seperti sistem pengajarannya, kurikulum, disiplin dan sebagainya. Jangan ada yang dihilangkan," tegas Srikandi asal Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem ini.
Yuli meminta juga kepada Pemprov Bali agar mengedepankan aspek berkeadilan dan kemampuan anggaran, sehingga semua siswa miskin yang ada di Bali dapat terbantu secara maksimal. "Kita tetap minta siswa miskin dapat perlakuan yang adil untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak, " putri dari tokoh kawakan Golkar Bali I Wayan Geredeg ini.*Nat
Komentar